Seminar Refleksi Perjalanan Bangsa dan Konsolidasi Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2009

Oleh : Ruslan Andy Chandra

KabarIndonesia - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Laksamana Widodo AS (31/7) di Puri Ratna, Sahid Jaya Hotel membuka seminar “Refleksi Perjalanan Bangsa dan Konsolidasi Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2009.” Pada sesi pertama tampil sebagai pembicara Dr. R. Siti Zuhro (The Habibie Center), Dr. Saiful Mujani (Lembaga Survei Indonesia) dan Ferry Mursyidan Baldan (DPR RI). Sedangkan pada sesi kedua Panel II mengangkat thema Capaian Kesejahteraan Rakyat dan Dinamika Pergantian Kepemimpinan yang menampilkan Andrinof Chaniago (The Habibie Center, Prof. Dr. Didik J. Rachbini (DPR RI), Dr. Suahasil Nazara (Universitas Indonesia) dan Moderator Umar Juoro
Dr. R. Siti Zuhro (Peneliti LIPI dan THC) dalam makalahnya menyampaikan bahwa DPR memiliki kewenangan yang cukup strategis dalam Pemilihan Pejabat Publik. Sebagai contoh, Dewan melakukan fit and proper test terhadap pejabat publik yang berada di lembaga eksekutif.

Namun, kewenangan tersebut acapkali dilakukan tanpa mempertimbangkan secara serius aspirasi publik. Sebagai contoh, pemilihan Pimpinan KPK, Hakim Mahkamah Agung dan Bawaslu yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Akuntabilitas anggota dewan dapat dinilai dari seberapa jauh aspirasi masyarakat diserap pada waktu anggota Dewan melakukan reses.
Di tataran praksis menurut Zuhro menunjukkan bahwa anggota Dewan cenderung melakukan konsolidasi internal partai daripada menyerap aspirasi masyarakat. Hampir semua anggota yang terpilih ditentukan oleh nomer urut partai dan bukan oleh besarnya konstituen yang direpresentasikannya.
Sedikitnya terdapat 10 anggota/mantan anggota DPR yang pernah dan sedang tersangkut kasus korupsi atau asusila. Jumlah kasus yang belum terungkap dinilai jauh lebih banyak. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan dalam masyarakat yang mempertanyakan moralitas anggota DPR. Secara umum kinerja DPR belum memuaskan. DPR belum dapat menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan secara maksimal.

Akuntabilitas DPR dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat masih jauh dari harapan. Sejumlah kasus yang melibatkan anggota Dewan, seperti korupsi, suap dan tindak asusila, menurunkan citra dan kredibilitas DPR di mata masyarakat. Soft bicameralism kurang tepat untuk sistem presidensial. Oleh karena itu, kewenangan dan fungsi pengawasan DPD perlu dipertegas dan diperkuat, sehingga kedudukan DPD relatif seimbang dengan DPR.DPR dan DPD harus bersinergi sehingga bisa melakukan checks and balances, baik internal legislatif maupun antara legislatif-eksekutif.

Banyaknya makalah yang dipresentasikan dalam seminar tersebut dari para nara sumber lainnya akan dirangkum Harian Online Kabar Indonesia (HOKI) pada kesempatan selanjutnya. Hadir dalam kesempatan itu Prof. Muladi (Ketua Dewan Direktur The Habibie Center), Christian J. Hegemer (Direktur Hanns Seidel Foundation Jakarta), Benny Horas Panjaitan (Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau) dan Pimpinan/Anggota Parpol, Pergiruan Tinggi, LSM Ormas dan Media Massa.


* Foto by Ruslan Andy Chandra: Dr. R. Siti Zuhro (tengah) dan para nara sumber serta moderator.