PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Yudhoyono lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan ketimbang rakyat.“Perombakan kabinet ini sangat politis dengan menafikan sistem birokrasi,” kata Siti Zuhro pada diskusi “Dialektika: Dibalik Reshuffle Kabinet untuk Kepentingan Penguasa atau Rakyat” di Jakarta, Kamis 20 Oktober 2011.
Menurut dia, hal ini terlihat dari tidak dipatuhinya sistem birokrasi yang ada serta menteri di kementerian yang terindikasi korupsi tetap dipertahankan.
Siti Zuhro menjelaskan, dalam melakukan perombakan kabinet Presiden Yudhoyono menerapkan standar ganda sehingga masih tetap menimbulkan pertanyaan dan ketidakpuasan publik.
Menurut dia, publik mempertanyakan soal penangkatan wakil menteri yang kurang mengindahkan sistem birokrasi yang ada serta adanya praktik korupsi di kementerian seperti terkuakya dugaan korupsi di Kementeran Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
“Perombakan kabinet yang menimbulkan kontriversi ini terkait dengan legitimasi masyarakat dan dapat mendorong akselerasi pembangunan,” katanya.
Siti Zuhro mempertanyakan, apakah perombakan kabinet itu jika dengan mempertimbangkan manfaat untuk rakyat.
Menurut dia, menjelang pengumuman reshuffle kabinet pada Selasa (18/10) malam, pada siang harinya terjadi aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di depan Istana serta aksi damai tokoh lintas agama di lokasi menumen proklamasi.
“Ini menunjukkan ada keresehatan yang cukup tinggi dan saling terkait di masyarakat,” katanya.
Siti Zuhro mengingatkan, keresahan masyarakat yang saling terkait ini bisa terjadi stagnasi sehingga menimbulkan kontraproduktif di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menyarankan, sebelum 2014 ada koalisi yang lebih terformat sehingga setelah terpilih presiden pada 2014 ada koalisi yang memiliki format jelas bukan koalisi hanya yang seperti reality show. (ant/hms)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar