Partai Koalisi Diminta
Siapkan Kader Pengganti
Siti Zuhro pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Selasa, 21 September 2010
JAKARTA (Suara Karya): Partai politik mitra koalisi pendukung pemerintah diminta menyiapkan kader terbaik mereka karena menjelang satu tahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir pasti melakukan evaluasi atas kinerja menteri-menteri sekaligus mengganti menteri yang berkinerja buruk. Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada Suara Karya secara terpisah di Jakarta, Senin (21/9).
Max Sopacua yakin, Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri. Dia juga yakin, Presiden akan mengganti menteri yang bekerja tidak optimal.
"Partai Demokrat sudah menyiapkan kader yang mumpuni untuk menggantikan menteri-menteri yang berkinerja kedodoran. Bahkan, Partai Demokrat yakin, Presiden menambah menteri dari internal Partai Demokrat dalam reshuffle kabinet nanti," ujar Max.
Atas dasar itu, Max berharap parpol mitra koalisi pendukung pemerintah juga menyiapkan langkah serupa. "Tentu kalau ada menteri tidak optimal dan harus diganti, ya itu keputusan Pak SBY. Toh menteri adalah pembantu beliau. Karena itu, parpol mitra koalisi juga harus punya persiapan," tuturnya.
Menurut Max, Presiden sudah menunjuk Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan (UKP4) guna mengevaluasi kinerja menteri-menteri. "Melihat kinerja sejumlah kementerian yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, evaluasi oleh UKP4 menjadi jalan terakhir untuk mengefektifkan pemerintahan," katanya.
Siti Zuhro juga yakin, Presiden akan melakukan evaluasi kinerja terhadap para menteri sesuai kontrak politik, yaitu setiap satu tahun pemerintahan berjalan. "Reshuffle merupakan langkah terbaik dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Reshuffle merupakan ujung evaluasi atas kinerja setiap menteri," tuturnya.
Siti Zuhro menegaskan, evaluasi kabinet berbasis kinerja seharusnya dilakukan terhadap semua kementerian. Siapa pun yang tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak dengan hasil mengesankan, ya harus dievaluasi. Bahkan menteri dari Partai Demokrat sekalipun harus mendapatkan perlakuan sama.
"Jika hasil evaluasi itu memang mengharuskan menteri berkinerja buruk diganti, ya diganti saja. Tidak perlu harus menunggu hingga tahun 2013," kata Siti Zuhro.
Dia memperkirakan, bisa saja menteri yang dilengserkan diganti oleh kader dari partai yang sama. "Untuk menghindari keguncangan politik, Presiden bisa saja melakukan reshuffle dengan menteri yang diganti dari satu parpol yang sama. "Karena itu, parpol harus menyiapkan kader terbaik untuk calon pengganti menteri yang mungkin tergusur dari kabinet," tutur Siti Zuhro.
Sementara itu, Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan, belum ada pertemuan antara anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah terkait wacana reshuffle kabinet. "Dengan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar) juga belum bertemu," katanya di Jakarta, Senin (20/9).
Menurut Suryadharma, reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden. Penilaian-penilaian dari luar, bahkan UKP4 sekalipun, menurut dia, sekadar merupakan masukan. Namun, intinya, dia sendiri mengaku siap jika Presiden melengserkannya dari kabinet.
Menurut Suryadharma, momen evaluasi kabinet tetap perlu dilakukan presiden agar pemerintahan bisa terus berjalan dengan baik. Hasil evaluasi bisa disampaikan dalam bentuk teguran ataupun reshuffle.
Namun, Suryadharma Ali mengaku kurang sepakat apabila nilai rapor kementerian yang dikeluarkan UKP4 beberapa waktu lalu dijadikan satu-satunya acuan untuk reshuffle. Menurut dia, kementerian yang memperoleh rapor merah bukan sekadar karena menteri bersangkutan tidak becus bekerja. Bisa saja itu karena faktor lain di luar kendali sang menteri, seperti anggaran terlambat cair.
"Jadi, dilihat rapor merahnya karena apa. Karena tidak mampu atau karena ada faktor lain, atau karena ada keterkaitan dengan instansi-instansi lain," kata Suryadharma.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi juga setuju jika setelah setahun KIB II, Presiden mengevaluasi kinerja tiap menteri. "Evaluasi perlu karena itu sesuatu yang baik," ujarnya.
Evaluasi atas kinerja menteri-menteri, menurut Freddy, sangat penting untuk mengetahui kinerja tiap menteri, khususnya menyangkiut pelaksanaan rencana program-program. "Saya juga akan melakukan evaluasi internal mengenai kinerja masing-masing pejabat di Kementerian Perhubungan," tuturnya.
Jika setelah evaluasi itu Presiden melakukan reshuffle menteri-menteri, Freddy menyerahkan penuh soal itu kepada Presiden. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Saya siap saja," ucapnya. (Joko S/Feber S/Victor AS)
Max Sopacua yakin, Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri. Dia juga yakin, Presiden akan mengganti menteri yang bekerja tidak optimal.
"Partai Demokrat sudah menyiapkan kader yang mumpuni untuk menggantikan menteri-menteri yang berkinerja kedodoran. Bahkan, Partai Demokrat yakin, Presiden menambah menteri dari internal Partai Demokrat dalam reshuffle kabinet nanti," ujar Max.
Atas dasar itu, Max berharap parpol mitra koalisi pendukung pemerintah juga menyiapkan langkah serupa. "Tentu kalau ada menteri tidak optimal dan harus diganti, ya itu keputusan Pak SBY. Toh menteri adalah pembantu beliau. Karena itu, parpol mitra koalisi juga harus punya persiapan," tuturnya.
Menurut Max, Presiden sudah menunjuk Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan (UKP4) guna mengevaluasi kinerja menteri-menteri. "Melihat kinerja sejumlah kementerian yang sudah tidak bisa diharapkan lagi, evaluasi oleh UKP4 menjadi jalan terakhir untuk mengefektifkan pemerintahan," katanya.
Siti Zuhro juga yakin, Presiden akan melakukan evaluasi kinerja terhadap para menteri sesuai kontrak politik, yaitu setiap satu tahun pemerintahan berjalan. "Reshuffle merupakan langkah terbaik dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Reshuffle merupakan ujung evaluasi atas kinerja setiap menteri," tuturnya.
Siti Zuhro menegaskan, evaluasi kabinet berbasis kinerja seharusnya dilakukan terhadap semua kementerian. Siapa pun yang tidak bekerja atau bekerja tetapi tidak dengan hasil mengesankan, ya harus dievaluasi. Bahkan menteri dari Partai Demokrat sekalipun harus mendapatkan perlakuan sama.
"Jika hasil evaluasi itu memang mengharuskan menteri berkinerja buruk diganti, ya diganti saja. Tidak perlu harus menunggu hingga tahun 2013," kata Siti Zuhro.
Dia memperkirakan, bisa saja menteri yang dilengserkan diganti oleh kader dari partai yang sama. "Untuk menghindari keguncangan politik, Presiden bisa saja melakukan reshuffle dengan menteri yang diganti dari satu parpol yang sama. "Karena itu, parpol harus menyiapkan kader terbaik untuk calon pengganti menteri yang mungkin tergusur dari kabinet," tutur Siti Zuhro.
Sementara itu, Menteri Agama yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menegaskan, belum ada pertemuan antara anggota Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah terkait wacana reshuffle kabinet. "Dengan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Golkar) juga belum bertemu," katanya di Jakarta, Senin (20/9).
Menurut Suryadharma, reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden. Penilaian-penilaian dari luar, bahkan UKP4 sekalipun, menurut dia, sekadar merupakan masukan. Namun, intinya, dia sendiri mengaku siap jika Presiden melengserkannya dari kabinet.
Menurut Suryadharma, momen evaluasi kabinet tetap perlu dilakukan presiden agar pemerintahan bisa terus berjalan dengan baik. Hasil evaluasi bisa disampaikan dalam bentuk teguran ataupun reshuffle.
Namun, Suryadharma Ali mengaku kurang sepakat apabila nilai rapor kementerian yang dikeluarkan UKP4 beberapa waktu lalu dijadikan satu-satunya acuan untuk reshuffle. Menurut dia, kementerian yang memperoleh rapor merah bukan sekadar karena menteri bersangkutan tidak becus bekerja. Bisa saja itu karena faktor lain di luar kendali sang menteri, seperti anggaran terlambat cair.
"Jadi, dilihat rapor merahnya karena apa. Karena tidak mampu atau karena ada faktor lain, atau karena ada keterkaitan dengan instansi-instansi lain," kata Suryadharma.
Menteri Perhubungan Freddy Numberi juga setuju jika setelah setahun KIB II, Presiden mengevaluasi kinerja tiap menteri. "Evaluasi perlu karena itu sesuatu yang baik," ujarnya.
Evaluasi atas kinerja menteri-menteri, menurut Freddy, sangat penting untuk mengetahui kinerja tiap menteri, khususnya menyangkiut pelaksanaan rencana program-program. "Saya juga akan melakukan evaluasi internal mengenai kinerja masing-masing pejabat di Kementerian Perhubungan," tuturnya.
Jika setelah evaluasi itu Presiden melakukan reshuffle menteri-menteri, Freddy menyerahkan penuh soal itu kepada Presiden. "Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Saya siap saja," ucapnya. (Joko S/Feber S/Victor AS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar