Antara/Widodo S. Jusuf
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono berfoto bersama para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di tangga Istana Merdeka, Jakarta.
"Tentu sangat tidak etis, tidak bermoral, kebablasan serta blunder. Ini harus ditegur," ujar Zuhro, di Jakarta, Ahad. Dalam formasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, beberapa kementerian yang memiliki pos wakil menteri (wamen), diantaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian PU dan Kementerian Pendidikan Nasional.
Para wakil menteri yang berasal dari birokrasi, umumnya diberikan tugas pokok dan fungsi administratif secara internal. Zuhro melihat bahwa dugaan atas manuver politik dua wakil menteri yang menterinya disebut-sebut akan terkena reshuffle, jelas menambah kekisruhan politik, karena para wakil menteri bersangkutan harus menyadari, reshuffle kabinet bukanlah ajang kontestasi Pemilu.
Semestinya, ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberi ruang pada aparatur negara untuk melakukan tawar-menawar serta kompetisi politik dengan menterinya.
Menurut Zuhro, para wakil menteri sebagai birokrat, seharusnya taat pada kebijakan pemerintah yang ditempuh melalui keputusan politik bersama parlemen (DPR), guna menciptakan birokrasi yang transparan, memiliki akuntabilitas publik dan partisipatif.
Memang, masih kata Zuhro, makna hak prerogatif presiden dalam memilih menteri untuk duduk di kabinet melalui reshuffle menjadi berkurang, akibat ketidakpastian politik berkepanjangan dari Presiden SBY. Hal ini dinilainya telah berdampak negatif dan membuka ruang berbagai kepentingan, mulai dari pebisnis, politik hingga kalangan birokrasi melakukan transaksi politik.
Redaktur: Stevy Maradona
Sumber: Antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar