KOALISI: PKS Jangan Curigai Golkar dan Demokrat di Setgab

KOALISI PKS Jangan Curigai Golkar dan Demokrat di Setgab Siti Zuhro, Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Rabu, 22 Desember 2010 JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, wajar jika Partai Golkar dan Partai Demokrat terlihat mendominasi dan mengambil posisi penting dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Wajar saja kalau Partai Golkar dan Partai Demokrat terkesan lebih dominan dalam Setgab karena kedua partai ini adalah partai pemenang dalam pemilu," kata Siti Zuhro di Jakarta, Selasa (21/12). Sebelumnya, ia diminta komentarnya terkait pernyataan Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq yang mengeluhkan Setgab lebih didominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar. Mahfudz juga mengatakan, partai pendukung koalisi pun merasa dampak manuver Partai Demokrat dan Partai Golkar yang memanfaatkan Setgab terutama untuk kepentingan Pemilu 2014. Siti Zuhro menambahkan, sebagai partai terbesar nomor satu dan dua, Partai Demokrat dan Partai Golkar sebenarnya berhak memiliki posisi penting, tidak hanya di Setgab, tapi juga di pemerintahan dan parlemen. Bahkan, Siti justru melihat Partai Golkar lebih berperan ketimbang Partai Demokrat dalam mengelola isu-isu dan persoalan yang terkait dengan kebijakan di parlemen dan pemerintahan. "Saya lihat dalam realitas politik sehari-hari justru Partai Golkar yang lebih berperan dalam berargumen dan beropini dalam menghadapi suatu masalah yang dihadapi pemerintahan Presiden SBY," tuturnya. Siti Zuhro mencontohkan, dalam soal kontroversi RUU Keistimewaan Provinsi DIY, Partai Golkar lebih mengambil peran ketimbang Partai Demokrat. Ini terlihat saat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dicecar oleh anggota Fraksi PDIP dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu, anggota Fraksi Partai Demokrat hanya terlihat diam. Namun, Siti Zuhro menyarankan agar komunikasi di antara parpol mitra koalisi di Setgab diperbaiki sehingga tidak ada anggota Setgab yang merasa dianaktirikan. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan, apabila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak puas dengan keberadaan Setgab, sebaiknya langsung melapor kepada Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau begitu, lontarkan kepada Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ada keluhan kepada Setgab, langsung sampaikan ke Yudhoyono, jangan Golkar dibawa-bawa. Saya tidak tahu kenapa PKS menyinggung Golkar," kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/12). Ia mempertanyakan pernyataan Mahfudz Siddiq bahwa Golkar akan menggunakan Setgab demi kepentingan Pemilu 2014. "Kekhawatiran PKS itu di mana logikanya? PKS itu partai besar dan tidak pernah dipinggirkan. Mereka partai mandiri yang tidak begitu mudah mengikuti partai lain. Jangankan dengan Golkar, dengan Partai Demokrat saja mereka tidak mau ikut dan tidak satu bahasa, apalagi dengan Golkar," kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR. Ia mengaku tidak tahu apa alasan PKS yang menyebut dan mengaitkan Golkar tersebut. "Saya tidak tahu apa motifnya. Siapa yang berani pinggirkan PKS? Mereka partai besar, begitu juga dengan Golkar, tak mungkin meminggirkan PKS. PKS tak perlu keluar dari Setgab karena beda pendapat itu adalah hal wajar," kata Priyo. Priyo juga keberatan jika Setgab dikatakan sebagai tempat untuk mendominasi dan "alat" bagi parpol untuk meraih posisi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014. Ia juga membantah jika parpol mitra koalisi yang bergabung dalam Setgab sedang pecah. Ia menegaskan, Partai Golkar akan mengawal keutuhan Setgab hingga 2014, meski ada riak-riak ketidakpuasan dari partai lain yang tergabung di dalamnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ia mengatakan tidak ada kepentingan terselubung yang mendominasi di Setgab seperti yang dikeluhkan PKS. Menurut Anas, logika kepentingan dalam Setgab adalah mendorong produktivitas dan stabilitas pemerintahan yang didukung bersama parpol mitra koalisi. "Tidak ada kepentingan sepihak di Setgab. Yang ada adalah kepentingan pemerintahan koalisi yang disangga bersama oleh partai-partai koalisi," kata Anas. (Rully)