JAKARTA: Partai Demokrat seharusnya tidak memberi ampun pada siapapun elit partai yang diduga publik terlibat dalam kasus suap di Sesmenpora, termasuk Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, partai tersebut seharusnya reaktif terhadap hasil survei terbaru oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan tren penurunan suara partai akibat diilit sejumlah kasus.
Salah satu kasus yang tengah ikut menurunkan citra partai adalah kasus suap di Sesmenpora yang tidak hanya melibatkan bendahara umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin namun juga menyeret nama elit partai seperti Andi Mallarangeng.
Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah mengambil tindakan dengan memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum, namun tindakan itu belum cukup.
Menurut Siti, PD harus meyakinkan masyarakat akan komitmen partai pada kasus antikorupsi dengan memberhentikan para menteri yang diduga terlibat kasus korupsi.
“Evaluasi kabinet dan kinerja menteri itu harus dilakukan. Yang terindikasi terlibat kasus korupsi itu harusnya tidak ada ampun karena bisa membatalkan perjuangan antikorupsi SBY dan Partai Demokrat sejak awal,” kata Siti hari ini.
Dia melanjutkan seharusnya PD belajar dari pengalaman PDIP dan Partai Golkar yang selalu kesulitan untuk menaikkan suara di dua pemilu terakhir hanya karena ada sejumlah elitnya diberitakan terkait kasus korupsi.(api)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar