SEMARANG, suaramerdeka.com - Terkait belum
dicalonkannya Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diduga karena elit partai
belum mantap untuk mencalonkannya. Selain itu, menurut pengamat politik
LIPI Siti Zuhro, parpol memang mempunyai banyak kader. Namun sistem di
internal partai tidak memberikan peluang kepada mereka untuk
dikompetisikan seperti dalam bentuk konvensi.
Kalaupun ada partai
yang melakukan konvensi, lanjutnya, itu pun dilakukan karena kondisi
darurat ketimbang sekadar hanya menyaring calon terbaik. Dominasi dan
atau otoritas partai ketua umum partai juga menjadi penyebab munculnya
calon yang itu-itu lagi.
"Orang baru dalam pemilu presiden bisa muncul bila sebelum deklarasi parpol, kekuatan civil society mampu mengawal pencalonan secara memadai. Dan hal itu dilakukan sambil mempromosikan calon-calon pilihan rakyat," tuturnya.
Dikatakan, pencalonan dari civil society diperlukan agar semua partai mempertimbangkan secara serius aspirasi rakyat. Selain itu, partai tidak lagi mem-fait accompli
mereka. "Sebab, semakin kuat dukungan rakyat dalam mempromosikan
calon-calonnya, akan semakin besar pula peluang calon/orang baru masuk
dalam bursa pilpres," tandasnya.
Zuhro menambahkan, peta koalisi
pasca Pemilu Legislatif 2014 bisa jadi sedikit berubah. Sebab, PDIP bisa
saja berkoalisi dengan Partai Nasdem, Hanura dan PKPI. "Adapun Partai
Golkar dengan Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB dan Gerindra. Namun,
peta ini masih sangat tentatif karena parpol masih saling tunggu hasil
pileg. Hal itu sekaligus untuk memastikan siapa berkoalisi dengan
siapa," jelasnya.
Dia menambahkan, calon hasil konvensi Demokrat
akan cenderung menjadi calon persiapan saja sambil menuggu Pileg 2014.
Masalahnya, bila Demokrat tidak mampu memenangkan pileg dan bahkan tak
memenuhi kriteria presidential threshold, maka Demokrat tidak dalam posisi memimpin.
"Karena itu, Demokrat yang akan mengikuti aturan main partai yang mengajak koalisi," tegasnya.
Terpisah,
politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat sudah sadar pada
kualitas calon pemimpinnya. "Selain itu, rakyat punya selera, pandangan
dan bisa memilih siapa yang dimauinya. Hal itu terbukti dari banyak
praktek pemilihan kepala daerah, dimana rakyat memiliki antusiasme
baru," tukasnya.
(
Saktia Andri Susilo / CN38 / SMNetwork )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar