TEMPO Interaktif, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan sangat tidak setuju dengan wacana dipilihnya gubernur Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD). "Itu artinya kembali ke masa lalu (Orde Baru). "Esensi demokrasi itu tentang rakyat, artinya partisipasi dan perwakilan rakyat,"kata dia saat dihubungi Tempo, Minggu (12/12).
Menurut Siti, pengalaman masa Orde Baru-lah yang kemudian mengajarkan bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD ternyata tidak memuaskan. Pemilihan semacam ini sangat tidak transparan, bersifat elitis, banyak politik uang, dan benar-benar di luar jangkauan masyarakat. Karena itulah kemudian diubah menjadi pemilihan langsung.
Siti mengatakan, pemilihan langsung diharapkan dapat membuat masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab, termasuk dalam mengawal kebijakan publik. "Jika kembali seperti semula (gubernur dipilih DPRD), artinya pilkada langsung belum dimaknai filosifi awalnya. Pergantian gubernur hanya dimaknai sebagai pergantian pimpinan dan pergantian kekuasaan. Ini menyesatkan,"ujarnya.
Alasan mengurangi biaya atau efisiensi dan sebagainya yang dikemukakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), lanjut Siti, tidak bisa dijadikan alasan. Toh dengan dipilih DPRD, pemilihan gubernur malah tetap berpeluang terjadinya politik uang yang sifatnya semakin elitis.
Jika dalam perjalanannya pemilihan kepala daerah belum berkualitas, lanjut dia, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembenahan. "Tidak hanya penyelenggaranya (KPU), tapi juga pembenahan elite partai politik. Karena mereka ini aktor utamanya," kata dia.
"Masyarakat itu, kalau elitnya tidak sengketa, ya mereka juga tidak sengketa. Biasanya yang kalah itu kan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak siap kalah," ujarnya.
MUNAWWAROH
Tidak ada komentar:
Posting Komentar