Sistem Politik Menuju Era “Electoral Authoritarian”

Unduh pdf halaman 5

Siti Zuhro: Pemerintah Harus Tegas Kepada Aceh

POLITIK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah harus mengambil sikap tegas kepada Aceh, dengan melarang segala atribut berbau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berkibar di Bumi Serambi Mekah. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Sabtu (27/7).

Menurut Siti, otoritas penuh ada pada pemerintah untuk menindak. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan mengganggu kedaualatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Siti juga mengungkapkan, konstitusi menjamin pemerintah untuk menindak tegas jika tidak tercapai sepakat dan Aceh tidak mengubah bendera yang mirip bendera GAM. Perjanjian Helsinski antara Indonesia dan GAM pada Pasal 4 Ayat 2, jelas tidak memperbolehkan Aceh menggunakan lambang atau atribut yang mirip dengan gerakan separatis.

Aceh memang memiliki otonomi khusus. Namun, hal tersebut bukan berarti provinsi di ujung barat Indonesia itu dapat bebas tidak mengikuti peraturan pemerintah pusat.

Pemerintah Aceh berencana akan mengibarkan bendera Aceh pada peringatan delapan tahun kesepakatan damai Indonesia dan GAM pada 15 Agustus mendatang.

Editor: Kesturi Haryunani

Pengamat: PAN Untung Jika Usung Hatta-Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)   

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (22/7), mengatakan secara logika dan kalkulasi politik, PAN akan lebih untung jika mengusung Hatta-Jokowi dibandingkan Hatta-Prabowo untuk pasangan capres-cawapres. Bila PAN memilih Jokowi, maka akan untung besar.

‎Memang dengan tingkat elektabilitasnya yang tinggi, kata Siti, Jokowi bisa memilih siapa pun sebagai pasangannya jika ingin ikut Pilpres 2014. Namun, apakah mungkin Jokowi seperti kader-kader PDIP lainnya yang menjelang pilkada keluar dan gabung ke partai lain dengan menerima pinangan dicalonkan?

Kalau itu yang terjadi, kata dia, maka pasangan capres-cawapres yang dibangun didasarkan atas individual, bukan intitusional. Tetapi, ujar Siti,  kalau koalisinya didasarkan atas kesepakatan partai, mestinya Jokowi tidak leluasa memilih. Soalnya, partai yang mempunyai otoritas menentukan pasangan.

Bila PDIP memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014, terang Siti, bisa saja mereka akan mengusung pasangan capres-cawapres dari internalnya sendiri. PDIP bisa mengusung Megawati-Jokowi dalam pilpres.

"Kalau animo masyarakat masih kuat seperti ditunjukkan hasil survei saat ini, maka kemenangan pasangan ini tak terelakkan," terangnya.

Caleg artis dan aktivis muda diskusi Pemilu 2014

Diskusi yang diadakan di kantor KPU ini bertema "Potensi Caleg Artis dan Aktivis Muda di Pemilu 2014".

©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Artis Caleg dari Partai Hanura David Khalik, Artis Caleg dari Partai Golkar Charles Bonar Sirait, Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro, Artis Caleg dari PPP Ridha Fidyana, Aktivis Caleg dari Partai Demokrat Farhan Effendy dan Aktivis Caleg dari PAN Taufiq Amrullah saat menjadi pembicara diskusi di Komisi Pemilihan umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Jumat (3/5).

Quo Vadis Indonesia - Konvensi Di Tengah Badai

Quo Vadis Indonesia adalah dialog kebangsaan yang membahas tema-tema yang sangat aktual yang menyangkut masa depan bangsa ini, dan mengundang tokoh-tokoh yang menguasai topik dialog, baik itu pejabat pemerintahan, politisi, pengusaha, ataupun aktivis LSM. Tidak ada angin atau hujan, tiba-tiba Partai Demokrat mengumumkan untuk mengadakan konvensi mencari calon Presiden dari partai biru ini. Apakah ini merupakan bagian dari politik pencitraan? Topik ini dibahas secara tuntas dan komprehensif bersama narasumber: • Prof. Ahmad Mubarok -- Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat • Akbar Tanjung -- Mantan Ketua Umum Partai Golkar • Prof. R. Siti Zuhro -- Peneliti Utama LIPI • Prof. Tjipta Lesmana -- Pakar Komunikasi Politik UPH Saksikan Quo Vadis Indonesia setiap hari Kamis di TVRI pukul 20.00 WIB