Konvensi Sulit Naikkan Suara Demokrat

home > Berita Aktual >> Nasional

10 Januari 2014 | 02:29 wib

JAKARTA, suaramerdeka.com - Hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, dinilai akan sulit mendongkrak elektabilitas partai. Apalagi, dalam prosesnya muncul masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta konvensi.
"Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, akan ikut mewarnai konvensi. Hal itu juga akan membuat animo masyarakat terhadap konvensi akan menurun," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Kamis (8/1).
Masalah dimaksud antara lain adalah persoalan kenaikan harga elpiji oleh Pertamina. Kebetulan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan adalah peserta konvensi. Belakangan, Dahlan Iskan dikabarkan berencana mengundurkan diri.
"Mengkontestasikan 11 orang calon dalam konvensi, bukanlah hal yang mudah. Apalagi tak semua peserta tersebut berasal dari Demokrat. Belum lagi munculnya kekhawatiran antar mereka, yang merasa tak memiliki kedekatan secara personal dengan pimpinan tertinggi partai," ujarnya.
Sehingga, semakin dekat menuju Pemilu Legislatif, kekhawatiran antar mereka tampaknya semakin mengerucut. Adapun munculnya nama calon yang dinilai menempati peringkat tinggi elektoralnya, seolah membenarkan asumsi awal publik.
"Sebab, sejak awal publik menilai konvensi akhirnya nanti hanya akan dimenangkan Pramono Edhi Wibowo, yang notabene adalah adik ipar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono," tandasnya.
Sementara itu, Zuhro menganggap posisi tawar Demokrat akan ditentukan oleh hasil pileg. Bila hasil pileg menempatkan Demokrat di posisi partai dengan perolehan menengah, posisi tawarnya jelas akan melemah.
"Bila itu terjadi, maka Demokrat tidak lagi dalam posisi menentukan koalisi. Sehingga, dipinang atau tidaknya calon dari hasil konvensi Demokrat akan sangat tergantung dari seberapa besar perolehan suara yang diperoleh partai itu," tegasnya.
Meski demikian, para peserta konvensi tidak mungkin membatalkan keikutsertaannya dalam konvensi. Sebab, mereka sudah melakukan memorandum of understanding dengan Demokrat.
"Kecuali bila ada masalah serius, seperti adanya stigmatisasi terhadap calon sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri," imbuhnya.
( Saktia Andri Susilo / CN34 / SMNetwork )

Siti Zuhro: Capres dari Civil Society Diperlukan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Terkait belum dicalonkannya Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diduga karena elit partai belum mantap untuk mencalonkannya. Selain itu, menurut pengamat politik LIPI Siti Zuhro, parpol memang mempunyai banyak kader. Namun sistem di internal partai tidak memberikan peluang kepada mereka untuk dikompetisikan seperti dalam bentuk konvensi.
Kalaupun ada partai yang melakukan konvensi, lanjutnya, itu pun dilakukan karena kondisi darurat ketimbang sekadar hanya menyaring calon terbaik. Dominasi dan atau otoritas partai ketua umum partai juga menjadi penyebab munculnya calon yang itu-itu lagi.
"Orang baru dalam pemilu presiden bisa muncul bila sebelum deklarasi parpol, kekuatan civil society mampu mengawal pencalonan secara memadai. Dan hal itu dilakukan sambil mempromosikan calon-calon pilihan rakyat," tuturnya.
Dikatakan, pencalonan dari civil society diperlukan agar semua partai mempertimbangkan secara serius aspirasi rakyat. Selain itu, partai tidak lagi mem-fait accompli mereka. "Sebab, semakin kuat dukungan rakyat dalam mempromosikan calon-calonnya, akan semakin besar pula peluang calon/orang baru masuk dalam bursa pilpres," tandasnya.
Zuhro menambahkan, peta koalisi pasca Pemilu Legislatif 2014 bisa jadi sedikit berubah. Sebab, PDIP bisa saja berkoalisi dengan Partai Nasdem, Hanura dan PKPI. "Adapun Partai Golkar dengan Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, PBB dan Gerindra. Namun, peta ini masih sangat tentatif karena parpol masih saling tunggu hasil pileg. Hal itu sekaligus untuk memastikan siapa berkoalisi dengan siapa," jelasnya.
Dia menambahkan, calon hasil konvensi Demokrat akan cenderung menjadi calon persiapan saja sambil menuggu Pileg 2014. Masalahnya, bila Demokrat tidak mampu memenangkan pileg dan bahkan tak memenuhi kriteria presidential threshold, maka Demokrat tidak dalam posisi memimpin.
"Karena itu, Demokrat yang akan mengikuti aturan main partai yang mengajak koalisi," tegasnya.
Terpisah, politikus PDIP Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat sudah sadar pada kualitas calon pemimpinnya. "Selain itu, rakyat punya selera, pandangan dan bisa memilih siapa yang dimauinya. Hal itu terbukti dari banyak praktek pemilihan kepala daerah, dimana rakyat memiliki antusiasme baru," tukasnya.
( Saktia Andri Susilo / CN38 / SMNetwork )

Siti Zuhro: Demokrasi Partisipasipatif Dapat Peluang

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Lolosnya pasangan independen Faisal Basri-Biem Benjamin untuk merebut kursi DKI 1, menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif mendapat peluang.
Hal ini merupakan pembelajaran bagi publik bahwa kemunculan independen merupakan wujud dari konsolidasi demokrasi. “Konsolidasi demokrasi agar jangan yang prosedural, tapi endingnya mampu memunculkan pemimpin yang kita harapkan, yaitu yang memiliki integritasm kredibilitas, dan kompetensi,” kata Zuhro.
Zuhro berharap, Faisal-Biem tetap optimistis untuk menjadi pasangan yang memberikan pembaruan dalam proses politik saat ini. “Jangan targetkan menang, tapi bagaimana menjadi pembaru dalam proses politik seperti ini. Nanti kalau orientasinya menang, malah kecewa karena bukan idealisme yang ngomong, tapi kekuasaan. Apa bedanya dengan partai politik kalau begitu,” lanjut Zuhro.
Menurut Zuhro, ada yang lebih mulia dari sekadar menang. “Anda memberikan pencerahan, memberikan semacam *transfer knowledge* yang benar di era demokrasi seperti ini. Ketimbang hanya menang,” tandas Zuhro.
Sebelumnya Zuhro menilai Cagub DKI dari jalur perseorangan Faisal Basri cukup “gila” untuk bisa memimpin Jakarta yang kompleks dan karut marut ini.
“Dia (Faisal) orang yang peduli pada kebenaran, pada satu idealisme, yang di tataran praktisnya adalah dia ingin ada pembaruan di Jakarta. Dia sangat pro pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana semua kontrak dijalankan untuk kepentingan rakyat. Itu bagus sekali. Agak gila di tengah korupsi yang marak seperti ini,” tegas Zuhro.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )

Siti Zuhro: Faisal Basri Cukup “Gila” untuk Pimpin Jakarta

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai Cagub DKI dari jalur perseorangan Faisal Basri cukup “gila” untuk bisa memimpin Jakarta yang kompleks dan karut marut ini.
“Dia (Faisal) orang yang peduli pada kebenaran, pada satu idealisme, yang di tataran praktisnya adalah dia ingin ada pembaruan di Jakarta. Dia sangat pro pada bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, bagaimana semua kontrak dijalankan untuk kepentingan rakyat. Itu bagus sekali. Agak gila di tengah korupsi yang marak seperti ini,” tegas Zuhro.
Zuhro juga menyebutkan, tugas berat menanti calon gubernur yang akan datang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bermartabat dan menjadi center of service (pusat pelayanan) bagi seluruh warganya.
Selama ini, pelayanan publik dinilai masih sangat jauh dari yang diinginkan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan susahnya masyarakat miskin berobat, mengakses pendidikan, dan mengurus pelayanan lainnya.
“Apa mampu kalau gubernur itu adalah sosok yang pro-status quo, yang banyak dijerat oleh kepentingan yang tidak bisa membuat dia bergerak. Harus ada gebrakan baru. Pemilukada 2012 harus beda dengan 2007, rakyat tidak boleh lagi permisif, berapology. Harus menjadi pemilukada yang partisipatif,” lanjut Zuhro.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )

Sekretariat Gabungan Itu Mudah Pecah

PEMBENTUKAN Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Anggota Koalisi beberapa waktu lalu, menimbulkan tudingan miring. Banyak yang berpendapat, Setgab merusak tata kelola kenegaraan.Tetapi tak sedikit pula yang beranggapan, pembentukan Setgab tak lebih sebagai silaturahim antarparpol anggota koalisi. Benarkah demikian? Apakah keberadaan Setgab akan ”menihilkan” peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI)? Berikut petikan perbincangan dengan Ahli Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr R Siti Zuhro MA, yang menganggap peristiwa tersebut sebagai ketidakpastian politik itu.

