Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato penyampaian kebijakan kabinet baru di Istana Negara Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2011). Pidato ini untuk memberikan pengarahan kepada anggota kabinet baru dalam menjalankan tugasnya tiga tahun mendatang. (tribunnews/herudin)
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkap, reshuffle kabinet yang sudah dilakukan Presiden SBY tidak menjanjikan perubahan yang lebih baik. Meski, katanya, ada penambahan 13 Wakil Menteri (Wamen). Reshuffle yang dilakukan, lebih mengakomodasi parpol koalisi, sementara menteri-menteri yang tersangkut korupsi seperti di Kemanakertrans dan Kemenpora tidak tersentuh.
"Saya pesimistis, karena presiden bermain dua kaki yaitu berusaha menciptakan politik harmoni melalui pendekatan stabilitas melalui cara yang elitis dengan hanya mengakomodasi kepentingan koalisi dan ingin memuaskan publik dengan menempatkan Wamen. Itu berstandar ganda karena tidak efektif, tidak efisien, netralitasnya dipertanyakan, demikian pula loyalitasnya," kata Siti Zuhro dalam diskusi bertajuk Dibalik Reshuffle Kabinet, Kamis (20/10/2011).
Akar permasalahnya adalah lanjut Siti Zuhro, faktor pengungkit yang dijadikan reshuffle ini kinerja. Dari sisi moral atau prestasi? Kemenakertrans, Kemenpora dan masalah parpol lainnya berbarengan dengan maraknya korupsi. Padahal, katanya lagi, reformasi birokrasi itu menyangkut percepatan dan akselerasi dalam menjalankan program SBY.
"Belum lagi hubungan menteri dan Wamen sampai ke bawah itu tidak mudah. Jadi, reshuffle kabinet yang dilakukan membuat pesimisme," ungkapnya.
Laporan: Rachmat Hidayat | Editor: Ade Mayasanto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar