PUBLIKASI

  1. Kekuatan-Kekuatan Sosial dan Demokratisasi di Indonesia, Thailand, dan India: Perspektif Perbandingan, Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1997.
  2. Otonomi Daerah di Indonesia, Laporan Penelitian DURK LIPI, Jakarta, 1998.
  3. Pemerintah Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand, dan Pakistan, Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1998.
  4. Pergulatan Partai Politik dan Demokratisasi di Masa Krisis: Perspektif Perbandingan, Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW)-LIPI, 1999.
  5. Konflik dan Kerjasama Antar Daerah: Studi Kasus Pengelolaan Kewenangan di Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Bangka Belitung, Jakarta: LIPI. 2004.
  6. Efektivitas Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2005.
  7. Menata Kewenangan Daerah dan Antardaerah yang Aplikatif dan Demokratis, Jakarta: LIPI Press. 2005 .
  8. Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah, Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation, 2007.
  9. Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan Kejatidirian. Jakarta: PT THC Mandiri, 2008.
  10. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.
  11. Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.
  12. Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2010.
  13. Model Demokrasi Lokal. Jakarta: PT THC Mandiri, 2011.
  14. Pembenahan Mekanisme Penataan Daerah di Indonesia, LIPI Press, 2014. ARTIKEL DALAM BUKU:
  15. “Negara, Partai Politik dan Korpri: Studi Kasus di Surabaya”, dalam Sri Yanuarti (ed.), Netralitas Birokrasi Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Politik dan Kewilayahan (PPW) LIPI, 1997.
  16. “Riau dan Otonomi Daerah: Masalah Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, dalam Syamsuddin Haris et al, Indonesia di Ujung Disintegrasi? Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999.
  17. “Birokrasi dan Otonomi Daerah”, dalam Zainuddin Maliki (ed.), Demokrasi Tersandera, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
  18. “Continuity and Change in the Indonesian Bureaucracy since 1998: The Struggle for Democratization”, dalam Penny O’Connor & Jane Scott (eds.), Undisiplined Thoughts. Perth: Black Swan Press, 2002.
  19. “The Significance of the Neutrality Movement for the Bureaucracy in the 1999 Indonesian Election”, dalam Janis Haswell dan Diana MacCallum (eds.), Liveable Communities. Perth: Black Swan Press, 2003 .
  20. “Dinamika Kekuatan Sosial dan Demokratisasi: Studi Kasus Kabupaten Malang, 2001-2004”, dalam Afadlal (ed.), Dinamika Civil Society Era Demokratisasi, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2004 .
  21. “Pilkada yang Demokratis dan Damai di Malang (Jawa Timur)”, dalam Syafuan Rozi (ed.), Politisasi Birokrasi dan Pilkada di beberapa Daerah, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2006.
  22. “Peran Stakeholders dalam Reintegrasi Aceh”, dalam M. Hamdan Basyar (ed.), Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
  23. “The Impact of a Neutral Bureaucracy in 1999 Elections: Case Studies in East Java and South Sulawesi, dalam Makmur Makka (ed.). Local Democracy and Bureaucratic Reform, Jakarta: The Habibie Center, 2007.
  24. “Transformasi Politik GAM: Kesimpulan Umum, Implikasi Teoretis dan Rekomendasi Kebijakan”, dalam M. Nurhasim (ed.), Transformasi Politik GAM di Aceh. Jakarta: LIPI Press, 2008.
  25. “Amuk Massa Pasca Pilkada Tuban: Masalah, Penyebab dan Implikasinya”, dalam M. Nurhasim (ed.), Konflik Pilkada Langsung 2005-2008, Jakarta: LIPI Press, 2009.
  26. “Gubernur dan Perannya dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”, dalam Syarif Hidayat (ed.), Pilkada dan Pergeseran Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bandung dan Kota Bogor (Jawa Barat), Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2009.
  27. “Peran Aktor dalam Konflik di Aceh”, dalam Wawan Ikhwanuddin (ed.), Kecenderungan Penyelesaian Konflik di Ambon dan Aceh. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2010.
  28. “Realisasi Fungsi Legislasi DPR RI 2004-2009”, dalam Wawan Ikhwanuddin (ed.), Evaluasi Kinerja DPR RI 2004-2009, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2010.
  29. “Otonomi Daerah dan Keindonesiaan”, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 2 No. 2 Tahun 2011.
  30. “Peran Aktor dalam Konflik di Sambas dan Sampit”, dalam Hermawan Sulistyo (ed.), Konflik dan Resolusi Konflik: Studi Kasus di Sambas dan Sampit. Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2011.
  31. “Menata Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia”, dalam Wawan Ikhwanuddin (ed.), Evaluasi Kinerja DPD RI 2004-2009, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, 2011.
  32. Meninjau Ulang Sistem Perwakilan di Indonesia, dalam Syamsuddin Haris (ed.), Pemilu, Demokrasi dan Keindonesiaan. LIPI Press, 2012.
  33. “Tantangan Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Pelayanan Publik di Indonesia”, dalam Merajut Kembali Nusantara, 2013.
  34. “Mahfud MD di tengah Pusaran Capres”, dalam Saldi Isra (ed.), Sahabat Bicara Mahfud MD, 2013.
  35. “Urgensi Checks and Balances dalam Sistem Perwakilan”, dalam Syamsuddin Haris (ed.), Problematik Skema Pemilubagi Efektivitas Demokrasi Presidensial di Indonesia. LIPI Press, 2013.
  36. “Pilpres dalam Skema Pemilu Serentak”, dalam Syamsuddin Haris (ed.), Penyusunan Naskah Akademik Model Alternatif Skema Pemilu dalam Sistem Demokrasi Presidensial. LIPI Press, 2014. ARTIKEL DI JURNAL:
  37. Politik Reunifikasi Beijing terhadap Taipei, Jurnal Ilmu Politik, No. 4, 1989. 38. Demokrasi suatu Tinjauan Teoritis, Jurnal Ilmu Politik, No. 14 Tahun 1993.
  38. Kepemimpinan Politik Baru: Civil Society dan Demokratisasi di Thailand, Analisis CSIS, Tahun XXIV, No. 3 Mei-Juni 1995.
  39. Teori Ketergantungan dan Keterbelakangan: Sebuah Tinjauan, Analisis CSIS, tahun XXIV No. 4, Juli-Agustus 1995.
  40. Masa Depan Otonomi Daerah dan Integrasi Bangsa, Jurnal Madani, No. 3, Vol. 2, 1999 .
  41. Prospek Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan: Perjuangan Panjang Membangun Otonomisasi, Jurnal Otonomi, Vol. I No. I, October 1999.
  42. Beberapa Pemikiran Tentang Federasi, Kesatuan dan Demokrasi, Jurnal Otonomi, Vol. 1, No. 2, 2000.
  43. Perjuangan Demokrasi melalui Pilkada: Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi dalam Pilkada di Jember, Masyarakat Indonesia, Jakarta: LIPI, Vol. XXXI, No. 2, 2005.
  44. The Role of the Indonesian Bureaucracy in the Transition Era: The Struggle for Democratization,” Mayarakat Indonesia, LIPI, Jakarta, Vol. XXXII, No. 1, 2006.
  45. Gagasan Pembentukan Partai Lokal dan Masa Depan Politik Lokal, Jurnal Politika, Vol. 2, No.2, 2006.
  46. Realisasi Pluralisme Birokrasi, Demokrasi dan HAM, Vol. 5, No. 3, 2006.
  47. Tantangan Pilkada dan Perubahan Pola Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD, Jurnal Autonomia, Vol. I, No. 1, 2006.
  48. Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu, Jurnal Penelitian Politik (LIPI), Vol. 5, No. 1, 2008.
  49. Sewindu Otonomi Daerah: Evaluasi Kritis, Jurnal Demokrasi & HAM, Vol. 8, No. 1, 2008.
  50. Efektivitas Parlemen Era Refomasi, Jurnal Hukum Pantarei, Vol.1, No.2, November 2008.
  51. Pemilu Presiden 2009: Analisis Kritis, Koalisi Partai Politik, Implikasi dan Prospeknya, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Vol. V, No. 29, Mei-Juni, 2009.
  52. Pemilu 2009: Tantangan dan Prospek Demokrasi, Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Vol. V, No. 30, Juli-Agustus, 2009.
  53. Good Governance dan Reformasi Birokrasi, Jurnal Penelitian Politik (LIPI), Vol. 7, No. 1, 2010.
  54. Praktik Demokrasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali, Jurnal Ilmu Pemerintahan, edisi 35 Tahun 2011.
  55. Birokrasi dan Politik di Indonesia: Relasi Birokrasi, Politik dan Masyarakat, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3 No. 2 Tahun 2012.
  56. Relasi antara DPRD dan Kepala Daerah Era Pilkada, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 40 Tahun 2013.
  57. Politik Pertanahan: Jalan Tak Ada Ujung, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 41 Tahun 2013.
  58. Politik Desentralisasi: Masalah dan Prospeknya, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013.
  59. Birokrasi dan Politik: Pola Relasi Birokrasi, Politik dan Masyarakat, Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, 2013.
  60. Membaca Praktek Demokrasi dan Peran Aktor di Daerah, Jurnal MAARIF, Vol 9, No.1 - Juli 2014.
  61. Birokrasi, Demokrasi dan Politik di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 45 tahun 2014.
  62. Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional Era Reformasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 46 tahun 2014. BEBERAPA ARTIKEL/KOLOM DI MEDIA MASSA DAN MAJALAH
  63. Thailand Pasca Pemilu: Masalah dan Prospeknya, Media Indonesia, 14 Desember 1996.
  64. Reunifikasi Taiwan: Antara Harapan dan Realita, Media Indonesia, 14 Mei 1997.
  65. Prospek Pemerintahan Partai Demokrat di Thailand, Media Indonesia, 8 Desember 1997.
  66. Militer dan Demokrasi, Majalah D&R, 29 Agustus, 1998.
  67. Federasi atau Otonomi, Majalah Pilar, No. 18/Th.I/9-22 September 1998.
  68. Otonomi atau Federasi, Media Indonesia, 23 September 1998 .
  69. Masalah Politisasi Birokrasi, Media Indonesia, 21 Desember 1998.
  70. Monoloyalty Policy: Problems and Prospects, Jakarta Post, 29 Desember 1998.
  71. PNS, Partai Politik dan Pemilu, Republika, 7 Januari 1999.
  72. Memperebutkan Suara PNS, Majalah D&R, 11-16 Januari 1999.
  73. Otonomi dan Kerusuhan di Daerah, Kompas, 8 April 1999.
  74. Federasi, Otonomi, dan Disintegrasi, Majalah Tempo, 9 Januari 2000.
  75. Reformasi dan Perlunya Reorientasi Birokrasi: Dari Bela Penguasa ke Publik, Jawa Pos, 14 April 2001.
  76. ‘The Dynamics of Civil Society and Democratic Governance in Indonesia’, Postscript, Vol. III, No. 2, February 2006.
  77. Governance and State Capacity in Indonesia, Jakarta Post, 12 Juni 2006.
  78. Menyoal Good Governance dan Reformasi Birokrasi, Republika, 20 Juni 2006.
  79. Birokrasi sebagai Masalah Ekonomi Indonesia, Bisnis Indonesia, 22 Februari 2007
  80. Reshuffle dan Reformasi Birokrasi, Republika, 30 April 2007
  81. Menyegarkan Otonomi Daerah, Republika, 13 Juni 2007.
  82. Keterbukaan Informasi dan Reformasi Birokrasi, Suara Karya, 26 September 2007.
  83. Pemilihan Gubernur, Suara Karya, 17 Desember 2007.
  84. Pemekaran Daerah dan Implikasinya, Republika, 16 Februari 2009.
  85. Implikasi Pemekaran Daerah, Suara Karya, 10 Februari 2009.
  86. Pemilu Legislatif 2009: Sebuah Catatan Kritis, Media Indonesia, 14 April 2009.
  87. Dramaturgi Koalisi Palpol dalam Pilpres, Media Indonesia, 11 Mei 2009.
  88. Budaya Politik dan Demokrasi, Suara Karya, 25 Maret 2010.
  89. Pertaruhan Demokrasi, Republika, 20 Mei 2010.
  90. Menyoal Pemilukada, Suara Karya, 8 Juni 2010.
  91. Peran CSO dalam Implementasi Otonomi Daerah, Majalah Nasdem, Juni 2010.
  92. Kontroversi Pilgub, Suara Karya, 14 Desember 2010.
  93. Mengembalikan Pilgub ke DPRD? Majalah Gatra, 27 Januari-2 Februari 2011.
  94. Politik Celingak-Celinguk DPR, Kompas, 3 Februari 2011.
  95. Otonomi Daerah di Provinsi? Suara Pembaruan, 4 April 2011.
  96. “Quo Vadis” Otonomi Daerah? Kompas, 26 April.
  97. Satu Dekade Otonomi Daerah, Suara Karya, 28 April 2011.
  98. Implikasi Birokrasi Patrimonial, Suara Karya, 21 September 2011.
  99. Reformasi Birokrasi dan Reshuffle Kabinet, Seputar Indonesia, 22 September 2011.
  100. Otonomi Daerah dikuasai Persekongkolan Elite, Jawa Pos, 29 Desember 2011.
  101. Perempuan di Tengah Arus Korupsi, Majalah Gatra, 23-29 Februari 2012.
  102. Pemekaran Daerah: Antara Jimat dan Syahwat Politik, Media Indonesia, Opini Pakar, 6 Mei 2013.
  103. Otda untuk Siapa? Sindo Weekly, No. 23 tahun 24, 8-21 Agustus 2013.
  104. Satu Setengah Windu Otonomi Daerah: Antara Asa dan Realita, Etalase: Bisnis dan Ekonomi Pemerintah Kabupaten, Edisi Perdana, September 2013.
  105. Bonus Demokrasi di Tengah Otda, Koran Sindo, 10 Oktober 2013.
  106. Awas Penduduk, Sindo Weekly, No 34 Tahun II, 24 - 30 Oktober 2013.
  107. Pemilu 2014 dan Urgensinya, Koran Sindo, 16 Desember 2013.
  108. Tantangan Politik Pasca Pilpres, Koran Sindo, 9 Juli 2014.
  109. Pemekaran Daerah: Tantangan Presiden Baru, Esquire, Juli 2014.
  110. Demokrasi atau Demokursi? Republika, 15 Juli 2014.
  111. Partai Reformis atau Status Quo, Republika, 27 Februari 2015.
  112. Menyongsong Pilkada Serentak, Republika, 9 Juni 2015.
  113. Muhammadiyah dan Revolusi Moral, Media Indonesia, 1 Agustus 2015.
  114. Pilkada Serentak dan Mimpi Munculnya Sang Inovator, GATRA, Edisi Khusus Agustus 2015 .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Postingan (Atom)