Mengapa perlu ada Setgab? Apakah hal itu menunjukkan ketidakmampuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) "menjinakkan" partai politik (parpol) mitra koalisinya?
Setgab muncul karena pemerintah sadar, ternyata Kabinet Indonesia Bersatu II tidak bisa mengeksekusi program-program yang dicanang­kan. Demikian pula dengan Program 100 Hari Pertama, yang kurang memberi bukti kehebatan pemerintah. Demikian pula dengan 200 Hari Pertama yang juga senyap dari prestasi.
Karena itu muncul kesadaran untuk menghentikan interupsi politik yang membuat pemerintah tidak bisa bekerja. Solusinya adalah dengan me­nguatkan soliditas dan komitmen parpol koalisi. Akhirnya, dibentuklah Setgab setelah pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Bagaimanapun, Sri Mulyani adalah "kerikil" bagi pemerintahan SBY. Ternyata, kasus Bank Century merupakan letupan agar Sri Mulyani tidak lagi menjabat. Korelasinya sangat terlihat.

Berbahayakah Setgab bagi demo­krasi?
Masyarakat tetap harus mengawal Setgab. Sebab jika tidak, maka Setgab cenderung menjadi pseudo parliament dan mereduksi tugas dan fungsi DPR. Tidak tertutup kemungkinan, berbagai konsep dimatangkan di Setgab kemudian teknisnya baru diserahkan ke DPR.
Bila Setgab kemudian terlalu dominan, berarti tugas DPR, yaitu penga­wasan, legislasi dan anggaran tidak akan berjalan dengan baik. Sebab, semua permasalahan bisa diselesaikan oleh partai penguasa dengan mitra koalisinya di Setgab.

Apakah koalisi parpol akan semakin kuat atau sebaliknya?
Bila Partai Demokrat dan Partai Golkar bersatu, maka tentu akan sangat kuat. Apalagi bila ditambah Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Tetapi saya tidak tahu persis dengan nasib Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.
Saya juga tidak tahu, apakah mereka akan tetap di Setgab atau tidak. Sebab, bisa saja ada re-arrangement terhadap koalisi pasca-200 hari pemerintahan. Tidak tertutup kemungkinan, akan ada perombakan kabinet bila ada menteri yang kinerjanya dinilai kurang bagus. Apalagi bila partainya kurang loyal terhadap koalisi.

Sejumlah petinggi partai koalisi duduk di kabinet. Apakah hal itu masih kurang sehingga perlu dibentuk Setgab?
Kekecewaan parpol pasca-pemilu presiden ditunjukkan melalui Pansus Bank Century. Itulah sebabnya saya melihat kasus Bank Century hanya dija­dikan alat dan pintu masuk untuk me­ningkat­kan posisi tawar antarkekuatan politik. Sekarang, hal itu sudah terbukti. Setgab juga menjadi markas bagi kebijakan sebelum akhirnya diselesaikan di parlemen untuk mencegah terjadinya instabilitas politik. Pembentukan Setgab bukan bentuk pamungkas dari suatu komitmen.
Itulah mengapa Setgab akan sangat fragile (mudah pecah). Lain halnya bila Setgab dibentuk jauh sebelum pemilu legislatif. Selain akan menunjukkan ke­seriusan, pembentukan sejak jauh-jauh hari akan menunjukkan kesungguhan komitmen.
Dengan sistem multipartai, maka siapa pun yang berkuasa harus mela­ku­kan koalisi. Namun, koalisi yang terbentuk saat ini sangat dilandasi oleh politik transaksional. Tak pelak, hasilnya pun transaksional, responsive, tentative dan ad hoc.
Selain itu, koalisi hanya merepons perubahan yang berlangsung cepat, na­mun seolah-olah ada tujuan besar bagaimana koalisi ke depan akan terbentuk. Setgab juga terlepas dari konteks penataan ulang maupun perbaikan koalisi secara serius.

Benarkah politik transaksional sudah membudaya?
Demokrasi adalah nilai-nilai. Namun sayang, kita belum cukup patuh dengan nilai-nilai yang kita miliki. Saat ini merupakan akumulasi ketimpangan nilai akibat reformasi yang mati suri. Era yang kita tapaki sejak 1998 sangat terjal dan sulit. Sebab, ketimpangan nilai sangat menganga dan menonjol. Namun ternyata, demokrasi yang kita jalankan menghadapi kendala dari budaya lokal yang justru tidak compatible dengan demokrasi.
Antara lain adalah patronase yang kuat dan sistem kekerabatan yang tidak memberikan peluang bagi kontestasi. Padahal, demokrasi adalah kontestasi secara bebas dan adil. Selain itu, ada sejumlah suku yang tidak memiliki budaya egalitarian. Hal itu jelas menjadi kendala dalam berdemokrasi. Tragisnya, elite dan stake holder tidak mendukung proses demokratisasi serta pelembagaan demokrasi yang masih lemah.
Hal itu jelas terliat dengan keme­ningkatan oportunisme yang menghinggapi setiap bidang. Banyak perilaku yang menunjukkan penurunan moralitas bangsa. Bila hal itu terus-menerus terjadi, akan muncul kesenjangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Apakah akan terjadi chaos?
Kesenjangan akan mencapai puncaknya dan masyarakat akan merasa tidak puas,cemas, merasa diperlakukan tidak adil. Hal itu akan berujung pada suatu gerakan yang memungkinkan masyarakat sudah tidak tahan lagi untuk tak marah pada pemerintah.
Gerakan yang lebih besar akan terjadi dan itu akan menimbulkan tsunami sosial. Berbeda dari kasus Bank Century yang hanya berimbas pada golongan elite, tsunami sosial menimpa seluruh masyarakat.
Chaos juga akan terjadi bila pemerintah gagal memberi pelayanan pada publik dan menyejahterakan masyarakat. Sebab, tingkat kemiskinan yang tinggi dan pengangguran yang banyak akan menjadi dahan kering yang mudah disulut.

Apa tanda-tanda akan terjadi tsunami sosial?
Tanda-tanda sudah terlihat ketika institusi kita kurang berfungsi. Saya prihatin, saat lembaga-lembaga itu tidak berfungsi, namun masih ditempel dengan komisi, badan, dan lembaga ad hoc yang muncul sejak 1998 hingga saat ini.
Tumpang tindih tanggung jawab lembaga-lembaga itu pada dasarnya hanya menunjukkan tidak efektif dan tidak efisiennya kinerja. Apalagi, lembaga-lembaga yang baru dibentuk bersifat ad hoc. Itu semakin membuktikan bahwa langkah yang diambil reaktif, tidak cepat tanggap dan tidak ada perencanaan dalam reformasi kelembagaan.
Reformasi birokrasi yang dicanangkan belum sampai pada tataran praktis dan baru sekadar wacana. Itu pun dilakukan hanya memberikan remunerasi, yang ternyata tidak bisa memberikan korelasi positif bagi reformasi birokrasi.
Kita juga melihat adanya disorientasi, yakni obat yang diberikan berbeda dari sakit yang dikeluhkan. Tak heran bila kekuasaan dan kepentingan didahulukan.

Apakah terlalu banyak lembaga ad hoc yang dibentuk oleh presiden hanya mempercepat terjadinya tsunami sosial?
Banyaknya lembaga ad hoc yang dibentuk presiden merupakan ekspresi dari tidak adanya kesungguhan untuk memperbaiki sistem. Kalau ada kehendak untuk melakukan pembenahan, tentu tidak akan dilakukan secara parsial seperti itu.
Pembenahan memang mengakibatkan resistensi dan tidak populer. Tapi itulah harga dari suatu reformasi yang harus dibayar. Pemimpin harus mampu menciptakan terobosan positif agar sistem bisa berjalan baik.
Namun bila ketimpangan nilai terjadi, oportunisme meningkat, idealisme hilang dan semuanya hanya sekadar transaksi, maka kita tinggal menunggu kejatuhan.

Bagaimana dengan Setgab? Apakah Setgab bisa mengamankan posisi Presiden hingga 2014 atau sebaliknya?
Itu sangat tergantung bagaimana sikap Golkar dalam memainkan peran penting. Sebagai parpol besar yang diperhitungkan, peran Golkar sangat signifikan.  Apalagi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berada di luar koalisi. Logis bila Demokrat merangkul Golkar. (35)
(Saktia Andri Susilo/bnol)