Reshuffle Kabinet

R Siti Zuhro Peneliti Utama LIPI Rabu, 10 Februari 2010 Dalam waktu yang tak lama lagi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR tentang Skandal Bank Century akan memasuki babak akhir. Setelah kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra, skandal Bank Century adalah yang paling memakan energi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nyaris tiada hari tanpa demonstrasi. Bahkan, seekor kerbau pun dipaksa turut berdemonstrasi sekadar untuk menyatakan matinya sensitivitas pemerintah pada nasib rakyatnya. Isu lain pun mencuat, seperti pembelian mobil dinas pejabat tinggi, renovasi pagar istana yang menghabiskan miliaran rupiah, dan isu kenaikan gaji menteri. Semua itu makin membuat rakyat bingung. Di pihak lain, banyaknya demonstrasi justru dianggap sebagai "obat kuat" oleh banyak parpol guna memperkuat fungsi kontrolnya kepada pemerintah. Yang menarik, hal tersebut juga dilakukan parpol-parpol anggota koalisi pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan yang cenderung bersifat menyidik dari anggota parpol koalisi pemerintah dalam Pansus Century cukup membuat merah telinga petinggi Partai Demokrat, termasuk Presiden SBY. Parpol-parpol koalisi itu bahkan tak jarang turut berwacana tentang isu pemakzulan Presiden. Sebagai bagian dari pemerintah, bisa dipahami apabila SBY dan parpolnya memandang anggota parpol koalisinya seperti orang yang "menggunting dalam lipatan". Sebagai konsekuensi logis dari sebuah koalisi, kritik keras tersebut selayaknya dilakukan secara internal di antara mereka. Jika mereka merasa sudah tidak nyaman lagi, mestinya pilihannya adalah keluar dari koalisi, dan bukannya bersikukuh dengan kedudukannya sambil menunggu kemungkinan adanya reshuffle. Atau, mungkin ada yang salah dengan Demokrat atau SBY? Tentang isu pemakzulan Presiden, sepertinya sulit diwujudkan. Selain syarat dan prosesnya yang cukup rumit, juga belum ada temuan kuat yang mengindikasikan adanya keterlibatan Presiden dalam kasus Bank Century. Temuan awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru sebatas adanya pelanggaran UU Perbankan. Yang lebih mungkin terjadi adalah reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Melihat kecenderungan parpol-parpol yang lebih memilih menjadi bagian dari kekuasaan ketimbang menjadi penyeimbang di parlemen, bisa diduga ada parpol anggota koalisi pemerintah yang terhenyak dengan ancaman reshuffle kabinet. Tapi, melihat perkembangan Pansus Angket Century, beberapa partai justru siap menghadapi berbagai kemungkinan. Tetapi, ada dugaan "kartu truf" masih berada di kubu SBY. Posisi SBY masih berada di atas angin. Kalaupun parpol-parpol anggota koalisi masih menunjukkan serangan kerasnya kepada pemerintah, sesungguhnya hal tersebut tak lebih dari sebuah lakon drama guna memperoleh bagian kue kekuasaan yang lebih besar lagi. Tetapi, permainan tersebut bukannya tak berisiko. Jika mereka tak cukup piawai dalam memainkan irama dan ritme lakonnya, bukan tidak mungkin mereka akan terlempar ke luar dari koalisi pemerintah. Dalam hal ini, sebagai parpol besar tidak tertutup kemungkinan PDIP akan melompat ke dalam barisan anggota koalisi. Sebab, kecuali kepentingan, dalam politik memang tak ada musuh abadi.***