Kalahkan Ahok, Yusril Harus Didukung Koalisi Parpol

JAKARTA (SK) - Am­bisi Yusril Ihza Mahen­dra untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta harus didukung oleh kekuat­an koalisi besar partai politik (parpol). Modal dasar yang dimiliki mantan Menteri Se­kretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu cukup meyakinkan untuk merebut kursi DKI-1 pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI, Februari 2017.
Koalisi parpol mutlak diperlukan karena Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpinnya tidak bisa mendukungnya karena tidak punya kursi di DPRD DKI. Otomatis, PBB tidak bisa mencalonkan Yusril sehingga dukungan dari parpol lain sangat diharapkan. Paling tidak ada enam parpol yang bisa digaet Yusril untuk mendukung­nya yakni PDIP (28 kursi di DPRD), Gerindra (15), PKS (11), PPP (10), Partai Demo­krat (10), Partai Hanura (10), dan Golkar (9). Tiga parpol yang sudah menyata­kan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Nasdem, PAN, dan PKB.

Menurut pengamat politik dan peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro, peluang Yusril terbuka dan bisa menjadi cagub potensial jika mendapat dukungan bulat dari semua parpol.

Langkah Yusril minta dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie bisa menjadi embrio untuk mewujudkan koalisi besar.

”Selanjutnya, tentu dia akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jika Yusril bisa merebut hati untuk memperoleh dukungan dari dua pimpinan parpol terbesar di DPRD DKI itu, maka peluangnya menang dalam pilkada terbuka,” kata Siti Zuhro saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, Selasa (22/3).

Namun, jika dukungan parpol tidak bulat kepada satu calon, maka peluang Basuki Tjahaja Purnama sebagai petahana tidak tersaingi.

”Jadi, harus head to head antara jago parpol dan independen. Saat ini posisi Ahok sebagai incumbent sangat kuat dan sulit dikalahkan. Sistem yang dibuat oleh sukarelawannya pun meyakinkan,” katanya.

Ahok telah memiliki mo­dal dukungan dari warga be­retnis China yang jumlahnya 20 persen, ditambah puluh­an ribu para petugas penanganan sarana-prasarana umum (PPSU) dan keluarganya akan mendukungnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, kondisi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Yusril dan partai politik lainnya.

Hasan mengingatkan, sampai sekarang belum ada tokoh internal dari partai mana pun yang setara dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

”Partai besar sekarang tidak punya tokoh internal yang sebanding dengan Ahok. Sebut saja di Gerindra mungkin ada Prabowo Soebianto, cuma tidak mungkin kan dia ikut pilkada DKI. Kalau di PDIP ada Megawati dan Jokowi, cuma nggak mungkin juga saingan sama Ahok,” ujar Hasan, Selasa (22/3).

Partai lain seperti PKS dan Partai Golkar juga tidak memiliki kader internal yang bisa menyaingi Ahok. Dengan kondisi seperti ini, menurut Hasan, partai politik ada kemungkinan akan menjatuhkan pilihannya kepada calon eksternal.

Inilah yang bisa menjadi peluang bagi Yusril untuk maju di pilkada DKI. Dia bisa saja diusung partai lain meski bukan termasuk kader internal partai. ”Apalagi PBB juga lumayan beredar di partai lainnya. Yusril pernah jadi pengacara Aburizal Bakrie. Nggak ada masalah soal sekat-sekat partai,” ujarnya.

Hasan menambahkan, cara ini lebih mudah bagi Yusril jika ingin maju menjadi cagub DKI daripada harus menempuh jalur independen. Hasan mengatakan, Yustil tidak memiliki banyak waktu untuk mengum­pulkan data KTP jika dia berniat untuk maju sebagai calon independen.

”Kalau dia maju lewat independen, bukannya itu tidak mungkin, tapi rasanya berat. Lima ratus ribuan KTP nggak gampang carinya. Teman Ahok saja butuh waktu hampir setahun,” ujar Hasan. Maka Hasan menyarankan Yusril tidak perlu membuang waktu dengan mengumpulkan KTP. Cukup mendekati partai politik saja.

Sebab, ketika Ahok maju dalam pilkada DKI lewat jalur independen, partai politik lain akan berlomba-lomba mencari lawan selevel dengan Ahok—meski bukan dari kader internal sekalipun. (yon)

Siti Zuhro: Kinerja Menteri BUMN Belum Terlihat

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai, kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena itu, Presiden Jokowi harus mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada menteri-menteri yang kinerjanya belum dirasakan masyarakat.

”Saya belum mendengar keberhasilan Kementerian BUMN, yang santer terdengar hanya cerita tentang rencana penjualan aset dan isu meremehkan Presiden,” kata Siti Zuhro saat wawancara dengan Kartoyo DS dari Suara Karya di Jakarta, Rabu (4/11). Berikut petikannya:

DPR menyetujui UU APBN 2016 disahkan, tapi dengan syarat usul penyertaan modal negara (PMN) ditolak. Menurut Anda?

Kalau DPR serentak menolak dan alasannya sangat rasional karena misalnya akan berdampak negatif terhadap kemampuan APBN, maka alasan ini harus dikemukakan dengan jelas agar publik juga paham.

Artinya, penolakan DPR tersebut harus ada argumen yang cukup supaya Menteri BUMN juga memahami dan mengetahui secara gamblang.

Sejauh ini, bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Menteri BUMN?

Kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena hasilnya belum dirasakan langsung. Yang terdengar justru kontroversi tentang rencana penjualan aset, rumor politik Menteri BUMN yang melecehkan Presiden dan permintaan suntikan dana untuk BUMN.

Ada pihak yang meminta Rini Soemarno diganti, wajarkah?

Mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Bila menterinya kurang dipercaya publik, maka Presiden perlu mengevaluasi supaya Kabinet Kerja bisa bekerja dengan baik.

Dari perspektif politik pemerintahan, menurut Anda apa Rini masih perlu dipertahankan?

Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu Presiden. Kalau kinerja para menterinya baik, maka Pemerintahan Jokowi akan terdongkrak.

Sebaliknya, komando Jokowi yang tak diikuti para menteri membuat capaian yang ditargetkan meleset. Bila itu yang terjadi, maka menteri yang dinilai tak menimbulkan animo positif publik dan mendapatkan sorotan tajam banyak kalangan, patut dipertimbangkan kelanjutannya.

Apa ada parpol yang mengincar kursi Rini untuk kepentingan Pemilu 2019?

Semua fenomena tersebut perlu dipertimbangkan Jokowi. Karena, kalau gagal dalam memahami fenomena yang muncul akan menimbulkan gangguan terhadap pemerintahannya.

Hal yang nyaris sama terjadi pada Sri Mulyani pada era Pemerintahan Presiden SBY, sehingga akhirnya diganti oleh Agus Martowardoyo. ***

Siti Zuhro: Banyak Janji Jokowi yang Belum Terpenuhi

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, masih banyak janji yang belum bisa direalisasikan. Hal yang sangat dirindukan masyarakat adalah terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Berikut wawancara wartawan Suara Karya, Rully Ariefandi, dengan pengamat LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta kemarin.

Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi-JK?

Dari sisi ekonomi, memang belum optimal. Masyarakat menengah ke bawah masih sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, bidang ekonomi masih lemah.

Benarkah situasi politik yang gaduh mengganggu kinerja pemerintah?

Pasti ada dampaknya. Karena itu, Jokowi harus mampu mengelola kekuatan politik tidak hanya dari partai pendukung, tetapi juga di luar itu. Sesuai program Nawacita, pemerintah juga harus mampu membangun demokrasi dan pilar-pilarnya.

Apa yang harus dilakukan Jokowi ke depan?

Ke depan harus tetap berfokus pada perbaikan ekonomi lewat jalinan kemitraan yang baik dengan parlemen dan partai. Masih banyak janji Jokowi yang belum bisa dipenuhi. Pengharapan masyarakat masih sangat tinggi agar Jokowi bisa memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri.

Apakah perlu reshuffle?

Perombakan kabinet masih sangat dimungkinkan. Menata kabinet memang sangat dipengaruhi oleh kepiawaian Presiden. Dalam menata ulang Kabinet Kerja, Jokowi harus mempertimbangkan kinerja masing-masing menteri.

Jangan hanya bagi-bagi kekuasaan untuk partai pendukung. Ukuran untuk menilai atau me-reshuffle kabinet adalah kinerja dan latar belakang menteri terkait jabatannya saat ini. Dari situ, Presiden Jokowi akan sangat mudah membaca apakah kegagalan kabinet berasal dari sistem yang dibangun, atau justru datang dari pribadi masing-masing menteri.

Apakah program Nawacita akan bisa dijalankan sesuai target?

Memang masih banyak yang pesimistis program kerja Jokowi bisa berjalan baik. Bahkan jauh-jauh hari, ada pihak-pihak yang sudah menyangsikan Jokowi mampu menjalankan program kerjanya. Ke depan, masyarakat masih berharap sangat tinggi akan ada perubahan di pemerintahan Jokowi. ***

CAPRES DEMOKRAT: Peserta Konvensi Diminta Tiru Gita Wirjawan

GITA WIRJAWAN MUNDUR - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memasuki ruang untuk jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1). Gita Wirjawan mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menyusul keikutsertaannya dalam konvensi capres Partai Demokrat. (Antara)



JAKARTA (Suara Karya): Peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat yang memegang jabatan di pemerintahan dan lembaga negara diminta mengikuti jejak Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal yang mundur dari jabatannya. Dengan demikian, mereka bisa berfokus pada keikutsertaan dalam konvensi dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Peringatan ini disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro, pengamat politik Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Jumat (31/1).
Siti Zuhro mengimbau semua peserta konvensi capres Partai Demokrat yang kini menduduki jabatan publik maupun politik agar mengikuti sikap yang ditempuh Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal.
 "Kita tahu, peserta konvensi ini ada menteri, Ketua DPR, Ketua DPD, anggota DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan gubernur. Agar mereka bisa berfokus pada kegiatan konvensi, sebaiknya mereka juga mundur dari jabatan-jabatan itu," kata Siti Zuhro kepada Suara Karya.
Menurut Siti, kalau saat ini banyak pejabat peserta konvensi yang tidak mau melepas jabatannya, hal itu dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Partai Demokrati tidak tegas.
"Harusnya panitia konvensi memberikan aturan yang tegas kepada peserta. Tapi, karena ketidaktegasan ini, akhirnya banyak yang tidak fokus. Mereka sibuk sosialisasi ke 34 provinsi. Akhirnya tugas inti sebagai pejabat negara terabaikan," kata Siti Zuhro.
Pendapat serupa disampaikan Hanta Yuda. "Ini contoh yang baik bagi menteri lain seperti Dahlan Iskan, termasuk peserta konvensi lain yang masih menduduki jabatan publik," ujarnya.
 Gita Wirjawan secara resmi telah mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Perdagangan di Jakarta, Jumat (31/1). Gita mundur dengan alasan ingin berfokus bertarung dalam konvensi capres Partai Demokrat.
Surat pengunduran dirinya sudah dilayangkan. Menurut Gita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui. "Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita.
Ia merupakan satu dari 11 peserta konvensi capres Partai Demokrat. Aktivitas politiknya belakangan ini kerap dikaitkan dengan kinerjanya sebagai Menteri Perdagangan.
Menurut Hanta, menteri yang ikut konvensi ditengarai memiliki akses fasilitas milik negara dan bersentuhan langsung dengan kinerja pemerintahan. Hal itu berbeda dengan para peserta konvensi yang berasal dari kalangan parlemen seperti DPR dan DPD.
Meski demikian, menurut Hanta, posisi Mendag yang dipegang Gita tidak mempunyai variabel positif untuk mendongkrak elektabilitasnya. Bisa dikatakan posisi menteri tak menjadi panggung strategis bagi Gita. Bahkan, saat ini ada sejumlah masalah yang membelit kementeriannya.
Ia menilai, mundurnya Gita tidak bisa disebut sebagai strategi untuk menaikkan popularitas. Karena, kondisi itu jauh berbeda dengan langkah SBY pada waktu itu mundur dari kabinet Megawati.
Hal berbeda disampaikan Arbi Sanit. Dia berpendapat, para bakal calon presiden sebaiknya tidak memanfaatkan jabatan publik untuk mencapai tujuan politiknya. "Jadi, alangkah baiknya mereka yang ikut konvensi untuk mundur saja. Itu pasti akan mendapat apresiasi karena lebih ideal bagi pembelajaran demokrasi," katanya.
Dia menambahkan, jika peserta konvensi tak mundur dari jabatan publik, akan memicu penurunan kinerja dan kemungkinan tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan demi pemenangan "kampanye".
 Dia mengatakan, pejabat yang ikut konvensi mirip dengan seorang petahana (incumbent). "Mundur dari jabatan publik adalah risiko yang harus diambil ketika menjadi peserta konvesi. Dalam konteks ini, mereka yang ikut konvensi mirip dengan calon petahana yang kembali ikut dalam pemilu. Mereka punya akses luas terhadap infrastuktur jabatan untuk keuntungannya," katanya.
Sementara itu, jika sang pejabat tetap berkukuh tak mundur, muncul ketidakjelasan posisi. "Artinya, banyak pihak sulit membedakan kegiatan terkait jabatannya dengan aktivitas konvensi," ujar Arbi.
Julian Aldrin Pasha berharap keputusan yang sama dapat diambil Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga menjadi peserta konvensi. "Pak Gita kan bukan satu-satunya peserta konvensi Demokrat yang saat ini menjadi menteri. Seyogianya menteri lain yang ikut konvensi juga memiliki pertimbangan yang sama dengan Pak Gita," kata Julian.
Ia menegaskan, pengunduran diri Gita baru efektif setelah Presiden SBY mengumumkan menteri baru. "Sebelum diputuskan atau diumumkan penggantinya secara resmi, Pak Gita tetap menjabat Mendag," ujarnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi secara terpisah mengatakan, calon pengganti Gita menunggu keputusan Presiden SBY. "Ini adalah keputusan yang sudah diambil. Kita nanti tinggal menunggu keputusan Presiden terkait dengan Kementerian Perdagangan," ujar Bayu yang mendampingi Gita Wirjawan saat mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak berniat mengikuti langkah Gita mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dahlan tetap memilih melanjutkan tugasnya sebagai komandan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Alasannya, Dahlan belum dipastikan sebagai calon presiden yang bakal diusung oleh partai bernomor urut tujuh itu. (Kartoyo DS/Feber S)

PEMILU 2014: Berantas Calo Suara

JAKARTA (Suara Karya): Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai pembangunan institusi partai politik yang rendah memberi ruang gerak calo suara pada pemilihan umum di Tanah Air.

"Ini harus diberantas. Mengapa jasa calo suara muncul? Mengapa calon-calon anggota legislatif menggunakan jasa calo suara tersebut? Hal ini tak lepas dari rendahnya pembangunan institusi partai politik (parpol), ketidakmampuannya dalam mengeliminasi kecenderungan karakter mental menerobos," katanya di Jakarta, Rabu (27/11). Padahal, tutur pakar yang akrab disapa Wiwieq ini, mental itulah yang menyuburkan politikus-politikus karbitan dan para anggota dewan level pemula.

Asumsi bahwa suara rakyat miskin bisa dibeli dalam pemilu, menurut pengamat politik dari LIPI itu, membuat para politikus, khususnya yang malas dan hanya mengandalkan tenar dan atau yang punya uang senang menempuh cara tersebut. "Idealnya institusi parpol membangun kualitas sistem pengkaderan untuk menghasilkan kader-kader dan politikus-politikus yang andal yang bisa disiapkan sebagai calon pemimpin unggulan," kata Prof Wiwieq.

Namun, lanjut alumnus Curtin University, Perth, Australia itu, realitasnya parpol senantiasa dihadapkan pada ketidak cukupan waktu dalam merekrut dan mempersiapkan kader.

Parpol, menurut Wiwieq, bahkan lebih tertarik mengurus hal-hal yang terkait langsung dengan kepentingan dan kekuasaan, seperti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten, yang total lebih dari 1.000 pilkada.

Siti Zuhro juga menyatakan bahwa Indonesia perlu menata ulang sistem pemilu. "Perlu tata ulang Pemilu dengan cara membuat Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal," ujar Siti.

Dia menjelaskan, bahwa untuk pemilu nasional, baik pemilu presiden mau pun pemilu legislatif, dapat dilakukan secara bersamaan, selain efisien dia menilai pemilu yang diadakan secara bersamaan ini masih memiliki nuansa Presidensial. Selain itu, pemilu nasional yang diadakan serentak juga mampu merealisasikan perampingan partai sehingga politik transaksional juga dapat dicegah.

Siti mengatakan, bila Pemilu Legislatif diselenggarakan lebih dulu, maka risiko politik transaksional akan semakin besar karena partai politik akan sibuk untuk membentuk koalisi. "Sementara koalisi yang dibentuk itu sumbu pendek, berdasarkan pragmatis, oportunistis, dan transaksional, lantas yang terjadi kemudian adalah bagi-bagi kekuasaan," katanya.

Siti juga mengungkapkan, bila politik transaksional masih terjadi pada Pemilu 2014, maka upaya untuk membuat reformasi birokrasi Indonesia tidak akan terwujud.

Siti kemudian menambahkan bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menata ulang Pemilu adalah dengan perampingan partai. "Siapa pun bisa mendirikan partai tapi belum tentu bisa ikut Pemilu," kata Siti. (Kartoyo DS/Ant/Feber S)