Molornya pelaksanaan verifikasi awal tehadap parpol dinilai akibat tarik-menarik kekuatan organisasi kekuatan masyarakat dan agama yang berpengaruh terhadap anggota KPU. Tarik-menarik NU dan Muhammadiyah sangat terasa di kalangan anggota KPU sehingga kerap terjadi beda pendapat. Memang tidak sampai menimbulkan konflik, namun kinerja KPU menjadi lamban.
"Memang beda pendapat di kalangan anggota KPU akibat tarik menarik kepentingan ormas seperti NU dan Muhammadiyah itu tidak sampai menimbulkan konflik atau konfrontasi, tapi ini memperlambat kinerja KPU. Selama ini kelambanan itu dimaklumi karena keterlambatan pengesahan UU No 10/2008. Belakangan ini penyebab kelambanan, itu perbedaan pendapat dan kuatnya tarik-menarik kepentingan ormas dan parpol. Kalau ini terus terjadi, KPU tidak akan bisa melaksanakan tahapan pemilu secara profesional sesuai jadwal," kata Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (22/5).
Siti mengatakan KPU harus meminimalisasi kepentingan pihak-pihak ormas, parpol, dan pemerintah. "Itu pasti bisa dilakukan KPU kalau tetap menjaga independensi dan menghindari praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Tak perlu KPU melakukan upaya-upaya yang tidak profesional berpihak ke parpol atau ormas pendukungnya saat mengikuti seleksi KPU," katanya.
Siti mengatakan Sekretariat KPU sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap kinerja KPU. "Bisa saja keputusan di tingkat KPU sudah ada tapi pelaksanaannya lamban di sekretariat. Saya melihat pemerintah juga sangat berkepentingan sehingga pengaruhnya sangat kuat terhadap KPU, kalau kepentingannya untuk pemilu aman, jujur dan adil, tak masalah. Yang masalah itu, kalau pemerintah mengutamakan kepentingan poltik tertentu," katanya. (mediaindonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar