Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, masih banyak janji yang belum bisa direalisasikan. Hal yang sangat dirindukan masyarakat adalah terjaminnya kesejahteraan masyarakat.
Berikut wawancara wartawan Suara Karya, Rully Ariefandi, dengan pengamat LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta kemarin.
Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi-JK?
Dari sisi ekonomi, memang belum optimal. Masyarakat menengah ke bawah masih sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, bidang ekonomi masih lemah.
Benarkah situasi politik yang gaduh mengganggu kinerja pemerintah?
Pasti ada dampaknya. Karena itu, Jokowi harus mampu mengelola kekuatan politik tidak hanya dari partai pendukung, tetapi juga di luar itu. Sesuai program Nawacita, pemerintah juga harus mampu membangun demokrasi dan pilar-pilarnya.
Apa yang harus dilakukan Jokowi ke depan?
Ke depan harus tetap berfokus pada perbaikan ekonomi lewat jalinan kemitraan yang baik dengan parlemen dan partai. Masih banyak janji Jokowi yang belum bisa dipenuhi. Pengharapan masyarakat masih sangat tinggi agar Jokowi bisa memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri.
Apakah perlu reshuffle?
Perombakan kabinet masih sangat dimungkinkan. Menata kabinet memang sangat dipengaruhi oleh kepiawaian Presiden. Dalam menata ulang Kabinet Kerja, Jokowi harus mempertimbangkan kinerja masing-masing menteri.
Jangan hanya bagi-bagi kekuasaan untuk partai pendukung. Ukuran untuk menilai atau me-reshuffle kabinet adalah kinerja dan latar belakang menteri terkait jabatannya saat ini. Dari situ, Presiden Jokowi akan sangat mudah membaca apakah kegagalan kabinet berasal dari sistem yang dibangun, atau justru datang dari pribadi masing-masing menteri.
Apakah program Nawacita akan bisa dijalankan sesuai target?
Memang masih banyak yang pesimistis program kerja Jokowi bisa berjalan baik. Bahkan jauh-jauh hari, ada pihak-pihak yang sudah menyangsikan Jokowi mampu menjalankan program kerjanya. Ke depan, masyarakat masih berharap sangat tinggi akan ada perubahan di pemerintahan Jokowi. ***
Senin, 19 Oktober 2015
Jumat, 07 Agustus 2015
Siti Zuhro Kritik Kaderisasi Partai Politik
Pengamat politik Siti Zuhro mengkritik kaderisasi partai politik terkait adanya calon tunggal dan calon napi di beberapa daerah jelang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang.
Kamis, 17 Juli 2014
Siti Zuhro: Jokowi Lebih Dari Seorang Tokoh Partai
Joko Widodo, dianggap memberi efek pada Pilpres kali ini yang hanya memunculkan dua kandidat Capres. Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti zuhro, menilai bahwa efek Jokowi bukan pada pemilihan legislatif, namun lebih pada pembentukan koalisi partai peserta pemilu. Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda diskusi bertema "Kemana Arah Haluan Politik Indonesia Pasca Pilpres" yang diselenggarakan Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II, jakarta Selatan, Selasa (15/7)
Senin, 19 Mei 2014
Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2013 | Pembahasan Siti Zuhro
Presentasi dan Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia 2013. Kamis, 8 Mei 2014 di Hotel Royal Kuningan (Rosewood Rooms).
Presentasi: Dr. Bagus Takwin (LPPsi Universitas Indonesia)
Pembahas: Prof. Dr. R. Siti Zuhro M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Pemandu Diskusi: Rocky Gerung (Perhimpunan Pendidikan Demokrasi)
Jumat, 14 Maret 2014
Jokowi Capres 2014, Siti Zuhro: Deklarasi Tak Mengejutkan
ant
Peneliti LIPI R. Siti
Zuhro (tengah) bersama Direktur Riset Freedom Foundation M. Nabil
(kanan) dan Pengamat Politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad
(kiri) menjadi pembicara dalam diskusi hasil survei Freedom Foundation
di Jakarta, Minggu (9/3). Salah satu hasil temuan survei pada 27
Januari-26 Februari 2014 tentang elektabilitas capres pada pemilu 2014
yakni Joko Widodo (31,8), Prabowo Subianto (11,3%), Aburizal (8,3%),
Jusuf Kalla (6,4%), Dahlan Iskan (5,7), Wiranto (5,7) dan Akbar Tanjung
(4%)
|
Fitri Sartina Dewi
Bisnis.com, JAKARTA - Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebutkan deklarasi Jokowi sebagai Capres PDIP ini bukan sebagai hal yang mengejutkan.
"Tidak mengejutkan, karena sudah diantisipasi sejak awal, dan intensitas kebersamaan Jokowi-Mega belakangan ini telah menjadi isyarat jelas," kata Siti, Jumat (14/3/2014).
Dia mengungkapkan alasan kemungkinan yang mendorong Megawati untuk mendeklarasikan Jokowi lebih awal dari waktu yang ditargetkan sebelumnya, yaitu setelah Pileg disebabkan karena PDIP ingin membendung dukungan.
"Pencapresan Jokowi ini alasan utamanya jelas untuk mendongkrak dukungan suara terhadap PDIP pada Pileg," ucapnya.
Pesaing terberat Jokowi, Prabowo Subianto diduga tengah mempersiapkan simulasi mengenai siapa nama-nama cawapres yang dapat melambungkan elektabilitas Jokowi.
"Tidak tertutup kemungkinan, Gerindra akan memasangkan Prabowo dan Ahok, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah karakter keduanya dapat disatukan."
Adapun, mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto menyampaikan harapannya kepada Jokow sebagai capres, agar ke depannya Jokowi mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.
"Ya, saya harap pak Jokowi bisa tegas terhadap praktik korupsi, sebab siapapun pemimpinnya saya siap mendukung. Asalkan dia bersih dari korupsi," ujarnya.
Editor : Fatkhul Maskur
Langganan:
Postingan (Atom)
