Pencopotan Menteri Kabinet Mirip Reality Show

Peneliti LIPI Dr Siti Zuhro

LENSAINDONESIA.COM: Pasca pergantian kabinet pemerintahan SBY. Hiruk pikuk akibat dicopotnya kader Partai Golkar dan Kader PKS. Pencopotan tersebut rupanya ditafsirkan sebagai ajang balas dendam oleh DPR. Dalam diskusi politik yang digelar di ruang press room DPR RI, Senayan, Jakarta, langkah SBY yang mencopot Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan) membuat kubu Partai Golkar meradang.

Dituturkan mantan Ketua DPR Akbar Tandjung pencopotan kader Partai Golkar yang tidak melalui mekanisme penilaian check and balance membuat prosesi reshuffle oleh SBY terkategori memuakkan.

“Kalau memang masih bagus, kenapa kok dicopot. Meskipun itu hak istimewa presiden, bukan kemudian presiden merasa didzolimi, ini harus dicermati keputusan politik seperti apa? Yang sekarang ini (reshuffle kabinet) terlalu dramatis,” ujar Bang Akbar di ruang wartawan DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2011).

Senada dengan yang diungkapkan Akbar Tandjung, pihak PKS merasa SBY telah melanggar kontrak politik yang telah ditandatangani pada awal-awal terpilih sebagai presiden.

“Ada kaedah di PKS itu, kalau mau ancur-ancuran boleh. Tapi kita selesai (telah diputus Majelis Syuro). Sekarang sudah ada keputusan di majelis syuro. PKS tidak ada masalah dengan presiden, tapi kenapa harus dicopot, kenapa tidak tunggu sampai 2014,” ujar Abu Bakar al Habsyi (F-PKS/Komisi III DPR).

Kubu PKS beranggapan bahwa dukungan untuk terus mengungkap skandal korupsi Bank Century sekira Rp 25 triliun masih terus dijalankan. Tak heran kengototan itu ditafsirkan bahwa selama ini PKS telah berkhianat oleh kubu Partai Demokrat.

Kebijakan poltik SBY dalam kurun tiga tahun ke depan diyakini membuat sejumlah petinggi partai politik akan segera mengevaluasi kerjasama politik yang diadakan dengan Partai Demokrat kelak bila Partai Demokrat keluar sebagai pememang di pemilu 2014.

Diamini Siti Zuhro, peneliti politik dari LIPI, mekanisme SBY dalam mencopot menteri terkesan dibuat-buat.

“Ada demostrasi, protes dari pemuka agama. Ini sangat aneh, ada ketidakpuasan dalam masyarakat. Tapi tidak ada prestasi sama sekali dalam pemerintahan SBY, ini adalah lesson learn,” pungkas Siti Zuhro.

Zuhro menegaskan sebelum 2014 perlu ada paksaan koalisi yang lebih terhormat. Jangan hak prerogatif itu dipolitisasi.

“Kita perlu ada komunikasi politik. Tapi jangan berlebihan. ini seperti reality show,” imbuh Zuhro. adrian/LI-08