Kalahkan Ahok, Yusril Harus Didukung Koalisi Parpol

JAKARTA (SK) - Am­bisi Yusril Ihza Mahen­dra untuk menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta harus didukung oleh kekuat­an koalisi besar partai politik (parpol). Modal dasar yang dimiliki mantan Menteri Se­kretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM itu cukup meyakinkan untuk merebut kursi DKI-1 pada pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI, Februari 2017.
Koalisi parpol mutlak diperlukan karena Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpinnya tidak bisa mendukungnya karena tidak punya kursi di DPRD DKI. Otomatis, PBB tidak bisa mencalonkan Yusril sehingga dukungan dari parpol lain sangat diharapkan. Paling tidak ada enam parpol yang bisa digaet Yusril untuk mendukung­nya yakni PDIP (28 kursi di DPRD), Gerindra (15), PKS (11), PPP (10), Partai Demo­krat (10), Partai Hanura (10), dan Golkar (9). Tiga parpol yang sudah menyata­kan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Nasdem, PAN, dan PKB.

Menurut pengamat politik dan peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro, peluang Yusril terbuka dan bisa menjadi cagub potensial jika mendapat dukungan bulat dari semua parpol.

Langkah Yusril minta dukungan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie bisa menjadi embrio untuk mewujudkan koalisi besar.

”Selanjutnya, tentu dia akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jika Yusril bisa merebut hati untuk memperoleh dukungan dari dua pimpinan parpol terbesar di DPRD DKI itu, maka peluangnya menang dalam pilkada terbuka,” kata Siti Zuhro saat dihubungi Suara Karya, di Jakarta, Selasa (22/3).

Namun, jika dukungan parpol tidak bulat kepada satu calon, maka peluang Basuki Tjahaja Purnama sebagai petahana tidak tersaingi.

”Jadi, harus head to head antara jago parpol dan independen. Saat ini posisi Ahok sebagai incumbent sangat kuat dan sulit dikalahkan. Sistem yang dibuat oleh sukarelawannya pun meyakinkan,” katanya.

Ahok telah memiliki mo­dal dukungan dari warga be­retnis China yang jumlahnya 20 persen, ditambah puluh­an ribu para petugas penanganan sarana-prasarana umum (PPSU) dan keluarganya akan mendukungnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan, kondisi ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Yusril dan partai politik lainnya.

Hasan mengingatkan, sampai sekarang belum ada tokoh internal dari partai mana pun yang setara dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

”Partai besar sekarang tidak punya tokoh internal yang sebanding dengan Ahok. Sebut saja di Gerindra mungkin ada Prabowo Soebianto, cuma tidak mungkin kan dia ikut pilkada DKI. Kalau di PDIP ada Megawati dan Jokowi, cuma nggak mungkin juga saingan sama Ahok,” ujar Hasan, Selasa (22/3).

Partai lain seperti PKS dan Partai Golkar juga tidak memiliki kader internal yang bisa menyaingi Ahok. Dengan kondisi seperti ini, menurut Hasan, partai politik ada kemungkinan akan menjatuhkan pilihannya kepada calon eksternal.

Inilah yang bisa menjadi peluang bagi Yusril untuk maju di pilkada DKI. Dia bisa saja diusung partai lain meski bukan termasuk kader internal partai. ”Apalagi PBB juga lumayan beredar di partai lainnya. Yusril pernah jadi pengacara Aburizal Bakrie. Nggak ada masalah soal sekat-sekat partai,” ujarnya.

Hasan menambahkan, cara ini lebih mudah bagi Yusril jika ingin maju menjadi cagub DKI daripada harus menempuh jalur independen. Hasan mengatakan, Yustil tidak memiliki banyak waktu untuk mengum­pulkan data KTP jika dia berniat untuk maju sebagai calon independen.

”Kalau dia maju lewat independen, bukannya itu tidak mungkin, tapi rasanya berat. Lima ratus ribuan KTP nggak gampang carinya. Teman Ahok saja butuh waktu hampir setahun,” ujar Hasan. Maka Hasan menyarankan Yusril tidak perlu membuang waktu dengan mengumpulkan KTP. Cukup mendekati partai politik saja.

Sebab, ketika Ahok maju dalam pilkada DKI lewat jalur independen, partai politik lain akan berlomba-lomba mencari lawan selevel dengan Ahok—meski bukan dari kader internal sekalipun. (yon)

Siti Zuhro: Indonesia Terjebak Oleh Kepemimpinan Semu

Semarang, baranews.co - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R. Siti Zuhro berharap politik uang tidak mewarnai pelaksanaan Pemilihan Umum 2014 karena hanya akan melahirkan kepemimpinan kuasi (semu).

"Jika lebih berorientasi pada faktor akseptabilitas semu dan mengabaikan faktor visi, kapabilitas, dan integritas, akan melahirkan 'quasi leadership' (kepemimpinan kuasi)," kata Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D. ketika dihubungi oleh Kantor Berita Antara dari Semarang, Minggu (2/2).

Menyinggung soal pemimpin yang mumpuni hingga sekarang belum muncul, Prof. Wiwieq - sapaan akrab R. Siti Zuhro - mengungkapkan, selama ini ada deviasi yang mewabah dalam proses rekruitmen pemimpin di banyak bidang yang lebih berorientasi pada faktor akseptabilitas semu.
"Akseptabilitas semu yang semata-mata didasarkan atas popularitas, koneksitas (nepotisme), uang (money politics), nasab (keturunan)," kata dosen tetap pada Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Riau itu.

Alumnus Curtin University, Perth, Australia itu lantas memaparkan tiga karakter kepemimpinan kuasi, yakni "attitude", lebih sebagai politikus daripada pemimpin; "behaviour", lebih transaksional daripada transformatif; dan "actions/decisions", lebih simbolis daripada fungsional.
Prof Wiwieq lantas menjelaskan indikator perilaku politikus versus pemimpin. Kalau politikus lebih "power oriented" atau berusaha memperoleh, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan adalah tujuan.

Sebaliknya, pemimpin lebih berorientasi pada idealisme/tujuan dengan memanfaatkan kekuasaan yang diberikan atau tidak terpesona dengan kekuasaan, dan berani kehilangan kekuasaan demi cita-cita yang diyakini. "Contohnya Hatta dan Gandhi yang menjadikan kekuasaan alat untuk mencapai tujuan," kata Prof. Wiwieq yang juga alumnus jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember. (uc/ant)

CAPRES DEMOKRAT: Peserta Konvensi Diminta Tiru Gita Wirjawan

GITA WIRJAWAN MUNDUR - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memasuki ruang untuk jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1). Gita Wirjawan mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menyusul keikutsertaannya dalam konvensi capres Partai Demokrat. (Antara)



JAKARTA (Suara Karya): Peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat yang memegang jabatan di pemerintahan dan lembaga negara diminta mengikuti jejak Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal yang mundur dari jabatannya. Dengan demikian, mereka bisa berfokus pada keikutsertaan dalam konvensi dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Peringatan ini disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro, pengamat politik Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Jumat (31/1).
Siti Zuhro mengimbau semua peserta konvensi capres Partai Demokrat yang kini menduduki jabatan publik maupun politik agar mengikuti sikap yang ditempuh Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal.
 "Kita tahu, peserta konvensi ini ada menteri, Ketua DPR, Ketua DPD, anggota DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan gubernur. Agar mereka bisa berfokus pada kegiatan konvensi, sebaiknya mereka juga mundur dari jabatan-jabatan itu," kata Siti Zuhro kepada Suara Karya.
Menurut Siti, kalau saat ini banyak pejabat peserta konvensi yang tidak mau melepas jabatannya, hal itu dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Partai Demokrati tidak tegas.
"Harusnya panitia konvensi memberikan aturan yang tegas kepada peserta. Tapi, karena ketidaktegasan ini, akhirnya banyak yang tidak fokus. Mereka sibuk sosialisasi ke 34 provinsi. Akhirnya tugas inti sebagai pejabat negara terabaikan," kata Siti Zuhro.
Pendapat serupa disampaikan Hanta Yuda. "Ini contoh yang baik bagi menteri lain seperti Dahlan Iskan, termasuk peserta konvensi lain yang masih menduduki jabatan publik," ujarnya.
 Gita Wirjawan secara resmi telah mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Perdagangan di Jakarta, Jumat (31/1). Gita mundur dengan alasan ingin berfokus bertarung dalam konvensi capres Partai Demokrat.
Surat pengunduran dirinya sudah dilayangkan. Menurut Gita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui. "Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita.
Ia merupakan satu dari 11 peserta konvensi capres Partai Demokrat. Aktivitas politiknya belakangan ini kerap dikaitkan dengan kinerjanya sebagai Menteri Perdagangan.
Menurut Hanta, menteri yang ikut konvensi ditengarai memiliki akses fasilitas milik negara dan bersentuhan langsung dengan kinerja pemerintahan. Hal itu berbeda dengan para peserta konvensi yang berasal dari kalangan parlemen seperti DPR dan DPD.
Meski demikian, menurut Hanta, posisi Mendag yang dipegang Gita tidak mempunyai variabel positif untuk mendongkrak elektabilitasnya. Bisa dikatakan posisi menteri tak menjadi panggung strategis bagi Gita. Bahkan, saat ini ada sejumlah masalah yang membelit kementeriannya.
Ia menilai, mundurnya Gita tidak bisa disebut sebagai strategi untuk menaikkan popularitas. Karena, kondisi itu jauh berbeda dengan langkah SBY pada waktu itu mundur dari kabinet Megawati.
Hal berbeda disampaikan Arbi Sanit. Dia berpendapat, para bakal calon presiden sebaiknya tidak memanfaatkan jabatan publik untuk mencapai tujuan politiknya. "Jadi, alangkah baiknya mereka yang ikut konvensi untuk mundur saja. Itu pasti akan mendapat apresiasi karena lebih ideal bagi pembelajaran demokrasi," katanya.
Dia menambahkan, jika peserta konvensi tak mundur dari jabatan publik, akan memicu penurunan kinerja dan kemungkinan tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan demi pemenangan "kampanye".
 Dia mengatakan, pejabat yang ikut konvensi mirip dengan seorang petahana (incumbent). "Mundur dari jabatan publik adalah risiko yang harus diambil ketika menjadi peserta konvesi. Dalam konteks ini, mereka yang ikut konvensi mirip dengan calon petahana yang kembali ikut dalam pemilu. Mereka punya akses luas terhadap infrastuktur jabatan untuk keuntungannya," katanya.
Sementara itu, jika sang pejabat tetap berkukuh tak mundur, muncul ketidakjelasan posisi. "Artinya, banyak pihak sulit membedakan kegiatan terkait jabatannya dengan aktivitas konvensi," ujar Arbi.
Julian Aldrin Pasha berharap keputusan yang sama dapat diambil Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga menjadi peserta konvensi. "Pak Gita kan bukan satu-satunya peserta konvensi Demokrat yang saat ini menjadi menteri. Seyogianya menteri lain yang ikut konvensi juga memiliki pertimbangan yang sama dengan Pak Gita," kata Julian.
Ia menegaskan, pengunduran diri Gita baru efektif setelah Presiden SBY mengumumkan menteri baru. "Sebelum diputuskan atau diumumkan penggantinya secara resmi, Pak Gita tetap menjabat Mendag," ujarnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi secara terpisah mengatakan, calon pengganti Gita menunggu keputusan Presiden SBY. "Ini adalah keputusan yang sudah diambil. Kita nanti tinggal menunggu keputusan Presiden terkait dengan Kementerian Perdagangan," ujar Bayu yang mendampingi Gita Wirjawan saat mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak berniat mengikuti langkah Gita mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dahlan tetap memilih melanjutkan tugasnya sebagai komandan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Alasannya, Dahlan belum dipastikan sebagai calon presiden yang bakal diusung oleh partai bernomor urut tujuh itu. (Kartoyo DS/Feber S)

Siti Zuhro: 'Pileg 2014 Diundur akan Berdampak Buruk'

POLITIK

Metrotvnews.com, Jakarta: Meski mendukung Pilpres digelar lebih awal dari Pileg, Pakar Politik Siti Zuhro menilai mundurnya pelaksanaan Pileg 2014 akan berdampak buruk bagi dunia perpolitikan. Jika MK mengabulkan permohonan Yusril Ihza Mahendra, maka sebaiknya pemberlakuannya dilaksanakan pada Pemilu 2019 mendatang.

Editor: Imam Suwandi

Konvensi Sulit Naikkan Suara Demokrat

home > Berita Aktual >> Nasional

10 Januari 2014 | 02:29 wib

JAKARTA, suaramerdeka.com - Hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, dinilai akan sulit mendongkrak elektabilitas partai. Apalagi, dalam prosesnya muncul masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta konvensi.
"Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, akan ikut mewarnai konvensi. Hal itu juga akan membuat animo masyarakat terhadap konvensi akan menurun," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Kamis (8/1).
Masalah dimaksud antara lain adalah persoalan kenaikan harga elpiji oleh Pertamina. Kebetulan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan adalah peserta konvensi. Belakangan, Dahlan Iskan dikabarkan berencana mengundurkan diri.
"Mengkontestasikan 11 orang calon dalam konvensi, bukanlah hal yang mudah. Apalagi tak semua peserta tersebut berasal dari Demokrat. Belum lagi munculnya kekhawatiran antar mereka, yang merasa tak memiliki kedekatan secara personal dengan pimpinan tertinggi partai," ujarnya.
Sehingga, semakin dekat menuju Pemilu Legislatif, kekhawatiran antar mereka tampaknya semakin mengerucut. Adapun munculnya nama calon yang dinilai menempati peringkat tinggi elektoralnya, seolah membenarkan asumsi awal publik.
"Sebab, sejak awal publik menilai konvensi akhirnya nanti hanya akan dimenangkan Pramono Edhi Wibowo, yang notabene adalah adik ipar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono," tandasnya.
Sementara itu, Zuhro menganggap posisi tawar Demokrat akan ditentukan oleh hasil pileg. Bila hasil pileg menempatkan Demokrat di posisi partai dengan perolehan menengah, posisi tawarnya jelas akan melemah.
"Bila itu terjadi, maka Demokrat tidak lagi dalam posisi menentukan koalisi. Sehingga, dipinang atau tidaknya calon dari hasil konvensi Demokrat akan sangat tergantung dari seberapa besar perolehan suara yang diperoleh partai itu," tegasnya.
Meski demikian, para peserta konvensi tidak mungkin membatalkan keikutsertaannya dalam konvensi. Sebab, mereka sudah melakukan memorandum of understanding dengan Demokrat.
"Kecuali bila ada masalah serius, seperti adanya stigmatisasi terhadap calon sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri," imbuhnya.
( Saktia Andri Susilo / CN34 / SMNetwork )

Siti Zuhro: Pemekaran tidak Perlu Lagi

MI/Mohamad Irfan/fz

Metrotvnews.com, Jakarta: 65 Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah disetujui oleh DPR beberapa waktu lalu dalam sidang paripurna semestinya tidak perlu di lakukan untuk saat ini.

Hal demikian dikatakan oleh pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi oleh Media Indonesia , Selasa (5/11).

"Semestinya pemekaran daerah tidak perlu dilakukan. Kondisi politik yang mulai memanas menjelang pemilu legislatif 2014 ", kata Siti.

Oleh karena itu lanjut Siti, implikasi jangka panjang pemekaran harusnya lebih menjadi landasan penting bagi pembuat UU ketimbang hanya menghitung untung jangka pendeknya.

Siti melanjutkan, usulan 65 RUU seharusnya ditunda sampai paket UU otonomi daerah (RUU pilkada, Revisi UU 32/2004 dan RUU Desa) selesai.
"Lebih bagus lagi bila usulan RUU 65 DOB dibahas setelah pilpres 2014 untuk menghindari kemungkinan distorsi pemekaran yang senantiaasa muncul menjelang Pemilu", pungkas Siti.

Senada dengan Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng seharusnya DPR lebih menuntaskan UU tentang otonomi daerah, seperti RUU Pilkada, dan RUU Desa.

Pemerintah dan DPR imbuh Robert, seharusnya bisa membuktikan bahwa alternatif pemekaran daerah membuat pembangunan di daerah lebih cepat. "80 persen dari 205 daerah pemekaran gagal dalam menyejahterakan masyarakat," kata Robert.

Saat ini lanjut Robert, pembentukan 65 DOB sangat tidak tepat mengingat akan menjelang pemilu 2014. "Ini bisa bagian barter politik elite - elite di daerah dengan anggota DPR yang akan maju kembali," terang Robert.

Terkait moratorium yang dijalankan pemerintah agar menghentikan pemekaran daerah, Robert menilai moratorium itu telah gagal karena pemerintah tidak konsisten. "Moratorium itu tidak dilandasi konsensus dengan DPR", tukasnya. (Adhi M Daryono)

Editor: Agus Tri Wibowo

Siti Zuhro: Capres dari Civil Society Diperlukan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Terkait belum dicalonkannya Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diduga karena elit partai belum mantap untuk mencalonkannya. Selain itu, menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, parpol memang mempunyai banyak kader. Namun sistem di internal partai tidak memberikan peluang kepada mereka untuk dikompetisikan seperti dalam bentuk konvensi.
Kalaupun ada partai yang melakukan konvensi, lanjutnya, itu pun dilakukan karena kondisi darurat ketimbang sekadar hanya menyaring calon terbaik. Dominasi dan atau otoritas partai ketua umum partai juga menjadi penyebab munculnya calon yang itu-itu lagi.
"Orang baru dalam pemilu presiden bisa muncul bila sebelum deklarasi parpol, kekuatan civil society mampu mengawal pencalonan secara memadai. Dan hal itu dilakukan sambil mempromosikan calon-calon pilihan rakyat," tuturnya.
Dikatakan, pencalonan dari civil society diperlukan agar semua partai mempertimbangkan secara serius aspirasi rakyat. Selain itu, partai tidak lagi mem-fait accompli mereka. "Sebab, semakin kuat dukungan rakyat dalam mempromosikan calon-calonnya, akan semakin besar pula peluang calon/orang baru masuk dalam bursa pilpres," tandasnya.
Zuhro menambahkan, peta koalisi pasca Pemilu Legislatif 2014 bisa jadi sedikit berubah. Sebab, PDIP bisa saja berkoalisi dengan Partai Nasdem, Hanura dan PKPI. "Adapun Partai Golkar dengan Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB dan Gerindra. Namun, peta ini masih sangat tentatif karena parpol masih saling tunggu hasil pileg. Hal itu sekaligus untuk memastikan siapa berkoalisi dengan siapa," jelasnya.
Dia menambahkan, calon hasil konvensi Demokrat akan cenderung menjadi calon persiapan saja sambil menuggu Pileg 2014. Masalahnya, bila Demokrat tidak mampu memenangkan pileg dan bahkan tak memenuhi kriteria presidential threshold, maka Demokrat tidak dalam posisi memimpin.
"Karena itu, Demokrat yang akan mengikuti aturan main partai yang mengajak koalisi," tegasnya.
Terpisah, politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat sudah sadar pada kualitas calon pemimpinnya. "Selain itu, rakyat punya selera, pandangan dan bisa memilih siapa yang dimauinya. Hal itu terbukti dari banyak praktek pemilihan kepala daerah, dimana rakyat memiliki antusiasme baru," tukasnya.
( Saktia Andri Susilo / CN38 / SMNetwork )

Sistem Politik Menuju Era “Electoral Authoritarian”

Unduh pdf halaman 5

Pengamat: PAN Untung Jika Usung Hatta-Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)   

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (22/7), mengatakan secara logika dan kalkulasi politik, PAN akan lebih untung jika mengusung Hatta-Jokowi dibandingkan Hatta-Prabowo untuk pasangan capres-cawapres. Bila PAN memilih Jokowi, maka akan untung besar.

‎Memang dengan tingkat elektabilitasnya yang tinggi, kata Siti, Jokowi bisa memilih siapa pun sebagai pasangannya jika ingin ikut Pilpres 2014. Namun, apakah mungkin Jokowi seperti kader-kader PDIP lainnya yang menjelang pilkada keluar dan gabung ke partai lain dengan menerima pinangan dicalonkan?

Kalau itu yang terjadi, kata dia, maka pasangan capres-cawapres yang dibangun didasarkan atas individual, bukan intitusional. Tetapi, ujar Siti,  kalau koalisinya didasarkan atas kesepakatan partai, mestinya Jokowi tidak leluasa memilih. Soalnya, partai yang mempunyai otoritas menentukan pasangan.

Bila PDIP memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, terang Siti, bisa saja mereka akan mengusung pasangan capres-cawapres dari internalnya sendiri. PDIP bisa mengusung Megawati-Jokowi dalam pilpres.

"Kalau animo masyarakat masih kuat seperti ditunjukkan hasil survei saat ini, maka kemenangan pasangan ini tak terelakkan," terangnya.

Jangan Tempatkan Politik sebagai Mata Pencaharian

Bangsa Indonesia tidak boleh lagi terjerembap ke jurang kehancuran karena salah memilih pemimpin dan wakilnya di parlemen. 

Untuk itulah, menjelang Pemilu 2014, masyarakat harus disadarkan untuk menentukan pilihan secara objektif. 

"Masyarakat harus mulai kritis, jangan hanya terbujuk iming-iming sesaat, misalkan politik uang," kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif kepada Media Indonesia, akhir pekan lalu. 

Ia mengatakan seharusnya masyarakat sipil bisa membangun aliansi yang lebih sehat di tengah krisis kepemimpinan Indonesia. Dengan demikian bisa menjadi sebuah kekuatan yang mampu menggerakkan setiap orang untuk melakukan perubahan. Terutama ketika harus memilih pemimpin bangsa yang akan membawa arah masa depan dengan baik. 

Namun persoalannya, ungkap Syafii, masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin. Sehingga dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, terpaksa tidak punya pertimbangan objektif lain, selain hanya menerima tawaran politik uang. 

"Inilah memang yang menjadi cacat dan kelemahan demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Karakter bangsa ini sudah dirusak dengan budaya politik uang," ujar Syafii. 

Namun, lanjutnya, kemenangan Joko Widodo dalam Pemilu Kada DKI Jakarta 2012 yang modalnya jauh lebih kecil daripada para pesaingnya memunculkan optimisme bahwa masyarakat sudah mulai sadar. Fenomena Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, tak hanya menyuplai energi bagi masyarakat yang sudah jenuh dengan aksi pemimpin-pemimpin saat ini, tapi juga menyadarkan masyarakat tentang keberadaan sosok pemimpin sejati. 

"Bahwa uang bukan jalan utama untuk memilih pemimpin negeri ini," tegas Syafii. 

Dia juga menyoroti perilaku partai politik yang masih belum bertransformasi dan cenderung menjadi bagian dari masalah. Elite parpol yang ada saat ini hanya menempatkan politik sebagai mata pencaharian. Tidak ada yang berusaha untuk menjadi seorang negarawan. 

"Partai mulai kehilangan legitimasinya dari rakyat," tandas Syafii. 

Proaktif 
pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebutkan masyarakat jangan mudah tergiring pencitraan politisi yang hanya peduli menjelang pemilu. 

Menurutnya, sikap proaktif diperlukan untuk memunculkan pemimpin yang benar-benar peduli terhadap rakyat. Pemilu harus menjadi momentum untuk menghukum politisi korup yang hanya sibuk mengurusi kepentingan partainya. 

Siti mengatakan masyarakat mesti waspada terhadap politik pencitraan. Pasalnya gaya politik tersebut cenderung menyesatkan. Ia juga mengingatkan agar rakyat tidak tergoda dengan iming-iming pencitraan jika menginginkan perubahan. Jangan terpengaruh iklan maupun uang. 

Siti menyebutkan saat ini masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang dibesarkan oleh uang dan iklan, tetapi pemimpin rakyat. Karena itu dalam pemilu kada, menurut dia, harus dikurangi dominasi politik pencitraan. 

Siti menilai politik pencitraan itu menyesatkan dan berpotensi menimbulkan dusta terhadap publik. 

"Masyarakat saat ini butuh pemimpin yang kembali ke konsep awal demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan benar-benar pemimpin yang bisa memimpin, bukan pemimpin berdasarkan iklan maupun uang," ungkap Siti. 

Ia menegaskan, untuk menyaring pemimpin yang berkualitas diperlukan kebangkitan bersama di tengah-tengah masyarakat. Ia berharap fenomena kebangkitan kesadaran rakyat yang terjadi pada pemilu kada DKI harus menyebar ke seluruh masyarakat Indonesia. 

Masyarakat, tambahnya, juga harus mencari banyak referensi tokoh-tokoh untuk memimpin bangsa ini. Mencari sosok yang transformatif. Pasalnya, fenomena baru saat ini ialah kekuatan elektabilitas figur jauh lebih tinggi ketimbang elektabilitas parpol. 

Apalagi, lanjut Siti, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol yang menurun memengaruhi sikap pemilih untuk mendukung capres alternatif. 

"Sekarang banyak komunitas yang membuat prasyarat capres. Tapi, masyarakat tidak mau memilih kucing dalam karung. Konstitusi kita juga memberikan hak kepada siapa pun yang menjadi capres alternatif. Jadi, nanti akan ada seleksi alam. Parpol yang memaksakan kehendaknya juga akan gigit jari," ungkap Siti. 

Menurut dia, kandidat capres yang sudah dimunculkan parpol saat ini diperkirakan tidak akan bisa bergerak leluasa pada Pemilihan Presiden 2014. Ada beberapa capres yang sudah muncul akan saling mengorek dosa masa lalu. 

Dia menilai capres yang mulai diusung parpol terkesan memaksakan kehendak kepada masyarakat. Namun, masyarakat sudah mampu memberikan parameter tersendiri terhadap capres 2014. 

Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito mengatakan harus ada terobosan ideologi pada Pilpres 2014. Ia berharap masyarakat mulai bisa melihat seorang figur berdasarkan visi dan prioritas kerjanya. 

Menurut dia, jika hanya mengandalkan aktor atau figur, tidak akan berbeda dengan pilpres sebelumnya. Artinya, tidak akan ada terobosan mendasar yang akan dihasilkan. Padahal demokrasi sudah berkembang selama 10 tahun lebih. 

Dia menegaskan bahwa peningkatan kualitas capres harus ditonjolkan. Jika tidak, Pilpres 2014 hanya akan menjadi mekanisme rutinitas politik sebagai gejala yang biasa saja. 

Terobosan itu, papar Arie, bukan hanya dilakukan dengan mengandalkan peran parpol saja. Yang utama ialah mendorong pemilih sebagai subjek yang paling menentukan karena sudah menjadi haknya untuk bersuara. 

"Pendidikan politik harus didorong pada bagaimana rakyat bersuara. Kemudian juga organisasi sipil harus bisa mengontrol parpol yang condong oligarkis," jelas dia. (sumber : MICOM )

Pengamat LIPI: Warga Sudah Jatuh Cinta pada Joko Widodo

Isu SARA Tidak Mempan
Rabu, 18 Juli 2012 , 19:37:00 WIB

Laporan:

SITI ZUHRO/IST

RMOL. Hasil Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tidak akan beda jauh dengan putaran pertamanya. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, meyakini, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama kembali berjaya dan terpilih menjadi pemimpin baru provinsi ibukota negara.

"Masyarakat Jakarta terlalu jatuh cinta dengan Jokowi. Namun juga harus dicermati masalah ideologi dan upaya kampanye hitam yang akan dilakukan dalam Pilkada DKI Jakarta," ungkap Siti, di gedung DPD komplek Senayan, Jakarta (Rabu, 18/7).

Mantan anggota Timsel Calon Anggota KPU itu juga yakin, isu SARA yang dikembangkan dalam masa Pilkada tidak akan laku di Jakarta. Jakarta adalah pusat pemerintahan dan semua media nasional pasti serius menyoroti semua masalah di dalamnya.

"Masyarakat sudah jatuh cinta dengan Jokowi, jadi tidak mungkin berpaling. Bagaimana ya kalau orang jatuh cinta rasanya," sebut dia.

Sedangkan koalisi parpol yang sedang digencarkan saat ini jelang putaran dua, menurut Siti tidak akan berpengaruh banyak pada pilihan rakyat. Suara parpol sudah distigma sebagai suara elit semata.

"Lihat saja Partai Golkar di Indonesia Timur begitu besar, tapi di DKI Jakarta Partai Golkar tidak bisa berbuat apa-apa dalam mendongkrak suara calonnya, Alex Noerdin," simpulnya. [ald]

Siti Zuhro: Demokrasi Partisipasipatif Dapat Peluang

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Lolosnya pasangan independen Faisal Basri-Biem Benjamin untuk merebut kursi DKI 1, menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif mendapat peluang.
Hal ini merupakan pembelajaran bagi publik bahwa kemunculan independen merupakan wujud dari konsolidasi demokrasi. “Konsolidasi demokrasi agar jangan yang prosedural, tapi endingnya mampu memunculkan pemimpin yang kita harapkan, yaitu yang memiliki integritasm kredibilitas, dan kompetensi,” kata Zuhro.
Zuhro berharap, Faisal-Biem tetap optimistis untuk menjadi pasangan yang memberikan pembaruan dalam proses politik saat ini. “Jangan targetkan menang, tapi bagaimana menjadi pembaru dalam proses politik seperti ini. Nanti kalau orientasinya menang, malah kecewa karena bukan idealisme yang ngomong, tapi kekuasaan. Apa bedanya dengan partai politik kalau begitu,” lanjut Zuhro.
Menurut Zuhro, ada yang lebih mulia dari sekadar menang. “Anda memberikan pencerahan, memberikan semacam *transfer knowledge* yang benar di era demokrasi seperti ini. Ketimbang hanya menang,” tandas Zuhro.
Sebelumnya Zuhro menilai Cagub DKI dari jalur perseorangan Faisal Basri cukup “gila” untuk bisa memimpin Jakarta yang kompleks dan karut marut ini.
“Dia (Faisal) orang yang peduli pada kebenaran, pada satu idealisme, yang di tataran praktisnya adalah dia ingin ada pembaruan di Jakarta. Dia sangat pro pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana semua kontrak dijalankan untuk kepentingan rakyat. Itu bagus sekali. Agak gila di tengah korupsi yang marak seperti ini,” tegas Zuhro.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )

Siti Zuhro: Faisal Basri Cukup “Gila” untuk Pimpin Jakarta

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Cagub DKI dari jalur perseorangan Faisal Basri cukup “gila” untuk bisa memimpin Jakarta yang kompleks dan karut marut ini.
“Dia (Faisal) orang yang peduli pada kebenaran, pada satu idealisme, yang di tataran praktisnya adalah dia ingin ada pembaruan di Jakarta. Dia sangat pro pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana semua kontrak dijalankan untuk kepentingan rakyat. Itu bagus sekali. Agak gila di tengah korupsi yang marak seperti ini,” tegas Zuhro.
Zuhro juga menyebutkan, tugas berat menanti calon gubernur yang akan datang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bermartabat dan menjadi center of service (pusat pelayanan) bagi seluruh warganya.
Selama ini, pelayanan publik dinilai masih sangat jauh dari yang diinginkan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan susahnya masyarakat miskin berobat, mengakses pendidikan, dan mengurus pelayanan lainnya.
“Apa mampu kalau gubernur itu adalah sosok yang pro-status quo, yang banyak dijerat oleh kepentingan yang tidak bisa membuat dia bergerak. Harus ada gebrakan baru. Pemilukada 2012 harus beda dengan 2007, rakyat tidak boleh lagi permisif, berapology. Harus menjadi pemilukada yang partisipatif,” lanjut Zuhro.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )

SAFARI POLITIK DINILAI POSITIF MENGGAET SUARA KONTITUANTE

Jakarta-SI. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan safari politik yang saat ini sudah mulai dilakukan oleh partai politik (parpol) di nilai positif, sebab masyarakat jadi mengenal lebih jauh partai dan calon presiden (parpol) yang diusung oleh parpol.‬‬

‪‪"Para calon menyosialisasikan dirinya sah-sah saja, tidak apa-apa. Asalkan hal itu ditempuh melalui cara yang benar dan tdk merugikan rakyat," ujarnya saat dihubungi media ini di Jakarta, Senin (4/6).

‪‪Menurutnya point penting sosialisasi diri adalah mengenalkan dirinya kepada calon pemilih atau masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada bagusnya juga semakin lama rentang waktu memperkenalkan diri akan semakin dikenal para calon-calon capres. "Termasuk di dalam yaitu masyarakat akan semakin memahami latar belakang kiprahnya, baik positif maupun negatif," terang Siti.

‪‪Senada dengan Siti, pakar filsafat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral Ardian mengatakan,  memang belum terdapat aturan yang jelas mengenai kampanye maupun safari politik.

Artinya sejauh safari politik tidak melanggar aturan kampanye yang sudah ada dalam UU Pemilu maupun aturan lainnya, hal tersebut sah-sah saja dilakukan. "Kalau safari politik dilakukan dalam internal parpol saja tidak apa-apa dan itu positif," ujar Donny.‬‬

Menurutnya, ke depan agar lebih jelas mengenai aturan safari politik bermuatan kampanye atau tidak, perlu diperjelas aturan mengenai hal tersebut. Di mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dimana KPU harus mengetahui dana kampanye parpol berasal dari mana.

"Batasan dananya berapa, jadwal kampanye dimulai dan berakhirnya dan lainnya. UU Pemilu, UU Pilpes, UU Pilkada harus lebih tegas lagi dalam dana kampanye," tandasnya.‬‬ (Roy)

Kategori : Politik dan Hukum, Tanggal Post : Tue, 05 Jun 2012 14:10:24 PM, Kontributor : tim.

Takut Ganti Menteri Parpol yang Buruk, SBY Carikan Wakil

JAKARTA-Kebijakan Presiden SBY yang menambah porsi wakil menteri jelang reshuffle KIB II, mengisyaratkan bahwa kinerja menteri-menteri asal parpol masih jauh dari harapan. Karena tidak mau kehilangan dukungan dari parpol, SBY enggan menggusur menteri-menteri parpol tersebut. Untuk menambal kinerja menteri tersebut, maka dicarikanlah wakil menteri sebagai pendukung menteri dalam bekerja. Menurut analis politik dari POINT Indonesia, Karel Harto Su setyo, hal tersebut sebagai salah satu bentuk bahasa tersirat SBY menyindir para pembantunya yang memiliki kinerja jeblok. “Presiden menambah formasi baru di tingkat wakil menteri, ini membuktikan kalangan profesional sangat layak dan pantas masuk dalam jajaran pemerintahan era SBY,” ujarnya saat dihubungi INDOPOS, tadi malam.

Menurut Karel, kalangan profesional sebetulnya cukup teruji dan memiliki kemampuan yang matang di bidangnya jika dibandingkan dengan kalangan dari partai politik. Independensi mereka pun tentu lebih dijamin karena tidak memiliki kepentingan politik. “Sebaliknya kalangan partai akan bekerja di bawah kendali partai politik. Kebijakan pemerintahan yang dibuat pun harus mementingkan kepentingan partai politik dibandingkan utamanya kesejahteraan rakyat. Ironisnya, pemerintahan akan berkutat seputar kebutuhan partai politik karena memiliki kepentingan langsung dengan partai,” terangnya.

Bahkan, Karel juga mengharapkan SBY bisa mengambil langkah tegas dan cerdas dalam menyusun kabinet barunya dengan memilih kalangan profesional yang handal dalam bidangnya bukan lagi orang parpol. “SBY jangan sampai salah pilih, karena jika sampai salah, hal ini akan kontra produktif dengan kabinet yang mampu menelurkan kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat tanpa harus dihinggapi kepentingan partai politik,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, menilai penambahan wamen merupakan cara SBY untuk meningkatkan kinerja menuju 2014. Karena, katanya, perlu diantisipasi situasi kabinet yg rawan pecah konsentrasi karena agenda pemilu 2014. “Karena itu, saya menganggap keberadaan wamen akan memperkuat birokrasi dan memastikan program berjalan,” ujarnya pada INDOPOS, kemarin. Namun, Bima menggaris bawahi, proses sinergisasi antara menteri dengan wakilnya akan bisa berjalan lancar, jika syarat dan pembagian kewenangan kerjanya jelas. “Pasalnya, jika tidak ada pembagian yang jelas, maka hanya akan memunculkan potensi konflik yang pastinya akan menjadi momok di kementerian itu. Jadi syaratnya wamen harus klop dengan menterinya,” pungkasnya.

Dihubungi secara terpisah, pengamat politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, kinerja kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dalam dua tahun terakhir kurang memuaskan. Rapor beberapa menteri mengecewakan, dan inilah yang dinilai jadi penyebab miringnya penilaian publik. “Sudah banyak menteri-menteri yang disorot media dan tidak lagi didukung rakyat,” tandas Siti kepada wartawan, kemarin (16/10).

Siti menilai, menteri-menteri yang selama ini bermasalah dan kerap berbuat kontroversi justru dapat mendelegitimasi pemerintah. Namun, SBY justru terkesan tidak berani menggeser menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan tersebut. Demi membuat departemen- departemen tersebut bisa jalan, SBY justru memilih mencarikan wakil menteri untuk menambal menteri tersebut. “Sayangnya, Presiden SBY kelihatan gamang merespons desakan publik. Sehingga SBY terkesan bermain di dua kaki. Satu ingin mengakomodasi keinginan banyak orang dan rakyatnya. Dua, SBY ingin mempertahankan politik harmoni yang hendak memuaskan keinginan banyak pihak,” terangnya.

Walaupun berusaha mencitrakan reshuffle kabinet ini begitu cermat prosesnya, lanjutnya, kesan yang ditangkap publik malah sebaliknya. Presiden terlihat bimbang dan ragu dalam menyusun kabinetnya yang baru. SBY seolah terjebak dalam tarik menarik berbagai kelompok kepentingan, baik parpol maupun non parpol. “Semestinya SBY tidak perlu terjebak dalam kerangkeng tarik-menarik kepentingan politik yang bermain dalam reshuffle ini. Kalau dia punya leadership dan merasa punya hak prerogratif, harusnya tegas dan cepat ambil keputusan,” tegasnya.

Tarik Simpati SBY

Di sisi lain, semakin dekat waktu pengumuman hasil reshuffle, beberapa menteri yang merasa terancam posisi mulai menarik simpati presiden. Hal ini terlihat dari maraknya iklan layanan publik dan ekspos di media mengenai prestasi yang sudah dicapai oleh menteri yang bersangkutan. Bahkan, gerilya pendekatan melalui keluarga Cikeas pun tidak kurang gencar dilakukan. Menurut sumber yang dekat dengan lingkar dalam istana, salah seorang menteri yang sangat dekat hubungannya dengan presiden, sibuk menawarkan bantuan fasilitas dan pendanaan untuk pembangunan sekolah yang sedang dibangun oleh keluarga Cikeas di daerah Sentul Bogor. Menteri yang mantan pengusaha ini juga dikenal mempunyai jaringan luas dengan beberapa institusi pendidikan internasional ternama.

Mengomentari masalah ini, Siti menyatakan, terlalu naif jika Presiden terjebak dengan upaya pendekatan kacangan seperti ini. Ini tentunya akan dijadikan peluru cadangan untuk membombardir pemerintahannya di sisa waktu yang ada. Jika presiden tetap mempertahankan beberapa menteri yang bermasalah, apalagi yang terseret kasus, akan sangat merepotkan posisinya tiga tahun ke depan. “Dalam teorinya, setiap rezim berkuasa yang mengambil kebijakan strategis seperti soal posisi menteri ternyata tidak menjawab kekecewaan rakyat, pasti rakyat akan memberi punishment. Jika SBY mengabaikan tuntutan rakyat terkait reshuffle ini, itu sama saja dengan bunuh diri politik. Memang SBY punya hak prerogratif, namun jangan lupa dia dipilih oleh rakyat, sehingga mutlak hukumnya mendengarkan aspirasi rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, hasil survey Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada pemerintahan SBY-Boediono periode 2009-2011 menujukkan kepuasan publik terhadap pemerintahan SBYBoediono periode 2009-2011 turun 17 persen dari tahun sebelumnya. Pada Januari 2010 kepuasan publik masih pada level 63,1 persen namun Oktober 2011 tersisa 46,2 persen.

Terkait persoalan itu, peneliti LSI, Adrianus Sopa mengusulkan sembilan menteri perlu segera diganti. Kesembilan menteri tersebut dinilai memperburuk kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Para menteri itu adalah Andi Mallarangeng, Muhaimin Iskandar, Darwin Zahedy Saleh, Suharso Monoarfa, Feddy Numberi, Mustafa Abubakar, Endang Rahayu S, Suryadharma Ali dan Suswono. “Menteri-menteri itu tak mampu mengembang tugas yang diamanatkan,” tegas Adrianus Sopa di kantor LSI, Jakarta Timur, Minggu (16/10).

Menariknya, menteri bidang hukum dan luar negeri tak masuk dalam daftar coret kabinet. Meskipun kinerja bidang luar negeri dan hukum dalam survey LSI itu dianggap buruk. Lebih lanjut Adrianus membeberkan lima bidang pemerintahan yang berada pada angka di bawah 50 persen. Dengan angka dibawah 50 persen itu dapat diartikan buruknya kinerja dan rendahnya kepuasan publik.

Di bidang ekonomi, terang Adrianus kepuasan publik berada pada level 40,9 persen. Turunnya kepuasan ekonomi itu didorong oleh mahalnya harga sembako dan kondisi hidup yang semakin sulit. “Pada bidang hukum level kepuasan hanya 39,3 persen. Ini sangatlah buruk. Pemicunya banyak persoalan hukum yang tak terselesaikan baik,” bebernya.

Sedangkan bidang politik, peneliti LSI ini menyebutkan rencana pembatasan partisipasi publik dalam demokrasi menjadi pemicu turunnya kepuasan publik. Dengan angka kepuasan mencapai 38,4 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 52,7 persen.

Angka terburuk pun terjadi pada bidang hubungan luar negeri. Tidak mampunya pemerintahan SBY-Boediono melindungi warga negaranya dalam berbagai persoalan luar negeri, mendorong turunnya kepuasan publik tersebut. “Dari hasil survey kami menujukan 44,8 persen kepuasan publik terhadap kinerja SBY bidang hubungan luar negeri,” paparnya.

Turunnya angka kepuasan publik juga terjadi pada bidang sosial. Angka kepuasan yang diberikan publik pada bidang ini hanya pada level 49,9 persen. Penyebabnya ketidakmampuan pemerintah SBY-Boediono melindungi kelompok-kelompok minoritas.

Terkait bidang keamanan, Adrianus mengakui kepuasan publik masih cukup baik. Terutama dalam penanganan isu terorisme dan penuntasan kasus lainnya. Dengan angka kepuasan mencapai 56,3 persen.

“Survey ini menunjukkan perlunya Presiden SBY melakukan reshuffle yang sehat dan baik. Tidak terjerat koalisi partai yang telah terjadi,” ungkapnya. Kebijakan reshuffle, menurut dia, dapat mendorong kinerja pemerintah menjadi lebih baik. SBY harus berani mencoret nama menteri yang cacat dalam persepsi publik. Yakni menteri harus bersih dan bebas korupsi, tidak terjerat isu perselingkuhan dan sehat fisik.

Adrianus menyebutkan survey ini dilakukan periode 5-10 Oktober 2011. Dengan jumlah responden awal sebanyak 1200 orang. Menggunakan metode multistage random sampling yang dilakukan pula wawancara tatap muka responden. (dms/rko)

SBY Harus Pecat Menteri yang Pro Asing

K. Yudha Wirakusuma - Okezone


Presiden SBY

JAKARTA - Selain untuk meningkatkan kinerja menteri, reshuffle kabinet yang saat ini digodok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus dimanfaatkan untuk membersihkan kabinetnya dari figur kontroversial. Pasalnya, hal tersebut dapat mencegah turunnya citra SBY dan merepotkan jalannya pemerintahan di kemudian hari.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyatakan, kinerja kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dalam dua tahun terakhir kurang memuaskan. Rapor beberapa menteri mengecewakan, dan ini dinilai menjadi penyebab miringnya penilaian publik. Siti menyebutkan nama Gita Wirjawan dan Mari Elka Pangestu sering mendapat sorotan negatif publik lantaran berbagai persoalan yang membelit mereka.

"Sudah banyak menteri-menteri yang disorot media yang tidak lagi didukung rakyat. Misalnya Gita Wirjawan dan Mari Elka Pangestu. Yang paling penting SBY harus mempertimbangkan agar mengganti menteri yang kelihatan pro asing seperti keduanya itu," tandas Siti, Senin (17/10/2011).

Anda setuju dengan perkataan Siti Zuhro bahwa Maria Elka Pangestu dan Gita Wirjawan berpihak pada asing?

Setuju

Tidak Setuju

Siti menilai, menteri-menteri yang selama ini bermasalah dan kerap berbuat kontroversi justru dapat mendelegitimasi pemerintah.

"Sayangnya, Presiden SBY kelihatan gamang merespons desakan publik. Sehingga SBY terkesan bermain di dua kaki. Satu ingin mengakomodasi keinginan banyak orang dan rakyatnya. Dua, SBY ingin mempertahankan politik harmoni yang hendak memuaskan keinginan banyak pihak,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno berpendapat, terlalu riskan jika SBY ngotot mempertahankan beberapa menterinya yang sudah tidak mendapat simpati publik. Ia mencontohkan, figur kontroversial seperti Gita Wirjawan dan Mari Elka Pangestu akan sangat merongrong citra pemerintahan SBY-Boediono.

"Mestinya SBY responsif menyikapi desakan publik. Dia tidak usah bimbang dong mengganti mereka yang sudah tidak disukai rakyat, lantaran sikapnya tidak memihak kepentingan rakyat. Kan di kabinet banyak menteri-menteri yang sering membebani SBY, karena keberpihakannya pada asing seperti Maria Elka Pangestu dan Gita Wirjawan,” tegasnya.

(wdi)

LIPI: Yudhoyono Tak Cermat Pilih Menteri

JAKARTA, RIMANEWS - Rencana perombakan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukkan ketidakcermatan dirinya dalam memilih menteri untuk duduk di kabinet.

Sejatinya dari awal, SBY sudah mantap dalam memilih orang untuk diberikan amanah menduduki kursi menteri di kabinetnya.

"Saya kira ini menunjukkan Presiden SBY juga tidak konsisten dalam memilih menterinya. Seharusnya pemilihan (menteri) berbasis kinerja bukan semata-mata untuk memuaskan anggota parpol koalisi," ujar pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro saat berbincang dengan wartawan, Jumat (14/10/2011).

Siti menambahkan, mestinya SBY dalam merekrut seorang menteri, betul-betul menunjuk orang yang tepat untuk ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing. Menurutnya, SBY sebagai presiden tentu memiliki tanggung jawab terhadap kinerja menterinya yang buruk.

"Tak harus ketua umum parpol menduduki posisi menteri. Saya melihatnya pertimbangan karena partai koalisi masih sangat besar untuk menjaga harmoni agar stabilitas politik terjaga," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden SBY berjanji akan melakukan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebelum tanggal 20 Oktober 2011.

Sejumlah menteri di kabinet saat ini terseret beragam kasus yang sangat mencoreng pemerintahanan SBY. Diantaranya di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan kasus pajak perusahaan milik salah seorang menteri.

Meski pengusutan kasusnya belum final, Andi Malarangeng, Muhaimin Iskandar dan Gita Wirjawan mau tidak mau terseret namanya dalam kasus-kasus tersebut. Lantas, akankah sederet nama tersebut terdepak dari KIB Jilid II? Kita tunggu saja. [mam/oke]

'SBY jangan kedepankan aspek politik saat reshuffle'

Bisnis Indonesia / Nasional / Politik

JAKARTA: Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengutamakan pertimbangan politik dalam menyusun kabinet, namun segera membentuk 'kabinet kerja'.

Menurut Priyo, untuk membentuk kabinet kerja, Presiden SBY diharapkan merekrut orang-orang yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

"Pertimbangan politik dinomorsekiankan. Yang penting kabinet kerja," ujar Priyo di Gedung Parlemen hari ini.

Karena menurutnya, jika kabinet yang dibentuk berjalan baik, maka Presiden SBY yang akan mendapat penghargaan dari rakyat. "Tapi kalau tidak berhasil, beliau juga yang kena imbasnya. Rakyat yang menilai kepemimpinan beliau," katanya.

Namun demikian Priyo tidak bersedia menyebutkan orang-orang yang dinilainya layak untuk ditempatkan dalam 'kabinet kerja' mendatang. Partai Golkar, ujarnya, tidak akan mencampuri kewenangan Presiden SBY dalam melakukan reshuffle.

"Kecuali kalau diminta secara khusus oleh presiden, ya kita akan siapkan. Dan itupun lewat satu pintu yaitu, Pak Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar," kata wakil ketua DPR tersebut.

Sebelumnya peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro juga pernah mengusulkan agar SBY segera membentuk kabinet kerja dan tidak terlalu banyak berkonsultasi dengan para pimpinan parpol. Menurut dia, tahun depan merupakan tahun politik sehingga SBY harus secepatnya membentuk kabinet yang bisa bekerja untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. (sut)

RESHUFFLE KABINET: Menteri-Menteri PKS Terancam Digusur

Siti Zuhro, Pengamat Politik
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Senin, 10 Oktober 2011

JAKARTA (Suara Karya): Menteri-menteri dari partai politik koalisi yang sering merongrong kebijakan dan kewibawaan pemerintah sebaiknya digusur dari Kabinet Indonesia Bersatu II dalam reshuffle pada pertengahan Oktober ini.

Begitu juga menteri yang terganggu kesehatannya, tersangkut kasus hukum, dilanda isu perceraian dan dinilai gagal menyelesaikan program dan agenda kerja yang ditetapkan.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicated Sukardi Rinakit, Koordinator Netral Institute Djoko Waluyo, dan Sekretaris Jenderal Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KNMI) Ugik Kurnadi, yang disampaikan secara terpisah di Jakarta, Minggu (9/10).

Sukardi Rinakit mengatakan, menjelang reshuffle kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya tidak terlalu kalkulatif dengan partai. Sebab, sebagai pemimpin dalam sistem pemerintahan presidensial, reshuffle ini sepenuhnya milik SBY sebagai presiden.

SBY, kata Sukardi, tidak perlu juga membuat fakta integritas baru, baik dengan partai-partai yang tergabung dalam koalisi maupun dengan menteri baru. Yang diperlukan SBY menjelang reshuffle ini adalah bagaimana SBY menunjukkan target yang harus dicapai pada akhir masa jabatannya. Dan target itu harus menjadi legacy yang monumental, strategis, dan berbobot.

"Silakan saja pilih siapa yang dianggap mumpuni untuk mewujudkan program-program SBY ke depan. Tapi kalau melihat langkah SBY yang ingin tenang menjelang reshuffle dan sampai saat ini belum ada kabar pertemuan dengan Wakil Presiden Boediono, saya menduga, menteri yang terkena reshuffle adalah menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat dan profesional," kata Sukardi.

Sebaliknya, menurut Sukardi, menteri-menteri dari partai kemungkinan besar malah akan aman dari reshuffle, kecuali PKS. Karena, menurut dia, politikus PKS dinilai sering merongrong pemerintah.

Djoko Waluyo juga sependapat, menteri-menteri dari PKS yang terancam digusur akibat ulah partainya yang rajin menyudutkan pemerintah yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menristek Suharna Surapranata.

Untuk kategori sakit, yang paling mungkin digeser adalah Meneg BUMN Mustafa Abu Bakar. Sedangkan di daftar menteri yang tersangkut kasus hukum, nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (PKB) dan Menpora Andi Mallarangeng (Partai Demokrat), paling mencolok.

Menteri ESDM Darwin Saleh (Partai Demokrat), Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Partai Demokrat), Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (PAN) masuk daftar menteri yang tidak mampu menjalankan agenda-agenda penting sesuai instruksi Presiden SBY.

Dia menyebutkan, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa masuk di dalam kategori layak digeser akibat skandal ranah privat. Perkembangan berita gugatan cerai yang dilayangkan istrinya sempat jadi atensi Presiden SBY.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan, Presiden SBY pada akhir pekan ini telah merampungkan simulasi nama-nama calon menteri dalam rangka reshuffle kabinet, meski nama-nama itu masih akan dipilih beberapa di antaranya untuk menempati posisi menteri yang tepat.

Daniel menjelaskan, penyelesaian simulasi nama-nama tersebut hampir bersamaan dengan pengarahan Presiden kepada jajaran staf khusus yang berlangsung Sabtu (8/10).

Sepanjang akhir pekan ini, sejak Jumat hingga Minggu (9/10), Presiden SBY lebih banyak berada di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, antara lain bersama Wapres Boediono dan sejumlah menteri berdiskusi mengenai rencana reshuffle kabinet.

Sementara itu, Ugik Kurnadi menengarai, ada indikasi menteri dari PKS disetir partainya. Hal ini, katanya, menghambat capaian-capaian program Presiden selaku pemegang mandat rakyat untuk memimpin bangsa selama lima tahun. Sebagai contoh, kata dia, adanya pernyataan-pernyataan dari beberapa petinggi PKS.

Menteri yang disetir parpolnya, menurut dia, itu lebih baik diganti. Menteri seperti itu nantinya malah jadi alat bargaining, lantas partainya ikut memerintah, tetapi seenaknya menilai Presiden.

Partai yang sudah sepakat ikut "memerintah", kata Ugik, harus loyal kepada Presiden, jangan berdalih ada kontrak politik lantas merasa berhak. Karena, hak itu mesti sepadan dengan kewajiban, yaitu menyukseskan program Presiden SBY, seperti pemberantasan korupsi. "Pemilu sudah selesai, menteri-menteri mutlak menjalankan garis kebijakan Presiden, kalau tidak sanggup lebih baik mundur," ujarnya.

Menurut dia, SBY diminta tidak perlu mendengarkan suara pihak lain, termasuk dari anggota koalisi partai politik pendukung SBY-Boediono dalam melakukan perombakan atau reshuffle KIB II. Pasalnya, reshuffle kabinet itu benar-benar merupakan hak prerogatif Presiden, dan Presiden sendiri yang lebih tahu perlu-tidaknya merombak kabinetnya.

"Presiden SBY melakukan perombakan kabinetnya berdasarkan kinerja para menteri-menterinya selama dua tahun ini, itu sudah cukup menjadi pertimbangan untuk merombak kabinetnya," kata Ugik.

Menurut dia, masih ada waktu tiga tahun untuk Presiden SBY menguatkan kapasitas pemerintahannya. Kesan Presiden SBY lambat dan ragu bertindak seperti yang dilontarkan beberapa kalangan selama ini sebenarnya timbul karena tidak maksimalnya para menteri pembantu-pembantunya serta adanya ketidakkompakan sebagian menteri.

"Akibatnya, semua masalah menumpuk di pundak SBY," kata Ugik. Karena itu, pihaknya berharap, Presiden SBY bisa me- reshuffle kabinetnya dengan menempatkan figur yang tepat dan profesional di bidangnya.

Sementara itu, Siti Zuhro menilai, manuver politik yang diduga dilakukan beberapa wakil menteri dalam hari-hari menjelang reshuffle kabinet saat ini sangat tidak pantas dilakukan. "Tentu sangat tidak etis, tidak bermoral, kebablasan, serta blunder. Ini harus ditegur," ujar Zuhro.

Dalam formasi KIB II, beberapa kementerian yang memiliki pos wakil menteri (wamen), di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian PU, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Para wakil menteri yang berasal dari birokrasi itu umumnya diberikan tugas pokok dan fungsi administratif secara internal.

Siti Zuhro melihat dugaan atas manuver politik dua wakil menteri yang menterinya disebut-sebut akan terkena reshuffle, yang jelas menambah kekisruhan politik, karena para wakil menteri bersangkutan itu harus menyadari, bahwa reshuffle kabinet bukanlah ajang kontestasi pemilu. (Feber S/Kartoyo DS/Joko S/Ant/Rully)

Laode: DPD Memiliki Legalitas Ikut Bahas RUU

Laode Ida

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini tengah dalam proses evolusi menuju titik yang sebenarnya seperti diamanatkan konstitusi. Salah satunya daah dengan keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Wakil Ketua DPD Laode Ida mengatakan, keikutsertaan DPD dalam membahas RUU adalah sah dan memiliki dasar legalitas berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Keikutsertaan DPD membahas RUU tertentu itu sudah dijamin di dalam Undang-Undang MD3, sebelumnya dalam Undang-Undang Susduk tidak dijamin," kata Laode Ida di Jakarta.

Dalam kaitan dengan fungsi legislasi, kata Laode, sebelumnya DPD tidak ikut dalam pembahasan RUU tertentu. DPD hanya datang menyerahkan pandangannya terhadap RUU tertentu pada awal pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah. Namun dalam UU MD3, DPD sudah lebih maju.

Laode Ida menjelaskan dasar legalitas berbagai aktifitas dan kewenangan DPD RI adalah UUD 1945 dan UU Nomor 27 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

"Sekali lagi kian mendekat untuk memenuhi mandat dalam UUD 1945," kata Laode Ida, senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini.

Meski begitu, Laode mengatakan, salah satu sumber kelemahan DPD terkait fungsi legislasi adalah belum adanya aturan bersama antara DPR dan DPD tentang mekanisme pembahasan legislasi.
"Itu yang belum disepakati, inipun terhambat antara lain kemungkinan karena kesibukan anggota DPR khususnya pemimpin DPR," katanya.

Dia melanjutkan, DPD sebetulnya sudah mengusulkan draf mekanisme bersama pembahasan legislasi kepada DPR sejak awal bulan Maret 2010 lalu. Draf tersebut antara lain berkaitan dengan usulan bagaimana mekanisme pembahasan anggaran, legislasi dan sebagainya.
"Namun DPR belum juga mulai membahasnya sampai saat ini, sehingga terkesan belum ada perkembangan apa-apa," kata Laode.

Pada peringatan HUT DPD ketujuh pada tanggal 1 Oktober 2011, Laode berpandangan DPD sebetulnya sudah bekerja melampaui tugas-tugasnya yang diberikan dalam konstitusi.

Saat ini, anggota DPD melakukan penyerapan aspirasi di daerah sebagai kewajiban konstitusi dan UU. Kemudian menyampaikan aspirasi daerah sebagai bahan untuk diperjuangkan kepada instansi terkait seperti pihak eksekutif di tingkat pusat.

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyatakan, DPD harus bekerja total untuk memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945. Menurut Irmanputra Sidin, hidup dan mati DPD saat ini adalah memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945. Hal yang penting saat ini adalah masyarakat mesti mengetahui bahwa DPD memperjuangkan amandemen konstitusi. Amandemen konstitusi harus dilihat sebagai upaya penguatan sistem ketatanegaraan dan bukan hanya untuk penguatan lembaga DPD.

"DPD juga harus maksimal lagi untuk menggalang dukungan untuk mewujudkan amandemen UUD 1945 termasuk mulai mendekati kekuatan di DPR dan partai politik," kata Irmanputra Sidin.

Menurut Irman, anggota DPD harus mulai menargetkan bahwa amandemen konstitusi kelima harus terlaksana pada tahun 2012. Sebab pada tahun 2013 tidak ada waktu lagi untuk membahas amandemen UUD 1945 karena kekuatan di parlemen termasuk partai politik sibuk menghadapi kontestasi Pemilu 2014.

"Karena itu mulai tahun 2011 ini, anggota DPD sudah harus menggalang dukungan tanda tangan untuk memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945," katanya.

Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengingatkan, anggota DPD tidak boleh santai untuk memperjuangkan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi-nya) yang diatur dalam konstitusi. Meskipun kewenangan DPD masih minimalis tetapi diharapkan bisa berperan secara maksimal.
"Dengan demikian, DPD memiliki citra dan kesan positif di mata publik," kata Siti Zuhro.

Redaktur: Ismail Lazarde
Reporter: Antara