JAKARTA, RIMANEWS - Berbagai kegagalan yang ditorehkan pemerintahan SBY-Boediono nampaknya semakin membuat publik merasa muak saja. Skandal korupsi yang menerjang sejumlah departemen telah turut mengantarkan kepercayaan publik menuju titik terendah.Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro bahkan menilai, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah sudah mendekati titik kulminasi.
"Ketidakpercayaan publik ini tidak saja terhadap lembaga pemerintah di tingkat nasional tapi juga sampai ke tingkat daerah dan tingkat terendah," kata Siti Zuhro usai diskusi "Tujuh Tahun DPD dan Nasib Daerah di tengah Fenomena Maraknya Korupsi" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (5/10).
Siti Zuhro menjelaskan, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintah masih ditambah dengan ego sektoral di antara lembaga negara maupun lembaga pemerintah sehingga terjadinya kelumpuhan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut.
Kondisi seperti ini jika ditambah dengan kondisi ekonomi yang terus memburuk, menurut dia, bukan tidak mungkin akan terjadi gejolak sosial seperti tahun 1998 yang melahirkan reformasi.
Menurut dia, ketidakpercayaan di antara pemimpin, di antara lembaga negara, maupun di antara elit politik saat ini sudah mendekati titik kulminasi.
"Kondisi ini terlihat dari mudahnya pimpinan suatu lembaga negara menyampaikan pernyataan sarkastis yang menunjukkan ketidakprecayaan pada pimpinan suatu lembaga negara lainnya," katanya.
Siti Zuhro merujuk pada peristiwa yang baru terjadi, yakni saling melempar pernyataan di antara pimpinan DPR RI dan pimpinan KPK, di antara pimpinan DPR RI dan pimpinan DPD RI, serta di antara elit politik, yang menunjukkan terjadi ketidakpercayaan.
Begitu di tingkat daerah, menurut dia, di antara kepala daerah, maupun politisi di daerah, sering terjadi saling lempar pernyataan yang menunjukkan adanya ketidakpercayaan.
Peneliti senior LIPI ini menambahkan, munculnya ketidakpercayaan publik ini bermula dari ketidakmampuan pemerintah menyerap dan mengakomodasi aspirasi publik yang berkembang pesat setelah terjadinya reformasi pada 1998.
"Jangankan merespons perubahan sosial yang dahsyat, merespons perubahan yang linier saja pemerintah belum mampu," katanya.
Siti Zuhro menegaskan, untuk mendorong dan merespons perubahan sosial tersebut diperlukan kepemimpinan yang kuat dan tegas, guna melakukan reformasi birokrasi di lembaga negara maupun lembaga pemerintah.
Ditanya, apakah rencana perombakan kabinet bisa memperbaiki ketidakpercayaan publik, menurut dia, perombakan kabinet hanya salah satu opsi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Menurut dia, yang jauh lebih penting untuk mengatasi ketidakpercayaan publik adalah reformasi birokrasi secara menyeluruh di lembaga negara maupun lembaga pemerintah.[ach/NB]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar