Walah, Masih Saja Terjadi Kekerasan Anak & Perempuan

Jakarta, RMOL. Mengintip Kinerja 118 Hari Kemenneg PP dan PA

Presiden SBY memberikan enam tugas penting yang menjadi program 100 hari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenneg PP dan PA).

Keempat tugas penting itu (baca tabel), menurut Menneg PP dan PA, Linda Amalia Sari Gu­me­lar, sudah berjalan sesuai rencana.

“Program 100 hari Kemenneg PP dan PA berjalan sesuai ren­cana. Perjuangan justru terletak pada program kerja lima tahun mendatang. Kita akan terus be­kerja keras menyukseskan pro­gram hingga tahun 2014,” kata­nya (lengkap baca berita: Ber­jalan Sesuai Rencana).

Namun berdasarkan sejumlah pemerhati anak dan perempuan meragukan keberhasilan itu. Se­bab, kekerasan terhadap anak dan perempuan masih saja terjadi.

Misalnya saja, tiga anak, yakni Rafal (3), Farel (2) dan Putri Aprilia (9 bulan) ditelantarkan ke­dua orangtuanya di rumah kon­trakan di Jalan Pulo Indah Asri, Cipondoh, Tangerang. Se­lama lima hari mereka ditinggal­kan tanpa makan dan mi­num. Kemu­dian Baekuni alias Babe memu­tilasi dan menyodomi 14 anak jalanan

Selain itu, 50 anak usia antara 10-17 dipekerjakan di sebuah pabrik di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (Jabar).

Sedangkan kekerasan perem­puan selalu menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar ne­geri. Misalnya, 339 TKW dipu­lang­kan dari Timur Tengah, 50 diantaranya membawa anak yang lahir hasil dari perkosaan. Ada juga diantara mereka mendapat penganiayaan.

Hal lainnya, kualitas hidup anak belum sesuai yang diharap­kan. Soalnya, masih banyaknya anak telantar yang kehidupannya memprihatinkan.

’’Walah, masih saja terjadi ke­ke­­rasan terhadap anak. Saya kira pro­gram 100 hari Kemenneg PP dan PA belum ber­ja­lan sesuai ren­cana,’’ ucap Ketua Bidang Imma­wati DPP Ikatan Mahasiswa Muham­madiyah (IMM), Khoti­mun Sutanti, kepada Rakyat Mer­deka, belum lama ini.

“Memang 118 hari tidak bisa mengukur kinerja Bu Linda. Sebab waktu kami bicara dengan Bu Linda, program 100 hari ma­sih fokus pada pengembangan program. Jadi memang belum ada program yang maksimal dan di­implementasikan,” tam­bahnya.

Menurut Khotimun, fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini juga ti­dak mendapat perhatian dan pro­porsi yang tepat dari peme­rintah. Kekerasan yang banyak me­nim­pa perempuan sengaja diabaikan sehingga tidak menjadi perha­tian publik.

Khotimun juga mengusulkan agar Menteri Negara Pember­da­yaan Perempuan dan Perlindung­an Anak memperhatikan isu gen­der di kalangan mahasiswa.

“Poin yang penting dilakukan Meneg PP dan PA adalah melak­sanakan pengarusutamaan gen­der di kampus yang merupakan basis kaum terdidik,’’ tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, harus ada revitalisasi pusat studi wa­nita (PSW) untuk menggarap internal kampus. Selama ini, PSW meng­garap kalangan luar sementara di dalam kampus terlupakan.

‘’Biasa-biasa Saja Tuh...’’
Siti Zuhro, Pengamat Politik Dari LIPI

Kinerja 118 hari Kemen­te­rian Negara Pemberdayaan Perem­puan dan Perlindungan Anak (Ke­menneg PP dan PA) yang diko­mandoi Linda Amalia Sari belum terlihat langkah spek­takuler.

“Biasa-biasa saja tuh, nggak ada terobosan dan langkah spek­takuler,’’ ujar pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Dikatakan, belum ada lang­kah kongkrit yang dilaksanakan da­lam memberdayakan perem­puan.

“Saya tanya ke mereka (para perempuan), jawab mereka ti­dak mendengar program untuk mem­berdayakan kaumnya,” katanya.

Menurut Zuhro, penambahan Perlindungan Anak (PA) pada Menneg PP dalam KIB II ini se­harusnya menjadi pemicu untuk lebih juga melindungi anak. Ma­ka­nya, perlu kerja sama yang ba­gus dengan semua kom­ponen, ter­masuk dengan ke­men­terian lain.

“Koordinasi itu penting de­ng­an semua komponen terkait. Se­bab, Kemenneg PP dan PA per­lu bantuan agar pengem­bang­an perempuan dan perlin­dungan anak di daerah-daerah juga bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Dikatakan, pelatihan yang se­lama ini dilakukan Kemenneg PP tidak membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam pe­ningkatan kualitas kaum pe­rem­puan. Sebab, perempuan masih dianggap pemain ca­dang­an.

‘’Berjalan Sesuai Rencana’’
Linda Amalia Sari Gumelar, Menneg PP dan PA

Menteri Negara Pemberdaya­an Perempuan dan Perlindungan Anak (Menneg PP dan PA), Linda Amalia Sari Gumelar mengata­kan, enam prioritas program uta­ma dalam 100 hari Kabinet Indo­nesia Bersatu (KIB) II berjalan sesuai rencana.

“Program 100 hari Kemenneg PP dan PA berjalan sesuai ren­cana. Perjuangan justru terletak pada program kerja lima tahun mendatang. Kita akan terus be­kerja keras menyukseskan pro­gram hingga ta­hun 2014,” kata­nya dalam kon­frensi pers, di Jakarta, belum lama ini.

Dikatakan, 6 program yang tercapai itu diantaranya, konso­lidasi internal dan eksternal antar pemangku kepentingan. Kemu­dian, penyamaan visi dan misi dengan seluruh pemangku ke­pentingan, Penguatan kemam­puan kelembagaan Pengarusu­tamaan Gender (PUG), melin­dungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, lanjutnya, program meningkatkan partisipasi ma­sya­­rakat tentang pentingnya pem­­bangunan pemberdayaan perem­puan dan perlindungan anak.

“Langkah selanjutnya yaitu me­lakukan pemantauan atas im­plementasi dari berbagai ke­bijakan yang dilaksanakan para pelaku kebijakan seperti Peme­rintah Daerah, terhadap pemenu­han hak perempuan dan anak atas perlindungan dari tindak keke­rasan,” katanya.

Menurutnya, beberapa kendala yang dihadapi dalam implemen­tasi program 100 hari kerja. Mi­salnya banyak pimpinan daerah yang memahami isu gender se­bagai isu perempuan, bukan meli­hat perempuan sebagai modal sosial dan modal pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas­nya agar setara dengan laki-laki.

Selain itu, katanya, seringnya pemindahan sumber daya manu­sia sehubungan dengan mutasi jabatan di tingkat kabupaten dan kota tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Dikatakan, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Keputusan Ber­sama dengan Mahkamah Agung, Hukum dan HAM, Ke­jak­saan Agung, Kepolisian Re­publik Indonesia, Kementerian Sosial dan Kementerian Pem­ber­dayaan Pe­rempuan dan Per­lin­dungan Anak.

Selain itu, telah ditandatangani Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bulan Januari 2010 ini sebagai upaya perlindungan dan penanganan terhadap perem­puan dan anak di tingkat kabu­paten dan kota.

‘’Hasilnya Nggak Signifikan Deh...’’
Hadi Supeno, Ketua KPAI

Selama 118 hari ini Kemen­neg PP dan PA belum mem­buahkan hasil yang maksimal dalam memberdayakan perem­puan dan melindungi anak.

“Hasilnya nggak signifikan deh,’’ kata Ketua Ko­misi Perlin­dungan Anak Indo­nesia (KPAI), Hadi Supeno, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, persoalan perli­dungan anak dikerjakan juga kementerian lain, bukan hanya Kemenneg PP dan PA saja. Tapi ditangani Kemensos, Kemen­nakertrans, Kemenkes.

“Semuanya masih ber­kutat di wilayah hilir saja. Tapi tidak ada solusinya,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menga­tasi masalah anak bukan hanya per­soalan anggaran yang ba­nyak, tapi ada hal yang lebih subs­tantif terhadap perlin­dung­an anak yaitu bagaimana me­lindungi anak secara sistemik.

“Mestinya negara melaksa­nakan pasal 28 B UUD 1945 ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas ke­langsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,’’ paparnya.

Dikatakan, KPAI saat ini sedang mendorong pemerintah agar sungguh-sungguh melin­dungi anak secara keseluruhan.

“Kementerian ini seharusnya mempunyai konsep tentang itu. Kemudian mewujudkan pro­gram itu secara sungguh-sung­guh,” katanya.

’’Itu Tidak Sulit Baginya’’
Roostien Ilyas, Pemerhati Anak dan Perempuan

Sudah ada perbaikan yang dilakukan Kemenneg PP dan PA di bawah kepemimpinan Linda Gumelar.

Demikian disampaikan pe­mer­hati anak dan perempuan, Roostien Ilyas, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dalam program 100 hari Kemenneg PP dan PA tidak hanya mengurusi perem­puan saja, tapi juga sudah me­ngurusi perlindungan anak.

“Sekarang justru terlihat ter­jadi perebutan kapling dengan Ke­men­sos. Sebab, di sana juga ada perlidungan anaknya,” katanya.

Roostien mengatakan, untuk menghindari double anggaran dan bagi tugas, harus diatur kewenangannya jangan sampai bentrok dengan Depsos.

Dalam bidang perempuan, Men­neg PP dan PA sudah ba­gus. Sebab, latar belakang Lin­da adalah Ketua Kongres Wa­nita Indonesia (Kowani), yang membawahi banyak organisasi perempuan.

“Hanya meneruskan pro­gram­nya saja, dan itu tidak sulit baginya,” tandasnya.

‘’Kita Lihat Nanti Presentasinya’’
Hasrul Azwar, Anggota Komisi VIII DPR

Secara kasat mata Kemen­neg PP & PA sudah menjalan­kan program 100 hari dengan baik.

“Yang nyata adalah soal kon­solidasi internal, sinergi antar kementerian dan juga pe­merin­tahan daerah,” kata ang­gota Ko­misi VIII DPR, Hasrul Azwar, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Namun, kata dia, penilaian pastinya bisa diukur dalam pe­maparan dalam rapat kerja dengan DPR. “Kita lihat nanti presentasinya,” katanya.

Hasrul Azwar mempunyai harapan yang besar terhadap Men­neg PP dan PA, Linda Ama­lia Sari Gumelar, untuk mem­ber­dayakan perempuan dan anak.

“Apalagi beliau kan sudah berpengalaman di organisasi wanita. Tentunya ini merupa­kan modal dasar dalam be­kerja,” katanya.

Memang yang menjadi ken­dala, lanjutnya, soal anggaran yang relatif kecil bila dibanding dengan kementerian lainnya. Namun, diyakini Menneg PP dan PA bisa inovatif dalam men­jalankan tugasnya.

“DPR berupaya memper­juang­kan untuk mencari solusi agar meningkatkan anggaran kementerian ini,” katanya.

‘’Dua Tahun Lagi Hasilnya Kelihatan’’
Masruchah, Anggota Komisioner Komnas Perempuan

Program 100 hari Kemen­neg PP dan PA memang belum bisa dilihat dari hasil kongkrit­nya, tapi hanya sebatas penge­nalan dan membangun pemaha­nan tentang perempuan dan anak.

Hal ini disampaikan anggota Komisioner Komnas Perem­puan, Masruchah, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kema­rin.

“Soal konsolidasi internal dan stake holder, itu pasti sudah dilakukan. “Sebab, itu tugas tek­nis,” katanya.

Namun, lanjutnya, soal me­lindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, mening­katkan kualitas hidup perem­puan dan perlindungan anak, dan meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu baru sebuah gagasan dan ide-ide.

“Dua tahunlagi hasilnya ke­lihatan. Kalau sekarang hanya pondasinya saja, gagasan dan ide saja,” katanya.

Yang perlu digarisbawahi, kata dia, persoalan anggaran untuk kementerian ini relatif kecil bila dibandingkan dengan kementerian lainnya.

“Anggaran minim gara-gara Kemenneg PP dan PA ini di­anggap tidak begitu penting,” katanya.
[RM]

Reshuffle Kabinet

R Siti Zuhro Peneliti Utama LIPI Rabu, 10 Februari 2010 Dalam waktu yang tak lama lagi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Skandal Bank Century akan memasuki babak akhir. Setelah kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra, skandal Bank Century adalah yang paling memakan energi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nyaris tiada hari tanpa demonstrasi. Bahkan, seekor kerbau pun dipaksa turut berdemonstrasi sekadar untuk menyatakan matinya sensitivitas pemerintah pada nasib rakyatnya. Isu lain pun mencuat, seperti pembelian mobil dinas pejabat tinggi, renovasi pagar istana yang menghabiskan miliaran rupiah, dan isu kenaikan gaji menteri. Semua itu makin membuat rakyat bingung. Di pihak lain, banyaknya demonstrasi justru dianggap sebagai "obat kuat" oleh banyak parpol guna memperkuat fungsi kontrolnya kepada pemerintah. Yang menarik, hal tersebut juga dilakukan parpol-parpol anggota koalisi pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan yang cenderung bersifat menyidik dari anggota parpol koalisi pemerintah dalam Pansus Century cukup membuat merah telinga petinggi Partai Demokrat, termasuk Presiden SBY. Parpol-parpol koalisi itu bahkan tak jarang turut berwacana tentang isu pemakzulan Presiden. Sebagai bagian dari pemerintah, bisa dipahami apabila SBY dan parpolnya memandang anggota parpol koalisinya seperti orang yang "menggunting dalam lipatan". Sebagai konsekuensi logis dari sebuah koalisi, kritik keras tersebut selayaknya dilakukan secara internal di antara mereka. Jika mereka merasa sudah tidak nyaman lagi, mestinya pilihannya adalah keluar dari koalisi, dan bukannya bersikukuh dengan kedudukannya sambil menunggu kemungkinan adanya reshuffle. Atau, mungkin ada yang salah dengan Demokrat atau SBY? Tentang isu pemakzulan Presiden, sepertinya sulit diwujudkan. Selain syarat dan prosesnya yang cukup rumit, juga belum ada temuan kuat yang mengindikasikan adanya keterlibatan Presiden dalam kasus Bank Century. Temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sebatas adanya pelanggaran UU Perbankan. Yang lebih mungkin terjadi adalah reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Melihat kecenderungan parpol-parpol yang lebih memilih menjadi bagian dari kekuasaan ketimbang menjadi penyeimbang di parlemen, bisa diduga ada parpol anggota koalisi pemerintah yang terhenyak dengan ancaman reshuffle kabinet. Tapi, melihat perkembangan Pansus Angket Century, beberapa partai justru siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi, ada dugaan "kartu truf" masih berada di kubu SBY. Posisi SBY masih berada di atas angin. Kalaupun parpol-parpol anggota koalisi masih menunjukkan serangan kerasnya kepada pemerintah, sesungguhnya hal tersebut tak lebih dari sebuah lakon drama guna memperoleh bagian kue kekuasaan yang lebih besar lagi. Tetapi, permainan tersebut bukannya tak berisiko. Jika mereka tak cukup piawai dalam memainkan irama dan ritme lakonnya, bukan tidak mungkin mereka akan terlempar ke luar dari koalisi pemerintah. Dalam hal ini, sebagai parpol besar tidak tertutup kemungkinan PDIP akan melompat ke dalam barisan anggota koalisi. Sebab, kecuali kepentingan, dalam politik memang tak ada musuh abadi.***

Siti Zuhro, Peneliti LIPI, 'Pemekaran Berkembang Liar'

Secara umum, bagaimana penilaian Anda terhadap pemekaran?
Secara keseluruhan, berdasarkan jumlah wilayah yang dimekarkan, hasilnya belum positif jika dibandingkan dengan esensi otonomi daerah, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Masalah apa yang masih timbul?
Sekarang pemekaran wilayah masih menjadi forum politisi untuk jadi pimpinan di daerah baru. Menjadi ajang ketidakpuasan politisi di daerah lain, dan mengembangkan daerah baru untuk dikuasai. Ini yang harus diakhiri.

Menurut rencana, pemerintah mematok 40 provinsi saja sampai 2025. Komentar Anda?
Patokan angka mati tidak bisa diberlakukan. Dasarnya apa angka itu bisa keluar. Jumlah erat kaitannya dengan perspektif berbagai bidang dan dimensi. Kalau dilakukan introspeksi, parameternya susah sampai berapa provinsi. Jumlah hanya akan menjebak pada nominal belaka.
Padahal, pemekaran wilayah harus menyesuaikan dengan konsistensi parameter pemekaran, dengan mengacu kepada esensi pemekaran, berupa kemampuan mengurus wilayah, mengelola daerah, dan melayani publik. Esensi itu yang harus dipahami dalam pemekaran wilayah. Tanpa tiga unsur itu. silakan tidak ada pemda.

Saat ini sudah ada 33 provinsi. 398 kabupaten, dan 93 kota. Menurut Anda idealnya bagaimana?
Bicara pemekaran, tentu harus bicara soal pengembalian dan penggabungan. Evaluasi kinerja itu sebenarnya sudah terangkum dalam PP No 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemenntah Daerah. Peraturan perundangan ini yang kemudian bertugas menjatuhkan ranking terbaik dan terburuk sesuai patokan yang disediakan dalam undang-undang. Sistem reward dan punishment sebenarnya bisa berjalan dari situ. Peraturan ini pun seharusnya tidak semata berhenti pada evaluasi. Bagaimana dengan pengawasan dari pemerintah?

Menurut Anda, bagaimana seharusnya pengawasan dari pemerintah?
Ya, itu yang susah. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) saja tidak berfungsi. Akibatnya, pemekaran witayah ber kembang liar. Ini pertu diperbaiki. Sebaiknya DPOD dikoordinasikan langsung ke wakil presiden atau presiden. Dengan begitu, mereka punya kekuatan yang mengikat. Selam itu. juga supaya standar kelayakan daerah yang akan dimekarkan benar-benar teruji. Makanya Mendagri harus mengelakkan kinerja DPOD.

mana rezkisan. fc narun

Bongkar-Pasang UU Pemerintahan Daerah

Politikindonesia - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi di Ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11) berlangsung cukup hangat.

Penelanjangan terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama satu dasa warsa ini, tak terhindarkan dalam RDP tersebut. Ilustrasi menarik digambarkan Alex Litaay, politisi senior dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) ketika menggambarkan betapa masih timpangnya pembangunan di wilayah timur dibanding di wilayah Barat. Ini semua akibat masih setengah hatinya kebijakan-kebijakan yang menyangkut otonomi daerah.

Alex pun mengajak peserta rapat melihat peta Indonesia, yang konon merupakan warisan Fraksi ABRI kepada Komisi II. Di atas peta, bertengger lambang burung Garuda Pancasila yang kepalanya menengok ke arah kanan (ke wilayah Indonesia Barat jika dilihat di peta-Red). Seraya berkelakar Alex mengatakan, ?Ini gara-gara burung garudanya selalu menengok ke kanan atau Barat. Sehingga wilayah Timur selalu tertinggal,? ujar Alex yang disambut gelak tawa anggota dewan dan pengunjung yang memadati ruangan tersebut.

Alex juga melihat masih adanya ketimpangan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia Timur. Depdagri di era kepemimpinan terdahulu katanya, telah mengeluarkan kebijakan tentang parameter besar-kecilnya DAU yang didasarkan pada batas wilayah daratan. Tidak termasuk wilayah lautan. Tak mengherankan jika daerah yang wilayah daratannya kecil, DAU-nya pun kecil. Contohnya Buton, Maluku Utara, yang konotasinya berada di wilayah Indonesia Timur.

Harus Al Rasyid, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kini juga duduk di Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra pun tak kalah pintar dalam menanggapi guyonan Alex. Ia mengatakan, ?Bukan tertinggal tetapi ditinggalkan,? ujarnya.

Kelakar para anggota dewan itu, bukan sekedar guyonan biasa tetapi merupakan ekspresi keprihatinan atas ketimpangan pembangunan sejak era Orde Baru hingga diberlakukannya otonomi daerah yang telah berlangsung selama satu dasa warsa ini.

Kebetulan topik yang mengemuka pada RDP tersebut berkaitan erat dengan misi pemerintah dan DPR dalam menata kembali pelaksanaan otonomi daerah. Tak mengherankan jika wacana revisi UU No.32 Tahun 2004 menjadi topik yang mengemuka pada dengar pendapat tersebut.

Mekar di Tengah Kuncup

Pemekaran daerah yang merupakan salah satu amanat dari UU Pemerintahan Daerah dimulai sejak era kepemimpinan BJ Habibie atau tepatnya sejak otonomi daerah digulirkan tercatat telah 45 daerah yang dimekarkan. Di Era Gus Dur dan Megawati (1999-2004) meningkat menjadi 103 daerah baru yang dimekarkan, Sedang di era SBY-JK dalam kurun waktu tiga tahun (2005-2008) ada 57 Daerah Otonomi Baru (DOB). Ini belum termasuk usulan pemekaran setelah itu.

Kenyataan, dari sekian banyak daerah yang dimekarkan, sebagian besar diantaranya tidak mampu mengembangkan diri, bahkan semakin menambah beratnya beban anggaran pemerintah.

Dr. Kausar, mantan Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri dalam diskusi otonomi daerah dengan Dewan Pertimbangan daerah (DPD) beberapa waktu lalu mengatakan, daerah baru yang sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 83,5%.

Siti Zuhro, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai, tidak berkembangnya DOB disebabkan beberapa hal. Diantaranya, usulan pemekaran daerah lebih banyak didasarkan pada pertimbangan politis. Terbatasnya kapasitas pemerintah kemampuan (dalam hal ini Depdagri) dalam melakukan pembinaan terhadap DOB. Juga kualitas eksekutif dan legislatif di DOB yang masih rendah.

Sebenarnya di era pemerintahan SBY-JK telah terbit PP No.78 Tahun 2007 yang membatasi dengan ketat pemekaran daerah. Misalnya, daerah yang dimekarkan harus sudah berfungsi selama 10 tahun untuk provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota. Provinsi minimal harus memiliki 5 kabupaten/kota, kabupaten memiliki 5 kecamatan dan Kota harus memiliki 4 kecamatan. Usulan tersebut harus didukung 2/3 dari seluruh wilayah desa atau kelurahan.

Namun PP tersebut, nyatanya tak dapat membendung hasrat politik untuk memekarkan daerah. Presiden SBY pun berkali-kali mengeluarkan ?himbauan? untuk melakukan moratorium (mengehentikan sementara) pemekaran daerah. Sayangnya, himbauan itu tidak segera ditindaklanjuti dengan aturan yang mendasarinya. Tidaklah mengherankan jika beberapa anggota Komisi II, melihatnya dengan sinis dan mengatakannya hanya sebatas omong kosong.

Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II kepada www.politikindonesia.com menganggap usulan moratorium itu tidak pernah ada. ?Itu omongan Presiden yang tidak memiliki argumentasi kokoh, karena tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan berikutnya,? ujarnya dengan nada kesal.

Khatibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan hasil evaluasi pemekaran daerah yang dilakukan Depdagri terhadap 148 Daerah Otonomi Baru (DOB). ?Apa hasil evalusi itu ? Sampaikan hasilnya kepada kami,? ujarnya kepada Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menghadiri RDP tersebut.

Senada dengan Khatibul, Arif Wibowo, politisi dari F-PDIP juga mempertanyakan {grand design} dan evaluasi penataan otonomi daerah. Menurutnya tidak bisa usulan pemekaran itu disetujui sebagai DOB. Ia juga menambahkan evalusi pemekaran daerah, tidak bisa hanya evaluasi yang sifatnya rekapitulatif. Menyatakan sekian daerah dianggap layak, dan sisanya dianggap tidak layak. ?Itu dasarnya harus jelas tidak {waton} (asal) mengevaluasi,? ujarnya. Dari situlah, pijakan Komisi II untuk menindaklanjuti atau tidaknya usulan pemekaran itu bahkan sebenarnya ada beberapa daerah yang tidak layak dan harus digabungkan.

Wa Ode Nurhayati dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar {grand design} pemekaran daerah (penataan otonomi daerah) tidak boleh menghambat keinginan yang sudah diajukan dan dilakukan penelitian. Ia menyontohkan rencana pembentukan Provinsi Papua Selatan yang telah didukung infrastruktur dan kelembagaan yang telah memadai seperti Korem, Lantamal dan sebagainya. Satu-satunya kendala tinggal persetujuan dari Gubernur Papua.

Tossy Aryanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggambarkan suasana kebatinan itu dengan istilah bayi dalam kandungan. Ia mewanti-wanti agar {grand design} tidak menggugurkan bayi yang masih dalam kandungan. Terlepas apakah bayi yang dikandung itu akibat pemerkosaan atau hasil hubungan gelap.

Rusli Ridwan, dari Fraksi PAN mendukung adanya upaya moratorium, seraya mengingatkan, perlunya mempertimbangkan pembentukan daerah baru yang berlatar daerah administratif. Karena hasilnya ternyata lebih baik, dibanding daerah yang tiba-tiba dimekarkan. Ia menyontohkan Kota Cilegon yang dinilai berhasil dalam mengembangkan dirinya.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menanggapi usulan dan pertanyaan anggota Komisi II mengakui UU No.32 Tahun 2004 telah membuka kran seluas-luasnya bagi pemekaran daerah. Namun mantan Gubernur Sumatera Barat itu mempertanyakan keinginan untuk memekarkan daerah yang selama ini terjadi. ?Apakah ini aspirasi murni dari masyarakat. Mengapa bukan Negara saja yang menentukannya?? ujarnya.

Dari pernyataannya, Mendagri menyangsikan kemurnian aspirasi dalam pemekaran daerah. Karena itu pihak Depdagri merasa perlu untuk menyatakan jeda terhadap keinginan tersebut, sambil menunggu {grand design} yang tengah dipersiapkan. Mendagri juga mengaku tengah melakukan identifikasi 5 daerah yang sudah dimekarkan tetapi PAD-nya jalan di tempat, bahkan katanya PAD-nya masih nol besar.

?Kalau dibuka terus katanya, saya khawatir keinginan itu akan terus mengalir,? ujarnya. Mendagri juga menghimbau agar di masa jeda, Komisi II agar menunda terlebih dulu pembahasan UU menyangkut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Persoalan lain yang tak kalah menariknya yakni tentang titik berat otonomi daerah, yang memunculkan wacana diletakkan di tingkat provinsi. Wacana ini pun mendapat tanggapan yang beragam.

Djufri, dari Fraksi Partai Demokrat tidak setuju jika titik berat otonomi daerah dialihkan ke tingkat provinsi. Alasannya, menarik kewenangan dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi akan menimbulkan banyak problem. Jufri juga menambahkan jika titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi, maka kabupaten/kota hanya menjadi wilayah administratif. Ini juga akan rawan konflik.

Berbeda dengan Djufri, Ganjar Pranowo justru sebaliknya. Ia lebih cenderung meletakkan titik berat tersebut di tingkat provinsi. Hal itu didasarkan pada praktik yang dilakukan negara-negara maju. Diantaranya Jepang dan Spanyol. Meski demikian, Ganjar belum berani memastikan apakah jika titik berat di tingkat provinsi, pelaksananan otonomi daerah akan semakin efektif, efisien apa tidak. ?Lha wong kita kan belum pernah melaksanakannya. Saya kan hanya menduga-duga saja, kayaknya akan lebih baik jika di tingkat provinsi,? ujarnya.

Ganjar menambahkan, tahap pertama yang harus dilakukan Komisi II dan Depdagri adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga pihaknya dapat menilai apakah para penyelenggara otonomi daerah yang selama ini muncul sudah tepat apa belum. Sudah baik apa belum. ?Baru dari situ kita bisa beranjak. Hal ini pulalah yang sedang disiapkan teman-teman dari Depdagri,? katanya.

Prof Ryaas Rasyid yang ikut membidani lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU No.32 Tahun 2004 mengakui saat pembentukan, Presiden Habibie mengemukakan gagasan agar meletakkan titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi dengan alasan biayanya lebih efisien dan dapat meminimalisir konflik-konflik kepentingan yang ditimbulkannya katimbang meletakkan di tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya jauh lebih banyak.

Namun saat itu, dialah yang paling keras menentangnya. Ia mengemukakan alasan, jika titik berat diletakkan di tingkat provinsi, maka sama saja mengembalikan sistem pemerintahan di masa penjajahan Belanda. ?Ini sama saja akan kembali ke masa Belanda,? ujarnya dalam suatu paparan di Gedung Dewan Pertimbangan Daerah (DPD).

Solusi yang dihasilkan : otonomi di tingkat provinsi tidak dihapus, tetapi diberikan otonomi terbatas. Sedang kabupaten/kota diberikan otonomi penuh. Palu pun diketok dan lahirlah UU No.22 Tahun 1999 itu.

Sepuluh tahun sudah, UU otonomi daerah itu diimplementasikan. Pasang surut, bongkar pasang dilakukan. Penerapannya salah kaprah bahkan cenderung kebablasan sehingga sempat memunculkan raja-raja kecil di daerah. Beberapa diantaranya bahkan lepas kontrol dan korup. Peradilan tindak pidana korupsi pun diwarnai wajah-wajah memelas para koruptor di jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sementara rakyat yang digembar-gemborkan akan memperoleh kesejahteraan dengan dilaksanakannya otonomi daerah, tetap saja merana.

Sudah saatnya revisi UU Pemerintah Daerah direvisi secara menyeluruh dengan meletakkan kembali ke tujuan semula yakni demi meningkatnya kesejahteraan rakyat. Hasrat-hasrat untuk memperkaya diri sendiri, maupun demi kepentingan kelompok, parpol maupun golongan, sudah saatnya ditinggalkan. Sebab otonomi daerah adalah juga amanat reformasi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai rakyat meminta kembali amanat tersebut sebagai akibat ketidakpercayaannya kepada pemerintah dan para wakil rakyat di DPR. Semoga.*
(Sapto Adiwiloso/yk)

Menko Perekonomian dan Meneg BUMN Harus Punya Integritas

JAKARTA–- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengambil jumlah 34 menteri dalam kabinetnya mendatang. Khusus untuk posisi strategis di sektor ekonomi, pengamat politik meminta agar dipiliah orang yang memiliki integriats tinggi

“Jabatan menko perekonomian dan meneg BUMN misalnya, itu daerah yang terkenal basah. Jadi, butuh pakta integritas dari si calon menteri,” kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (12/11).

Dua kementerian startegis di sektor ekonomi tersebut, kata Siti, akan menjadi cerminan kinerja kabinet SBY dalam hal penerapan good coorporate governance (GCG). Karenanya, SBY harus memilih orang yang bebas dari kontroversi masalah integritas. Menurut Siti, ketika pengumuman nama calon menteri perekonomian dan meneg BUMN menuai kontroversi dari publik, SBY wajib segera mengganti calon tersebut.

Siti menilai kata kunci dari jabatan menko perekonomian dan meneg BUMN adalah pengabdian. Dua pos kementerian ini, tuturnya, harus dijabat orang profesional di luar partai politik. menteri perekonomian dan meneg BUMN, lanjut Siti, harus terbebas dari ikatan kepentingan politik partai mana pun. “Orang dari partai politik diberi pos menteri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti menko kesra atau menteri sosial,” tambah Siti.

Adapun soal menteri politik dan keamanan (polkam), kata Siti, wajib diisi oleh orang dengan wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman terhadap NKRI, kata Siti, muncul dari dalam ketimbang dari luar negeri.

Ancaman disintegrasi datang atas tidak terpenuhinya realisasi otonomi daerah. “Calon menteri ini harus memiliki pemahaman basis teritorial yang kuat dan kemampuan berpolitik,” kata Siti.

Jika jabatan menko polkam boleh diisi dari kalangan militer, Siti meminta, jabatan menteri dalam negeri (mendagri) harus dari kalangan sipil. Tradisi sejak Orde Baru yang “mewajibkan” orang militer memegang jabatan mendagri, kata Siti, harus diakhiri. Kaum profesional diharapkan dapat menghapus tradisi birokrasi rumit di Depdagri. dri/rif