Minggu, 23 November 2008

KPU Diminta Lebih Transparan

JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum diminta untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu sehingga mampu mempertahankan serta membangun kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu.

Menurut mantan anggota KPU Valina Singka, di Jakarta, Sabtu, membangun kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu sangat penting. Jika masyarakat tidak mempercayai penyelenggara pemilu, maka akan berimplikasi pada pelaksanaan pemilu."Harus membangun kepercayaan dari masyarakat dengan bekerja secara transparan dan akuntabel," katanya.

Ditemui setelah menjadi pembicara dalam seminar "Belajar dari Pilkada Langsung Menuju Pemilu 2009" yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Valina Singka mengatakan KPU harus profesional, bekerja sesuai jadwal, dan memberikan informasi yang menyeluruh pada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro. Ia menilai anggota KPU saat ini belum menunjukkan profesionalismenya. "Perlu ada peningkatan profesionalisme dan independensi KPU," katanya.

Siti Zuhro mencontohkan banyak tahapan pemilu yang pelaksanaannya meleset dari jadwal yang telah ditentukan. Selain itu sering terjadi kesalahan dalam data yang dikeluarkan KPU. Ia berharap dalam waktu yang relatif singkat KPU dapat membenahi kinerjanya.

Jenuh, pemilih



Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu, maka KPU diminta untuk lebih menggiatkan sosialisasi yang lebih menyeluruh. Menurut Valina, tugas KPU tidak berhenti pada memberikan informasi teknis pelaksanaan pemilu, melainkan juga pendidikan politik bagi masyarakat bagaimana memilih dengan benar."Masyarakat harus diberikan edukasi bahwa menggunakan hak pilih itu penting," katanya.

Ia mengatakan terdapat kejenuhan dalam masyarakat sehingga mereka tidak merasa perlu untuk menggunakan hak pilihnya. Pemikiran ini harus diubah dengan memberikan pendidikan politik.KPU dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang efektif untuk sosialisasi sehingga dapat menjangkau pemilih hingga daerah terpencil.

Namun, KPU tidak dapat bekerja sendiri. KPU perlu membangun komunikasi politik dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan partai politik.Selain itu, membangun jaringan dengan masyarakat sipil. ant/kp

Tidak ada komentar:

Posting Komentar