Rabu, 26 November 2008

Sistem Multi Partai Lahir Kader Asal Comot

multipartaiJAKARTA-- Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Sofian Effendi menilai, sistem politik multi partai telah menyebabkan lahirnya kader-kader partai "asal comot".

"Kader 'asal comot' itu tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang fungsi sistem politik, bermoral rendah, dan menganggap politik adalah lapangan pekerjaan baru, dan menjadikan proses politik sebagai komoditi atau barang dagangan," katanya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya pada seminar bertema "Pemilu 2009: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional" yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-9 The Habibie Center (THC).

Selain Sofian Effendi, pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat, pengamat politik Dewi Fortuna Anwar dan peneliti senior THC Siti Zuhro.

Karena itu, katanya, partisipasi politik masyarakat hanya bersifat formal dan terbatas hanya pada kegiatan pemilu. Ia juga mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2009 belum nampak tanda-tanda akan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kemacetan konsolidasi demokrasi di Tanah Air.

Sedangkan peneliti senior THC Siti Zuhro mengatakan bahwa pemilu bukanlah sekadar pembeda antara sistem demokrasi dan sistem otoriter.

Namun, katanya, pemilu merupakan sarana bagi suksesi kepemimpinan secara demokratis, untuk mencari pemimpin yang berintegritas, kredibel, kapabel, akseptabel, akuntabel, dan mampu menyelesaikan masalah bangsa serta menjanjikan perubahan.

Karena itu, dia berharap, Pemilu 2009 mampu menciptakan sistem, mekanisme, dan proses pemilu yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keterwakilan dan akuntabilitas politik.

Sedangkan pengamat politik Dewi Fortuna Anwar yang juga Direktur Program dan Riset THC dalam seminar tersebut memaparkan makalah tentang kepemimpinan nasional dan konstelasi politik global.

Ia mengatakan bahwa presiden merupakan simbol utama negara dan mewarnai pelaksanaan politik luar negeri dan ikon tersebut tidak bisa didelegasikan.Karena itu, katanya, pemimpin nasional ke depan perlu memahami kompleksitas global dan mampu mengartikulasikan kepentingan nasional dan meningkatkan citra politik RI di lingkungan internasional. ant/ah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar