Siti Zuhro: Pemerintah Harus Tegas Kepada Aceh

POLITIK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah harus mengambil sikap tegas kepada Aceh, dengan melarang segala atribut berbau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkibar di Bumi Serambi Mekah. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Sabtu (27/7).

Menurut Siti, otoritas penuh ada pada pemerintah untuk menindak. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan mengganggu kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Siti juga mengungkapkan, konstitusi menjamin pemerintah untuk menindak tegas jika tidak tercapai sepakat dan Aceh tidak mengubah bendera yang mirip bendera GAM. Perjanjian Helsinski antara Indonesia dan GAM pada Pasal 4 Ayat 2, jelas tidak memperbolehkan Aceh menggunakan lambang atau atribut yang mirip dengan gerakan separatis.

Aceh memang memiliki otonomi khusus. Namun, hal tersebut bukan berarti provinsi di ujung barat Indonesia itu dapat bebas tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh berencana akan mengibarkan bendera Aceh pada peringatan delapan tahun kesepakatan damai Indonesia dan GAM pada 15 Agustus mendatang.

Editor: Kesturi Haryunani

Pengamat: PAN Untung Jika Usung Hatta-Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)   

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (22/7), mengatakan secara logika dan kalkulasi politik, PAN akan lebih untung jika mengusung Hatta-Jokowi dibandingkan Hatta-Prabowo untuk pasangan capres-cawapres. Bila PAN memilih Jokowi, maka akan untung besar.

‎Memang dengan tingkat elektabilitasnya yang tinggi, kata Siti, Jokowi bisa memilih siapa pun sebagai pasangannya jika ingin ikut Pilpres 2014. Namun, apakah mungkin Jokowi seperti kader-kader PDIP lainnya yang menjelang pilkada keluar dan gabung ke partai lain dengan menerima pinangan dicalonkan?

Kalau itu yang terjadi, kata dia, maka pasangan capres-cawapres yang dibangun didasarkan atas individual, bukan intitusional. Tetapi, ujar Siti,  kalau koalisinya didasarkan atas kesepakatan partai, mestinya Jokowi tidak leluasa memilih. Soalnya, partai yang mempunyai otoritas menentukan pasangan.

Bila PDIP memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, terang Siti, bisa saja mereka akan mengusung pasangan capres-cawapres dari internalnya sendiri. PDIP bisa mengusung Megawati-Jokowi dalam pilpres.

"Kalau animo masyarakat masih kuat seperti ditunjukkan hasil survei saat ini, maka kemenangan pasangan ini tak terelakkan," terangnya.