Ani Dan Tutut Tersingkir PKS Award Nggak Politis

LEGISLATIF

Tidak Pengaruhi Perolehan Suara

Mbak Tutut dan Ibu Ani Yudhoyono tersingkir dari nominasi penerima PKS award. Acara penghargaan bertajuk 8 inspiring woman itu sepi peminat. Alhasil manuver politik itu, tak berhasil menggaet hati pemilih perempuan.

Harapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendulang suara dari kaum hawa, melalui ajang PKS award tak terpenuhi.

Tersingkirnya nama besar perempuan Indonesia seperti, first lady Ibu Ani Yudhoyono dan putri mendiang Soeharto Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, dari daftar calon unggulan penerima penghargaan membuat acara itu, jauh dari gaung politik.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penghargaan itu tak membawa dampak positif sama sekali, untuk mendongkrak perolehan suara PKS dari kaum perempuan.

"Kalau cuma acara seremonial, tanpa ada tindak lanjutnya, maka acara itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perolehan suara PKS dari kaum perempuan," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Rakyat Merdeka melalui ponselnya, kemarin.

Apalagi, lanjut Siti Zuhro, media massa baik cetak atau elektronik tidak memblow up acara itu, maka dipastikan gawe PKS itu mubazir. Alhasil acara itu, kurang direspon masyarakat, karena hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui itu.

"Seharusnya acara itu dibantu juga lewat iklan, supaya masyarakat mengetahui dan menjadikan perempuan yang menerima penghargaan itu, menjadi motivator baginya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Leida Hanifa Amaliah membeberkan, perempuan penerima penghargaan PKS berasal dari bidang birokrasi, pendidikan, sosial-budaya dan lingkungan.

"Inspirasi itu tak mesti datang dari orang besar. Seringkali datang dari orang yang dianggap kecil oleh orang lain," katanya.

Lebih lanjut, Leida melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka mengungkap, tersingkirnya nama Ibu Ani Yudhoyono, Mbak Tutut dan Mufidah Kalla dari daftar unggulan penerima penghargaan, bukan berarti lantaran mereka tidak menginpirasi perempuan Indonesia. Nama-nama itu tak muncul, lantaran dukungan mereka kurang kuat.

"Ini kan mekanismenya polling melalui SMS, jadi yang banyak dukungan, maka dialah yang tampil. Polling ini tidak ada keterpautan dengan PKS," katanya.

Ribuan pesan pendek yang diterima PKS dari perempuan Indonesia, hanya memilih delapan orang yakni, Marwah Daud Ibrahim, Neno Warisman, Nani Zulmarini, Edi Sedyawati, Bunda Iffet, Eniya Listiani Dewi, Maria M. Hartaningsih, dan Sri Wulandari.

Sekadar informasi, ke delapan nomine yang keluar itu, telah menerima penghargaan pada Jum'at (19/12). Acara malam penghargaan itu digelar di Ballroom Hotel Sari Pan Pacific.

Saat menerima penghargaan, Marwah Daud Ibrahim mengajak kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Rakyat Merdeka |

The Habibie Center dan Kepemimpinan Nasional

The Habibie Center (THC) pada tanggal 25 November 2008, bertempat di Ballroom Hotel Gran Melia, mengadakan rangkaian acara rutin tahunan berupa penganugerahan The Habibie Award dan Beasiswa S-3 serta seminar dengan tema "Pemilu 2009: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional."

Dr. Ahmad Watik Pratiknya atas nama THC memberikan pengantar seminar berjudul "Krisis Kepemimpinan dan Kepemimpinan dalam Krisis: Refleksi THC tentang Kepemimpinan Nasional."

Beberapa hal menarik disampaikan dalam refleksi THC tentang kepemimpinan nasional antara lain: Pertama, sesungguhnya banyak potensi (muda) yang berkualitas di partai maupun sumber yang lain untuk jadi presiden, masalahnya adalah sedang terjadi "sumbatan" pada proses rekruitmen dan aktualisasi potensi calon.

Kedua, THC juga mencermati bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami sindrom kepemimpinan "semu" (quasi leadership syndrome). Attitude lebih sebagai politisi dari pada sebagai pemimpin (leader); Behavior lebih transactional daripada transformative; dan dalam action dan decision lebih simbolik (hadir secara fisik yang dirundung krisis, kunjungan ke lokasi bencana) daripada functional (aksi nyata berupa keputusan atau kebijakan yang tertata, terukur dalam mengatasi persoalan secara tepat dan cerdas).

Ketiga, banyak pemimpin melihat kekuasaan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat mencapai tujuan. Kepemimpinan transactional lebih diambil dengan pertimbangan "untung rugi" seperti perdagangan, bukan benar-salah atau tepat-melenceng; mengandalkan hard power seperti perintah, reward, hukuman dan kepentingan pribadi (self interest) sementara kepemimpinan transformative berorientasi pada perubahan demi mencapai tujuan, dengan melibatkan sebanyak mungkin pengikut serta lebih memanfaatkan soft power seperti; memberi contoh, memotivasi pengikut untuk memiliki idealisme dalam mencapai tujuan.

Keempat, Dr. Watik kemudian mengutip Karen Boehnke dkk (1998) yang melakukan penelitian lintas budaya dan menemukan bahwa pemimpin transformational memiliki kesamaan perilaku: Visioning (mampu memberikan rumusan masa depan, ke mana kita akan mengarah); Inspiring (mampu menimbulkan kegairahan); Stimulating (bisa merangsang minat); Coaching (bisa memberikan bimbingan) dan Team Building (mampu membangun tim kerja yang solid).

Kelima, dalam krisis urutan kriteria pemimpin menurut The Habibie Center adalah: 1) Kriteria Utama (decisive) yang berarti kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu serta akurat serta mampu menjalankan keputusan dan mengelola perubahan secara sistemik; 2) Kriteria Dasar (kapabilitas) memiliki visi dan pandangan jauh kedepan, bisa mengarahkan dan memobilisasi rakyat mencapai tujuan, punya kecerdasan emosional dan bisa berempati serta kemampuan komunikasi, memahami dinamika daerah serta visi internasional dalam bentuk track record yang nyata; dan (integritas moral, kejujuran publik, adil, tak tersangkut KKN atau kasus asusila; 3) Kriteria Pendukung (akseptabilitas) atau bisa diterima atau dapat dukungan publik.

Dr. R. Siti Zuhro (THC), mengingatkan bahwa makna pemilu bukanlah sekadar pembeda antara sistem demokrasi dan otoriter tapi merupakan sarana suksesi kepemimpinan secara demokratis, untuk mencari pemimpin yang berintegritas, kredibel, kapabel, akseptabel, akuntabel, visioner dan berani dan tegas dalam membuat dan menjalankan keputusan, memiliki jiwa kenegarawanan, solidarity maker, berwawasan daerah, nasional dan internasional, dan mampu menyelesaikan masalah mendasar bangsa dan bisa membawa perubahan.

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (THC), mengingatkan bahwa presiden adalah icon yang tidak bisa didelegasikan. Perlu memahami kompleksitas global dan keterkaitan luar dan dalam negeri. Pemimpin nasional perlu mengartikulasikan kepentingan nasional dan pandangan tentang tatanan regional dan global di setiap panggung.

Prof. Dr. Sofian Effendi (THC) melihat pentingnya peran birokrasi, dan memberikan kriteria pemimpin nasional sbb: Integritas dan kepribadian tinggi, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas, akuntabilitas, visioner, pemberani, negarawan, solidarity maker dan berwawasan global. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini ada 503 kabupaten/kota dengan sumber pembiayaan 90 persen dari pusat, dan 80 persen dari dana tersebut untuk kepentingan rutin pengelolaan pemerintahan, hanya 20 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin nasional perlu mencermati hal ini secara khusus.

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah). Menyatakan bahwa kalau dulu Bung Karno political builder, Pak Harto economic builder, pemimpin sekarang harus menjadi cultural and education builder. Pemimpin yang diperlukan saat ini adalah civilization builder yang bisa mengkombinasikan ketiga kapasitas di atas, dengannya diharapkan mampu pula menyatukan pilar ekonomi, masyarakat, birokrasi, universitas dan media. Harus ada impian besar untuk mengikat kebersamaan.

Dr. Anis Baswedan menyatakan pemimpin Indonesia harus bisa memberikan optimisme. Adalah sebuah ironi bahwa dulu di Zaman Bung Karno penduduk mayoritas miskin dan tidak terdidik, sedang dijajah sehingga kita punya semua alasan untuk pesimis, tapi Bung Karno dan pejuang segenerasinya memunculkan sikap optimisme. Saat ini kita punya semua alasan untuk menjadi optimis tapi kita, termasuk media, dilanda oleh gelombang pesimisme kolektif. Jadi self defeating nation. Salah satu tugas pemimpin adalah menimbulkan optimisme.

Para pembicara mengingatkan bahwa Pemilu 2009, harus menjadi arena konsolidasi demokrasi. Dewi Fortuna menegaskan bahwa demokrasi bukan alat tapi nilai (values) yang harus diperjuangkan. Anis Baswedan mengingatkan agar kita tidak hanya sibuk memikirkan input tapi juga output delivery dan manfaat dan jelas serta rangkaian dan komponen arsitek demokrasi.

Prof. Ing. B.J. Habibie yang mengkuti dengan saksama dialog dan menjadi penanggap mengingatkan perlunya pemimpin fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta mengingatkan tentang pentingnya peran agama, budaya, dan iptek dalam proses pengembangan peradaban.

Kepemimpinan adalah faktor penting untuk mewujudkan Nusantara Jaya. Rangkaian studi dan seminar The Habibie Center telah membantu kita untuk melihat dengan perspektif yang lebih tajam dan luas. Tantangan kita adalah mencari, menemukan dan membentuk barisan kepemimpinan nasional yang tangguh dalam era tarikan globalisasi di satu ujung dan tarikan otonomi daerah di ujung yang lain.

Mari kita lakukan dengan hati. Salam Nusantara Jaya 2045.

www.marwahdaud.com dan marwahdi@yahoo.com

Sistem Multi Partai Lahir Kader Asal Comot

JAKARTA-- Mantan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Dr Sofian Effendi menilai, sistem politik multi partai telah menyebabkan lahirnya kader-kader partai "asal comot".

"Kader 'asal comot' itu tidak dibekali pengetahuan yang cukup tentang fungsi sistem politik, bermoral rendah, dan menganggap politik adalah lapangan pekerjaan baru, dan menjadikan proses politik sebagai komoditi atau barang dagangan," katanya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya pada seminar bertema "Pemilu 2009: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional" yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-9 The Habibie Center (THC).

Selain Sofian Effendi, pembicara lain dalam seminar tersebut adalah Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komarudin Hidayat, pengamat politik Dewi Fortuna Anwar dan peneliti senior THC Siti Zuhro.

Karena itu, katanya, partisipasi politik masyarakat hanya bersifat formal dan terbatas hanya pada kegiatan pemilu. Ia juga mengatakan bahwa menjelang Pemilu 2009 belum nampak tanda-tanda akan terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kemacetan konsolidasi demokrasi di Tanah Air.

Sedangkan peneliti senior THC Siti Zuhro mengatakan bahwa pemilu bukanlah sekadar pembeda antara sistem demokrasi dan sistem otoriter.

Namun, katanya, pemilu merupakan sarana bagi suksesi kepemimpinan secara demokratis, untuk mencari pemimpin yang berintegritas, kredibel, kapabel, akseptabel, akuntabel, dan mampu menyelesaikan masalah bangsa serta menjanjikan perubahan.

Karena itu, dia berharap, Pemilu 2009 mampu menciptakan sistem, mekanisme, dan proses pemilu yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas keterwakilan dan akuntabilitas politik.

Sedangkan pengamat politik Dewi Fortuna Anwar yang juga Direktur Program dan Riset THC dalam seminar tersebut memaparkan makalah tentang kepemimpinan nasional dan konstelasi politik global.

Ia mengatakan bahwa presiden merupakan simbol utama negara dan mewarnai pelaksanaan politik luar negeri dan ikon tersebut tidak bisa didelegasikan.Karena itu, katanya, pemimpin nasional ke depan perlu memahami kompleksitas global dan mampu mengartikulasikan kepentingan nasional dan meningkatkan citra politik RI di lingkungan internasional. ant/ah

Koalisi Tak Berlanjut, Tanda Semunya Politik Indonesia

JAKARTA, SELASA - Koalisi yang tak berkelanjutan dipandang sebagai tanda bahwa proses politik yang dimainkan oleh partai politik di Indonesia masih semu, tidak hakiki dan hanya digunakan untuk mewujudkan ambisi elit politik melalui parpol sebagai mesin kekuasaan.

Hal ini diungkapkan oleh manajer Riset The Habibie Center (THC), Siti Zuhro, dalam seminar nasional THC yang bertajuk "Pemilu 2009, Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional" di Hotel Gran Melia Jakarta, Selasa (25/11).

"Koalisi yang dibangun antar parpol seringkali membingungkan masyarakat dan tidak berbasis pada ideologi dan platform partai," ujar Siti.

Menurut dia, dalam kondisi ini proses politik belum dimaknai sebagai proses pendidikan politik secara utuh untuk masyarakat. Parpol juga belum menyadari dirinya sebagai media artikulasi kepentingan masyarakat untuk mewujudkan harapan, keinginan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Siti mengharapkan ke depannya perlu kesamaan antara koalisi partai di daerah dengan koalisi partai di tingkat nasional dengan memberlakukan electoral treshold sebesar lima persen. "Ini maksudnya, agar Indonesia di masa yang akan datang cuma punya dua partai saja," tutur Siti.

LIN

'KPU Harus Profesional'

Mekanisme kontrol ada di tangan masyarakat.

JAKARTA -- Demi membangun kepercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta agar dapat bekerja secara profesional. Jika masyarakat tidak memercayai penyelenggara pemilu, akan berimplikasi pada pelaksanaan pemilu. ''Harus membangun kepercayaan dari masyarakat dengan bekerja secara transparan dan akuntabel,'' kata Valina Singka, mantan anggota KPU, Sabtu (22/11).

Ditemui setelah menjadi pembicara dalam seminar Belajar dari Pilkada Langsung Menuju Pemilu 2009 yang diselenggarakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, Valina Singka juga meminta KPU agar lebih transparan, bekerja sesuai jadwal, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu, dan memberikan informasi yang menyeluruh pada masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Siti Zuhro, peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia menilai, anggota KPU saat ini belum menunjukkan profesionalismenya. ''Perlu ada peningkatan profesionalisme dan independensi KPU,'' katanya.

Siti Zuhro mencontohkan, banyak pelaksanaan tahapan pemilu yang meleset dari jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, sering terjadi kesalahan dalam data yang dikeluarkan KPU. Ia berharap, dalam waktu yang relatif singkat, KPU dapat membenahi kinerjanya.

Waspadai persekongkolan

Selain itu, Siti Zuhro pun meminta agar masyarakat mewaspadai kemungkinan adanya persekongkolan politik dan bisnis dalam pemilihan umum yang melibatkan peserta pemilu dengan pemilik modal.

Ia mengingatkan, kemungkinan persekongkolan tersebut juga terjadi dalam pemilu legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2009.
''Ini perlu dicermati dan diwaspadai kemungkinan persekongkolan politik dan bisnis yang dapat menjadikan pemilu hanya sebagai seremonial belaka,'' katanya.

Dia menjelaskan, jika persekongkolan ini dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan pemerintah hasil pemilu hanya akan loyal pada klien politik dan bisnisnya daripada rakyat. ''Ini harus diakhiri. Mekanisme kontrol ada di masyarakat. Harus ada gerakan untuk menghentikan ini,'' katanya.

Pemilik modal, lanjut dia, tidak dilarang untuk memberikan bantuan pada peserta pemilu. Sebaliknya, peserta pemilu juga diperbolehkan untuk menerima bantuan, namun mereka harus tetap mempertahankan independensi.

''Selama dana yang diberikan tidak mengikat pemenang pemilu untuk selalu mengikuti kemauan pemilik modal maka tidak masalah. Akan tetapi, bagaimana jika itu mengikat?'' katanya. ant
(-)