Setgab Koalisi Tak Kondusif, PKS Baiknya Keluar

JAKARTA, RIMANEWS- PKS boleh kecewa, namun nampaknya Setgab Koalisi tak mau tahu. Ada baiknya PKS menimbang untuk keluar dari setgab yang sudah tidak kondusif itu.
Kekecewaan yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap dominasi Partai Golkar dan Partai Demokrat di Setgab Koalisi bisa dipahami, namun dinilai tidak akan membuat Setgab bubar.

"Tidak akan bubar," ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Jumat (24/12/2010).

Pasalnya, dalam politik memang biasa terjadi adanya dinamika seperti ancaman- ancaman dan hal itu diperlukan untuk menghitung kekuatan politik. Misalnya siap damai dan siap perang dengan mengambil segala resiko.

Lagipula, ketika PKS masuk dalam Setgab, lanjut dia sudah mengetahui konsekuensi, hak dan kewajibannya. "Kalau memang tidak sesuai keinginan ya bisa diluruskan," terangnya.

Menurut Siti, ketika kemudian komunikasi RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta hanya antara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sri Sultan Hamengkubuwono itu masih wajar. "Ini karena Aburizal Bakrie adalah ketua harian Setgab, jadi sangat wajar," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menilai Partai Demokrat dan Partai Golkar terlalu mendominasi Setgab Koalisi. Hal ini menyebabkan tidak sehatnya pola komunikasi di antara anggota Setgab. Sehubungan dengan itu PKS mengajak PDIP membentuk Poros Tengah
Polemik yang terjadi di internal Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi harus menjadi bahan masukan untuk evaluasi ke depan.

"Masukan bahan evaluasi supaya ke depan lebih sinergi, koordinatif, interaktif dan partisipatif," kata pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro Jakarta, Jumat (24/12/2010).

Hal itu, kata dia harus diterapkan sehingga semua anggota partai koalisi merasa nyaman, sejajar dan sama rata. Kemudian tidak ada lagi yang namanya partai besar dan partai kecil.

Hal-hal teknis seperti masalah komunikasi mengenai kebijakan pengambilan keputusan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibicarakan kembali. Apalagi, jika ada yang melenceng dari kesepakatan awal.

Setgab, kata dia saat ini memang masih dalam tahap belajar berkoalisi dan memaksimalkan komunikasi. Akan tetapi, seharusnya dinamika yang ada dibicarakan secara internal terlebih dahulu.

Misalnya apa yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merasa ada dominasi Partai Golkar dan Partai Demokrat. "Ini kan seperti memercik air di dulang," kata dia.