Biaya KTP Elektronik Senilai Kasus Century

Jakarta, RMOL. Jangan Sampai Rp 6,7 Triliun Mengalir Ke Kantong Pejabat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana menyelesaikan program Kartu Tanda Penduduk Elektornik (e-KTP) pada 2012. Program ini untuk menghin­dari kepemilikan KTP ganda dan memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tapi yang menarik, anggaran yang mau digelontorkan untuk e-KTP berskala nasional itu sebesar kasus dana talangan Bank Cen­tury Rp 6,7 triliun.


‘’Harus Ada Pengawasan Deh...’’
Siti Zuhro, Peneliti LIPI

Peneliti Lembaga Ilmu Pe­ngetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, pemberian e- KTP (KTP elektronik) dapat mem­­perbaiki sistem kependu­dukan.

“Saya yakin pemberian KTP elektronik ini akan mencegah seseorang untuk membuat KTP ganda atau palsu,” ujarnya ke­pada Rakyat Mer­deka, di Ja­karta, kemarin.

“Lagipula pemberian KTP ini bukan hal yang mewah sekali. Karena beberapa daerah sudah lebih dulu melakukannya,” ung­kap­nya.

Dikatakan, pemberian KTP ini sifatnya sangat mendesak, sebab pelaksanaan Pilkada ta­hun 2010 segera dimulai.

“Pembuatan KTP ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Cukup satu jam tanpa di­be­bankan biaya, sehingga per­masalahan kekisruhan Daf­tar Pemilih Tetap (DPT) tidak akan ada lagi,” katanya.

Memang, lanjutnya, soal DPT tidak sesederhana yang diba­yang­kan. Ujung tombak­nya be­rada di RT/RW maka di­butuh­kan tenaga yang profe­sional.

“Harus ada pengawasan deh yang serius dari institusi in­de­penden dalam pembuatan KTP elek­tronik ini. Jangan sampai pemberian KTP ini dijadikan pro­yek menguntung­kan bagi oknum pemerintah,” tambah­nya.