Syariat Islam, dari Desa Mengepung Kota

LAPORAN KHUSUS
Oleh
Fransisca Ria Susanti

Pengantar Redaksi:
Penerapan peraturan daerah (perda) di sejumlah daerah yang mengacu pada hukum Islam memicu kontroversi. Kalangan perempuan kerapkali menjadi korban. Kebijakan otonomi daerah pun dipersoalkan. Liputan khusus kali ini menyoroti hal terkait, termasuk wawancara dengan Direktur International Centre for Islam and Pluralism (ICIP) Syafii Anwar.

JAKARTA –- Minggu (21/5), jalanan Jakarta dipenuhi warna putih. Ribuan orang dengan umbul-umbul dan spanduk serta busana putih melakukan prosesi dari bunderan Hotel Indonesia (HI) menuju gedung DPR/MPR. Mereka mendesak DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang telah memicu kontroversi akhir-akhir ini.
Dipelopori Majelis Ulama Indonesia (MUI), ribuan orang ini tergabung dalam sejumlah organisasi masyarakat dan komunitas keagamaan, termasuk Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Forum Betawi Rembug (FBR), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan berbagai komunitas majelis taklim.
Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amien dalam kesempatan tersebut mendesakkan sejumlah tuntutan kepada DPR. Dua di antaranya adalah pemberian sanksi tegas kepada pelaku pornografi dan pornoaksi serta adanya lembaga khusus yang menjamin RUU tersebut berlaku.
Aksi hari Minggu itu, seperti menjadi puncak dari seluruh rentetan “perjuangan” pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Ada pertunjukan kepada publik yang plural bahwa mayoritas penghuni republik ini membutuhkan aturan yang lebih khusus. Permintaan untuk kekhususan semacam ini sebenarnya mulai bergaung sejak penerapan otonomi daerah pada tahun 1999.
Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, otonomi memberi semacam keleluasaan kepada daerah untuk membuat kebijakan publik sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing.
Kebijakan top down yang berlaku di era Orde Baru mulai ditiadakan. “Ketika keleluasaan itu diberikan, mulai muncul keinginan daerah untuk menampilkan kekhasannya,” ungkapnya.
Dalam upaya memunculkan kekhasan daerah inilah, sejumlah wilayah mulai memunculkan perda bernuansa syariat, baik itu namanya Perda antipelacuran, antiperjudian, antimaksiat, busana muslim ataupun tentang wajib baca Al-Quran.
Perda semacam ini tak hanya muncul di tingkat provinsi, tapi juga kabupaten, bahkan desa. Desa Padang yang berada di Kecamatan Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan, misalnya, telah mengeluarkan Peraturan Desa No 5 Tahun 2006 tentang Hukuman Cambuk. Hukuman ini diberikan kepada penzina, penjudi dan pemabuk.
Di daerah pemerintahan tingkat dua, sejumlah kabupaten dan kota yang bisa disebut telah mengeluarkan perda sejenis, antara lain Tangerang, