Bukan Gertak Sambal Partai Demokrat
Siti Zuhro, Pengamat Politik LIPI.
Senin, 27 September 2010
Burhanuddin memperkirakan reshuffle terjadi antara akhir Oktober dan awal November 2010.
"Isu reshuffle yang dilemparkan Partai Demokrat bukan gertak sambal. Partai Demokrat sedang memainkan strategi untuk menyiapkan psikologi politik bagi masyarakat dan partai politik mitra koalisi agar tidak kaget kalau SBY melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini," kata Burhanuddin Muhtadi.
Ia mengatakan, karena kepastian reshuffle belum keluar langsung dari mulut Presiden SBY, bisa saja wacana reshuffle ini dimaknai sebagai bagian dari gertakan Partai Demokrat yang mulai jengah dengan manuver partai politik mitra koalisi. Namun, karena sudah dua kali isu reshuffle itu diembuskan, Burhanuddin memprediksi reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat.
"Karena sudah dikondisikan dari jauh-jauh hari, saya yakin SBY akan mengganti menteri-menteri yang dinilai berkinerja rendah," tuturnya.
Ada lima nama menteri yang diisukan akan dicopot dari kabinet. Mereka adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri ESDM Darmin Saleh, dan Menhub Freddy Numberi.
Siti Zuhro juga menilai, parpol yang memiliki menteri di kabinet harus bersiap-siap. Pasalnya, reshuffle kabinet diprediksi pasti terjadi.
"Presiden SBY tidak mungkin mempertahankan menteri yang tidak bisa melanjutkan program kerjanya karena ini merupakan kabinet lanjutan," ujarnya.
Indikasi kuat akan dilakukannya reshuffle, katanya, bisa dilihat dari pernyataan pentolan-pentolan Partai Demokrat yang dikenal kader "binaan" Presiden SBY. Mereka berulang kali menggulirkan isu perombakan kabinet.
"Asumsinya, kalau isu reshuffle ini diletuskan, kira-kira bagaimana respons dari parpol mitra koalisi khususnya. Jadi, saya setuju isu ini sebagai pengkondisian sekaligus peringatan bersiap-bersiap bagi kader parpol mitra koalisi di kabinet untuk sewaktu-waktu diganti," tuturnya.
Ia juga melihat indikasi lain dari bakal terjadinya reshuffle itu adalah penilaian kinerja menteri yang dijalankan Unit Kerja Presiden untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto.
"Penilaian itu bukan sesuatu yang main-main. Pasti ada yang tersirat di balik penilaian tersebut," kata Siti.
Ia yakin, evaluasi yang dilakukan UKP4 itu pasti akan ditindaklanjuti oleh Presiden SBY. "Apalagi ini kan kabinet lanjutan bukan kabinet baru, jadi buat apa mempertahankan menteri yang tidak bisa melanjutkan program kabinet sebelumnya," ujar Siti Zuhro.
Karena itu, menurut dia, sudah sepantasnya parpol koalisi pendukung pemerintah menyiapkan calon-calon menteri untuk menggantikan menteri yang akan didepak Presiden SBY.
Siti Zuhro memprediksi, dua kursi menteri kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan diperkirakan akan diberikan kepada kader Partai Golkar.
"Saya mendengar memang ada tuntutan dari Golkar untuk mendapat tambahan jatah menteri. Apalagi, Golkar kan partai terbesar kedua. Tapi, mengingat baru bergabung dengan koalisi, jadi nggak mungkin juga dapat lebih banyak. Namun, dari perjalanan selama ini kelihatan sekali Golkar menginginkan tambahan jatah menteri," kata Siti.
Menurutnya akan ada dua kemungkinan skenario dalam reshuffle nanti. "Pertama, kalau SBY senang dengan harmoni, dia akan tetap mengambil menteri baru dari parpol yang menterinya diganti. Sementara jika sebaliknya, SBY akan bersiasat dengan merekrut profesional yang partisan atau disenangi partai tertentu sehingga dia tetap aman," katanya.
"Skenario-skenario itu mau tidak mau harus dimainkan karena SBY tetap memperhitungkan dan tidak mau kepemimpinannya terancam. Sementara menteri PAN sulit dicopot karena hubungan Pak Hatta (Hatta Rajasa--Red) itu dengan SBY dan Demokrat sangat kuat. Kemungkinan paling mungkin ya kursi PKS dan PPP diserahkan kepada kader Partai Golkar," tutur Siti Zuhro.
Menurut Siti, akan agak terguncang kalau betul-betul kursi menteri yang "didepak" tidak diberikan lagi kepada partai yang berkoalisi. "Kalau bagi PKS mungkin tidak akan menjadi masalah besar karena dia petarung. Tapi, kalau partai besar lain pasti menimbulkan guncangan," katanya.
Sementara itu, Menkominfo Tifatul Sembiring mengaku sudah tidak peduli dengan isu reshuffle yang antara lain menyebutkan dirinya akan digeser dari kabinet. Menurutnya, dia hanya akan percaya ada perombakan kabinet jika berita itu datang langsung dari mulut Presiden SBY atau Wapres Boediono.
"Kalau dari mulut yang lain, saya sudah tidak peduli. Sehari bisa sepuluh kali reshuffle. Bagi saya dan menteri lain yang harus didengarkan itu Presiden dan Wapres," kata Tifatul Sembiring.
Apalagi, kata dia, saat ini bukan saatnya bicara reshuffle. "Yang paling penting saat ini adalah bekerja dan berbuat yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Tifatul mengaku, hingga saat ini dirinya tidak pernah mendapat isyarat maupun pemberitahuan secara langsung dari Presiden SBY akan adanya reshuffle. "Presiden belum pernah menyinggung akan ada reshuffle dan menyebutkan saya akan diganti," tuturnya.
Mantan Presiden PKS ini menduga isu reshuffle itu sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu yang merasa kurang senang dengan kabinet pemerintah sekarang dan cenderung menganggap hasil yang dicapai pemerintah saat ini merupakan hasil kerja parpol tertentu semata.
"Sudahlah tidak usah melakukan manuver politik dengan menghembuskan isu reshuffle menteri. Sekarang sudah bukan masa kampanye dan pemilu. Apalagi terbentuknya pemerintahan SBY bukanlah hasil kerja satu partai saja, melainkan juga hasil kerja dari partai-partai koalisi. Sehingga tidak ada yang boleh merasa paling berjasa dalam memenangkan SBY-Boediono pada pemilihan presiden," kata Tifatul.
Tifatul adalah salah satu menteri dari lima menteri yang digembar-gemborkan pentolan Partai Demokrat Ahmad Mubarok dan Achsanul Qosasi akan diganti dalam rencana reshuffle bertepatan dengan masa kerja satu tahun pemerintahan SBY-Boediono.
Empat menteri lain yang disebut, yakni Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri ESDM Zahedy Saleh, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri PU Djoko Kirmanto. (Rully)
