Siti Zuhro
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Rabu, 28 September 2011
JAKARTA (Suara Karya): Reshuffle (perombakan) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang rencananya akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum 20 Oktober mendatang, harus mampu mendongkrak mutu dan peningkatan kinerja menteri kabinet.
Reshuffle bukan sekadar melakukan reposisi para menteri untuk melanggengkan eksistensi pemerintahan SBY-Boediono.
Demikian kumpulan pendapat yang disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, pengamat ekonomi Institute for Development on Economic and Finance (Indef) Iman Sugema, ekonom Central for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, anggota Fraksi Partai Golkar DPR Lili Asjudiredja, di Jakarta, Selasa (27/9).
Siti Zuhro mengingatkan Presiden SBY bahwa reshuffle harus mampu menciptakan kabinet yang berpihak kepada kepentingan rakyat. "Reshuffle harus mampu mendongkrak mutu kabinet, bukan hanya untuk melanggengkan pemerintah dari kritik," ucapnya.
Menurut dia, adanya sinyal dari SBY untuk melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini tidak boleh tertunda lagi. "Rakyat telah lama menunggu perbaikan kinerja dari pemerintah. Jangan sampai terjadi penundaan sehingga makin mengecewakan rakyat," ujarnya.
Sebab, jika perbaikan terhadap kinerja kabinet terus ditunda, akan makin menurunkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang akhirnya dapat berimbas pada meledaknya kemarahan rakyat melalui munculnya berbagai aksi radikal.
Siti menilai perlu adanya format baru di dalam pemerintahan SBY pasca-reshuffle. Dalam kaitan ini, tidak hanya didasarkan pada hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja menteri-menteri yang buruk, tetapi juga terkait dengan kesadaran untuk memberantas praktik korupsi maupun suap dalam birokrasi, yang saat ini sudah dalam tingkat luar biasa.
Menurut dia, perlu adanya terobosan-terobosan yang fundamental terkait dengan reformasi kelembagaan sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang diikuti dengan berbagai sanksi yang terukur.
"Reshuffle dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kinerja kabinet saat ini yang jalan di tempat. Selanjutnya, akan memberikan efek untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan peningkatan terhadap pelayanan dan pembangunan," katanya.
Dengan demikian, ujar Siti, efek berantai dari perbaikan kinerja pemerintahan tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Yang terpenting, menurut Siti, dalam pergantian menteri-menteri tersebut didasarkan keinginan untuk membangun pemerintahan yang memiliki orientasi terhadap kesejahteraan rakyat.
"Tentunya SBY harus memprioritaskan orang-orang yang akan duduk dalam jajaran kabinetnya tidak hanya berbasis kredibilitas, tetapi juga integritas dan loyalitas dalam menjalankan program-program yang pr0 rakyat," katanya.
Usai menerima panitia Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) untuk Sumatera Barat di gedung DPR, Jakarta, Irman Gusman mengatakan, dalam hal melakukan penilaian kinerja para menteri, Presiden-lah yang paling memahami, dan dia juga yang tahu menteri mana yang harus diganti dan dipertahankan.
"Presiden tampaknya membutuhkan reshuffle atau reposisi. Tetapi, yang paling penting dalam hal ini bagaimana meningkatkan mutu kabinet ke depan," ujar senator asal daerah pemilihan Sumbar itu.
Kabinet ke depan, tutur Irman, harus banyak melakukan terobosan-terobosan, terutama dalam bidang ekonomi. Sebab, jika setelah reshuffle kabinet tidak ada langkah kongkret untuk perbaikan nasib bangsa Indonesia ke depan, reshuffle akan menjadi kurang berarti.
"Kita semua berharap, setelah reshuffle nanti akan ada perbaikan-perbaikan di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi yang dapat memberikan imbas kepada kesejahteraan rakyat," kata Irman.
Sementara itu, Imam Sugema mengatakan, kinerja sejumlah menteri bidang ekonomi di KIB II belum maksimal. Karena itu, layak untuk diganti.
"Kinerja menteri ekonomi belum baik. Karena untuk hal-hal yang menyentuh kepentingan masyarakat, jabatan menteri-menteri bidang ekonomi banyak yang dikuasai oleh partai politik," ujarnya.
Menurut dia, akibat banyaknya menteri yang berasal dari partai politik, maka kebijakan yang dihasilkan menjadi bias. Artinya, kebijakan yang dilahirkan bukan karena keinginan serta untuk kepentingan masyarakat.
"Jadi, kebijakan yang diambil itu berdasarkan kepentingan partai politik. Kalau sudah begitu, banyak menteri yang layak dicopot," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, kinerja tim ekonomi KIB II selama ini tidak melahirkan program dan kinerja yang memuaskan. Karena itu, komposisi menteri di bidang ekonomi nanti harus lebih baik.
"Kita harapkan komposisi lebih baik. Memang tidak perlu dari kalangan profesional, karena banyak juga profesional yang tidak profesional. Namun, walaupun dari partai politik lagi, setidaknya harus mempunyai kepekaan di bidang ekonomi," ujar Direktur EC-Think ini.
Umar Juoro mengatakan, bila perombakan kabinet direalisasikan, selain kapabilitas dan akuntabilitas calon menteri, profesionalitas juga tetap harus dijunjung tinggi, tentunya dengan meminimalisasi peran dari politisi.
Misalnya, posisi Menteri BUMN yang harus diisi oleh orang yang berhasil dan berpengalaman mengelola BUMN, sehingga lebih mudah mengurus 159 BUMN. "Menteri BUMN sebaiknya dari profesional, atau yang mempunyai penguasaan korporasi lebih baik dengan pengalaman di BUMN sebelumnya," katanya.
Selain mengejar keuntungan, Umar juga mengingatkan, BUMN mempunyai peran sebagai agen bagi kesejahteraan rakyat. Jadi, sangat riskan jika memilih politisi atau dari swasta yang cenderung liberal.
Sementara itu, Lili Asdjudiredja mengatakan, jika terjadi reshufle, Partai Golkar di kabinet perlu mendapat perhatian yang serius dari Presiden SBY. Karena, tutur Lili, "kader beringin" di kabinet dinilai cukup memiliki kinerja yang baik.
"Saya kira, sebagai mitra koalisi, wajar kalau Presiden SBY memberi perhatian yang lebih serius kepada kader Partai Golkar di kabinetnya," kata Lili Asdjudireja kepada Suara Kaya.
Ketika ditanya apa bentuk perhatian tersebut, Lili mengatakan, misalnya dengan memberikan peluang lebih luas kepada kader Partai Golkar yang ada di kabinet sekarang untuk mengembangkan gagasan-gagasan mereka bagi kepentingan rakyat. Bahkan, bila perlu, SBY menambah jumlah menteri dari Partai Golkar.
"Tetapi, itu pun tidak harus kader yang ada di partai, bisa saja kader partai yang ada di kalangan akademisi," kata Lili.
Meski demikian, ucap Lili, semua itu kembali kepada keinginan dan kebutuhan Presiden SBY sendiri, apakah beliau merasa perlu menambah menterinya atau tidak. Kalau memang perlu, tutur Lili, bisa saja Pak SBY meminta kepada pimpinan Partai Golkar untuk mengajukan kadernya sebagai calon menteri KIB II ini.
"Begitu pun kalau Pak SBY menginginkan kader dari partai lain, bisa saja dia meminta kepada pimpinannya," kata Lili. (Kartoyo DS/Jimmy R Radjah/Tri Handayani/Andrian)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar