Siti Zuhro: Kinerja Menteri BUMN Belum Terlihat

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai, kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena itu, Presiden Jokowi harus mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada menteri-menteri yang kinerjanya belum dirasakan masyarakat.

”Saya belum mendengar keberhasilan Kementerian BUMN, yang santer terdengar hanya cerita tentang rencana penjualan aset dan isu meremehkan Presiden,” kata Siti Zuhro saat wawancara dengan Kartoyo DS dari Suara Karya di Jakarta, Rabu (4/11). Berikut petikannya:

DPR menyetujui UU APBN 2016 disahkan, tapi dengan syarat usul penyertaan modal negara (PMN) ditolak. Menurut Anda?

Kalau DPR serentak menolak dan alasannya sangat rasional karena misalnya akan berdampak negatif terhadap kemampuan APBN, maka alasan ini harus dikemukakan dengan jelas agar publik juga paham.

Artinya, penolakan DPR tersebut harus ada argumen yang cukup supaya Menteri BUMN juga memahami dan mengetahui secara gamblang.

Sejauh ini, bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Menteri BUMN?

Kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena hasilnya belum dirasakan langsung. Yang terdengar justru kontroversi tentang rencana penjualan aset, rumor politik Menteri BUMN yang melecehkan Presiden dan permintaan suntikan dana untuk BUMN.

Ada pihak yang meminta Rini Soemarno diganti, wajarkah?

Mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Bila menterinya kurang dipercaya publik, maka Presiden perlu mengevaluasi supaya Kabinet Kerja bisa bekerja dengan baik.

Dari perspektif politik pemerintahan, menurut Anda apa Rini masih perlu dipertahankan?

Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu Presiden. Kalau kinerja para menterinya baik, maka Pemerintahan Jokowi akan terdongkrak.

Sebaliknya, komando Jokowi yang tak diikuti para menteri membuat capaian yang ditargetkan meleset. Bila itu yang terjadi, maka menteri yang dinilai tak menimbulkan animo positif publik dan mendapatkan sorotan tajam banyak kalangan, patut dipertimbangkan kelanjutannya.

Apa ada parpol yang mengincar kursi Rini untuk kepentingan Pemilu 2019?

Semua fenomena tersebut perlu dipertimbangkan Jokowi. Karena, kalau gagal dalam memahami fenomena yang muncul akan menimbulkan gangguan terhadap pemerintahannya.

Hal yang nyaris sama terjadi pada Sri Mulyani pada era Pemerintahan Presiden SBY, sehingga akhirnya diganti oleh Agus Martowardoyo. ***