R Siti Zuhro Peneliti Utama LIPI
Pemilihan presiden (pilpres) rencananya akan digelar Juli 2009. Para calon presiden (capres) pun bermunculan, meskipun belum jelas berapa pasangan calon yang akan ikut berlaga nanti. Partai besar seperti PDIP akan mengusung ketua umumnya dalam kompetisi tersebut. Namun, Golkar belum secara resmi mengumumkan calonnya, meskipun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar sudah banyak yang menginginkan Jusuf Kalla (JK) tampil sebagai capres Partai Golkar.
Dinamika politik terus berjalan dan suhunya makin memanas. Antarpartai tak hanya saling menjajaki untuk mengadakan koalisi, tapi juga saling mengkritisi. Ironisnya, partai yang sedang berkoalisi di pemerintahan pun saling mengkritisi.
Sementara itu, partai oposisi melayangkan kritik kepada pemerintah. Tapi, pada saat yang sama kritikan pedas itu juga digunakan untuk komoditas politik pencalonannya. Pertanyaannya, apakah ingar-bingar politik (kampanye pemilu) tersebut sudah on the right track dan in line dengan semangat reformasi dan demokrasi?
Adalah jelas bahwa sebagian besar aktor politik (politisi) cenderung kurang memperhatikan nasib rakyat. Bila di masa kampanye sekarang ini banyak ditemukan iklan politik yang mengatasnamakan rakyat kecil, apakah ini bukan hanya pemanis bibir semata? Mengapa kemiskinan rakyat dan kesengsaraan mereka dieksploitasi dan dijadikan komoditas politik unggulan oleh partai politik di negeri ini? Di mana konsistensi mereka itu?
Adalah jelas bahwa konstruksi sistem politik Indonesia harus dibenahi dan penegakan sistem presidensiil perlu didukung penuh oleh aktor partai. Sebagai partai besar, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dituntut menjadi teladan dan bisa terus mengawal realisasi pemerintahan presidensiil yang kuat dan efektif. Karena itu, sudah saatnya partai sebesar Golkar dan PDIP punya capres/cawapres sendiri dan tidak berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksternal.
Seiring dengan itu, istilah "kabinet pelangi" mungkin sudah saatnya ditinggalkan. Ini karena tidak cocok dengan penguatan sistem presidensiil. Pengalaman selama 1999-2009 menunjukkan, meskipun kabinet yang terbentuk berasal dari berbagai partai pendukung, realitasnya dukungan riil partai-partai di kabinet terhadap pemerintah kurang tampak. Demikian juga dengan DPR, tidak jauh berbeda, bahkan lebih mengekspresikan seolah-olah sedang melaksanakan sistem parlementer.
Karena itu, orientasi atau mindset partai harus diubah. Penjaringan nama-nama capres yang dilakukan kedua partai besar (Golkar dan PDIP), misalnya, semestinya dimaknai sebagai bagian dari pencitraan diri partai yang positif dan dapat mengangkat wibawanya. Hadirnya banyak nama juga harus dimaknai sebagai berkah bahwa partai tersebut tak miskin kader.
Bila ini yang terjadi, maka Pemilu 2009 akan mampu menghasilkan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, yang mampu mengentaskan kesengsaraan rakyat dan memajukan Indonesia. Semoga. ***
