Peneliti senior dari Pusat Penelitian Politik LIPI Siti Zuhro menilai, perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tidak didasarkan pada upaya meningkatkan kinerja para menteri, tetapi lebih pada upaya Presiden SBY untuk menciptakan stabilitas politik sampai 2014.
Penilaian ini disampaikan Siti Zuhro ketika membandingkan hasil reshuffle dengan hasil evaluasi kinerja kementerian oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
“Hasil evaluasi UKP4 terkait kinerja para menteri tidak dijadikan landasan oleh Presiden SBY dalam merombak kabinetnya. Kalau hasil evaluasi itu jadi landasan, maka seharusnya akan banyak menteri yang diganti, bukan sekadar diputar-putar,” jelas Siti Zuhro di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/10).
Sebelum perombakan kabinet dilakukan, UKP4 telah mengungkapkan, dari 34 kementerian yang ada, setengahnya tidak mengikuti arahan Presiden secara tuntas. Berarti setidaknya ada 17 kementerian yang sebetulnya layak diganti oleh Presiden. Namun pada reshuffle kemarin, jumlah menteri yang diganti tidak mencapai dengan yang dilaporkan UKP4.
Terlebih, kata dia, menteri-menteri yang namanya diduga terkait dengan kasus korupsi tidak ada satupun yang diganti. Menurut dia, hal itu bisa menjadi efek buruk dalam pemberantasan korupsi ke depan.
“Boleh saja Presiden melakukan itu karena itu hak preogatifnya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah, adakah dampak yang lebih baik dari keputusan itu bagi bangsa dan negara? Kalau tidak ada, buat apa itu diputuskan,” kata dia.
Dikatakan, meski saat ini sudah tidak relevan lagi melihat reshuffle, karena reality show itu sudah usai, namun ada sejumlah catatan yang perlu dipikirkan selanjutnya. Menurut dia, pengungkit dari adanya reshuffle adalah maraknya korupsi di kementerian, maka ke depan reformasi birokrasi di semua kementerian haruslah menjadi prioritas.
“Harus ada pembenahan korupsi yang serius, itu hanya bisa melalui menteri yang punya visi, komitmen politik, dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itulah yang akan membuat Indonesia maju atau terpuruk,” kata dia.
Pesimis
Siti mengaku pesimitis Indonesia bisa menyongsong ASEAN Community, atau bahkan bersaing di tingkat global, kalau reformasi birokrasi itu belum juga terjadi di semua kementerian. “Tidak mungkin Men-PAN melakukan semua reformasi birokrasi di kementerian-kementeraian lainnya kalau menteri-menteri itu sendiri tidak mengikutinya,” ucap dia.
Tak hanya Siti yang kecewa dengan reshuffle yang tidak ditujukan untuk peningkatan kinerja, politisi senior dari Partai Golkar Akbar Tanjung juga kecewa dengan keputusan Presiden SBY mengganti Fadel Muhammad.
Meski diganti dengan kader lainnya dari Golkar, Akbar menilai, kinerja Fadel sangat baik, dan memiliki sikap, visi dan komitmen politik yang berpihak pada rakyat kecil. Karena itu pun dirinya melihat, reshuffle yang dilakukan Presiden SBY terhadap kader Golkar bukan pada pertimbangan kinerja.
“Waktu Menteri Perdagangan sebelum adanya reshuffle memutuskan mengimpor garam, dengan tegas Fadel menolak impor itu. Bukan karena anti-impor, tapi memberikan perlindungan pada petani garam. Fadel juga sering membangun komunikasi dengan para nelayan,” kata mantan Ketua DPR itu dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR.
Kekecewaan terhadap reshuffle juga nampak dari Ketua DPP PKS Aboebakar Al Habsy. Dikatakan, keputusan Presiden SBY mengganti menteri dari PKS hanya dikarenakan kemarahan Presiden terhadap pernyataan Sekjen PKS Anis Matta tentang reshuffle hanya untuk persiapan logistik di 2014.
Selain itu, kata Aboe, pergantian menteri juga tak memikirkan latar belakang pendidikan, dan pengalaman menteri yang bersangkutan. Contohnya Jero Wacik yang menempati posisi sebagai menteri ESDM, dan Mari Elka Pangestu sebagai Menteri Pariwisata. “Kita tidak pernah mendengar Jero Wacik bicara soal energi, atau Mari Elka bicara soal pariwisata dan industri kreatif,” pungkas dia. (cr-14)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar