Pengamat: Dari Partai Dakwah, PKS Kini Berubah Jadi Partai Pragmatis

JAKARTA, RIMANEWS- Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai PKS tak ubahnya seperti partai-partai lain yang rentan mengalami kemelut dan menyimpan bara konflik di internal. Siti menyebut PKS bukan partai 'malaikat'.

“Dengan konflik belakangan yang kian hebat, PKS tidak bisa dianggap sebagai partai ‘malaikat’. Ternyata PKS juga sama dengan partai lain, diisi gerombolan manusia politisi yang sarat dengan kepentingan dan konflik di dalamnya,” ujar Siti, Sabtu (19/3/2011).

Siti juga meragukan dengan penyebutan PKS sebagai partai dakwah, karena faktanya para politisi PKS juga sangat pragmatis dalam beberapa sikap politiknya.

“Tarik-menarik kepentingan di dalam terlalu kencang. Agaknya sudah luntur sebagai partai dakwah. Public sekarang sudah tak bisa membdakan antara PKS dengan partai politik yang lain karena sama-sama bersikap pragmatis,” terangnya.

Di mata Siti, PKS gagal menjaga soliditas kadernya, meski sebelumnya partai ini sempat sepi dari badai konflik. “PKS sudah menjadi partai yang gagal menjaga konflik internal. Karena di dalam memang sejatinya banyak faksi yang saling tarik-menarik. Ini ibarat menyimpan api dalam sekam,” tukasnya.

Siti juga menyebut PKS saat ini sudah mengalami kemerosotan moral para politisinya. Fenomena ini, katanya terlihat nyata sejak PKS berubah nama menjadi PKS dan memproklamirkan diri sebagai partai terbuka.

“Sekarang sudah mengalami kemerosotan moral. Memang di awal pendiriannya sewaktu bernama PK itu masih idealis sebagai partai dakwah. Tapi sejak berubah PKS sudah berubah drastis jadi partai pragmatis,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kamis (17/3/2011), Yusuf Supendi melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta ke Badan Kehormatan (BK) DPR dengan tuduhan pelanggaran etika dan penggelapan dana partai.

Tuduhan yang disangkakan Yusuf kepada Luthfi dan Anis tak tanggung-tanggung. Luthfi misalnya, anggota Komisi I DPR ini dituduh telah melakukan ancaman melalui pesan singkat (SMS).

Sementara Anis yang sekarang menduduki posisi Wakil Ketua DPR dituding menggelapkan dana Pemilukada DKI Jakarta Rp10 miliar. Uang itu merupakan sumbangan Adang Daradjatun yang mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2007.(ach/inl)