Bisnis Indonesia - Nasional
JAKARTA - Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) perlu ditata ulang karena lebih banyak menimbulkan politik transaksional selain memicu gugatan publik.
Menurut dia, pada hakikatnya maksud diselenggarakannya pilkada adalah sebagai cara memilih kepala daerah secara demokratis, bebas, dan fair. Dengan demikian diharapkan terpilih pemimpin yang memiliki integritas, paham terhadap daerahnya dan memiliki kapabilitas dan profesionalitas.
"Namun yang terjadi akhir-akhir ini adalah pilkada telah menimbulkan sejumlah masalah, bahkan telah memunculkan gugatan publik," ujar Siti Zuhro di Gedung DPR kemarin.iBISNIS/JAO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar