“Demokrat Perlu Eliminasi Nazaruddin”

Nazar bagai satu sekrup bermasalah yang membuat mesin Demokrat berjalan tak mulus.

Anggi Kusumadewi

Nazaruddin (kanan) (ANTARA/Andika Wahyu)

VIVAnews – Demokrat mengakui bahwa Nazaruddin telah menjadi beban tersendiri bagi partai. Sejak berbagai kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin menyeruak ke publik, Demokrat seolah terus menjadi bulan-bulanan dan target serangan. Citra Demokrat sebagai partai antikorupsi digembosi. Para petinggi Demokrat bahkan disudutkan dengan tersebarnya SMS fitnah atas nama Nazaruddin.

“Satu sekrup saja bisa membuat mesin berjalan tak mulus. Oleh karena itu, sekrup ini perlu dibuang dan diganti dengan sekrup yang bagus. Jadi, jika Nazaruddin menjadi blunder bagi partai, Demokrat perlu mengeliminasi yang bersangkutan,” kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro saat berbincang dengan VIVAnews, Selasa, 31 Mei 2011.

Ia menilai, keputusan Demokrat untuk mencopot Nazaruddin dari jabatannya sebagai Bendahara Umum Partai, sudah tepat. “Orang-orang yang tersandung kasus seperti Nazaruddin memang jangan terus-menerus dipelihara, kecuali Demokrat mau menanggung resikonya,” ujar lulusan Ilmu Politik dari Curtin University, Australia, itu.

Siti menyatakan, sekalipun Nazaruddin saat ini sudah tidak menjabat sebagai pengurus pusat partai, namun Demokrat harus tegas apabila Nazaruddin terbukti bersalah. “Bila pada waktunya nanti dia harus dikeluarkan dari parlemen dan partai, maka Demokrat jangan ragu,” kata dia.

Peneliti senior LIPI itu berpendapat, Nazaruddin sudah menjadi persoalan krusial bagi Demokrat, sehingga partai pemenang Pemilu 2009 itu harus mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. “Nazaruddin telah menodai dan menorehkan noktah hitam bagi Demokrat. Memberhentikan dia adalah tepat,” ujar Siti.

Bahkan, selain Nazaruddin, Siti menilai Demokrat harus melakukan pembersihan menyeluruh terhadap kader-kader mereka lainnya yang bermasalah. “Nazaruddin, Jhonny Allen, Andi Nurpati. Mereka semua kan terkena kasus. Harusnya Demokrat responsif terhadap hal-hal semacam ini,” kata Siti.

Selain Nazaruddin yang diduga terlibat kasus suap Kemenpora soal pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Jhonny Allen sebelumnya juga diduga terlibat kasus suap pembangunan dermaga di sebuah provinsi di kawasan timur Indonesia. Jhonny saat ini menjabat sebagai Wasekjen Demokrat.

Sementara itu, Andi Nurpati yang menjabat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Publik Demokrat, baru-baru ini dilaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD ke polisi atas dugaan pemalsuan putusan MK mengenai sengketa hasil pemilu. (eh)