JAKARTA–- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan dapat mengurangi personel kabinet pada pemerintahan mendatang. Perampingan kabinet bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja kabinet untuk kepentingan rakyat.
“Saya mengusulkan nama kabinetnya adalah Kabinet Indonesia Maju,” kata peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/9). Kabinet yang disusun SBY, usul Siti, harus didasarkan atas prinsip good governance, realisasi anggaran berbasis kinerja, profesional, kompentensi dan pakta integritas.
Menurut Siti, ada beberapa kementrian yang bisa dilebur menjadi satu dan ada juga kementerian yang bisa dihilangkan. Jika pada periode 2004-2009 terdapat 37 kementerian, Siti menyarankan, kabinet periode selanjutnya tidak lebih dari 23 kementerian.
Siti mencontohkan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) harus digabung. Alasannya, semangat otonomi daerah sebagai bagian dari upaya desentralisasi kekuasaan dinilai tidak jalan hingga kini. Selain itu, lanjut Siti, Indonesia memiliki masalah koordinasi antarinstansi terkait. “Untuk pelayanan publik yang lebih baik, Depdagri dan Kementerian PAN harusnya disatukan,” kata Siti.
Selain Depdagri dan Kementerian PAN, Siti juga mengharapkan adanya peleburan kementerian lain seperti Menteri Perekonomian dan Menteri Negara BUMN. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian bahkan diminta dilebur bersama Kementerian Pariwisata. Jabatan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet juga disarankan dijabat oleh satu orang menteri.
Adapun untuk Kementerian Pemberadayaan Perempuan, saran Siti, dihapus dan dimasukkan ke dalam jajaran menteri Pendidikan Nasional. Siti menambahkan, di Departemen Pendidikan Nasional terdapat satu direktorat yang mengurusi pendidikan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang ada saat ini, tutur Siti, tidak berkolerasi terhadap pemberdayaan perempuan. “Perempuan Indonesia kuat lebih karena banyaknya LSM perempuan,” tambah Siti.
Siti mengakui Presiden SBY tidak bisa menghindar dari kewajiban mengakomodir kepentingan partai politik yang berkoalisi dengannya. Namun, Siti mengharapkan akomodasi partai politik tidak lebih dari sembilan menteri. Kalangan profesional harus diberi alokasi yang banyak jumlahnya dan ditempatkan pada pos-pos kementerian strategis. Keberhasilan pemerintah ke depan, tambahnya, adalah ketika bisa menyusun kabinet yang bias saling bersinergi dan berinteraksi. dri/rif
Tidak ada komentar:
Posting Komentar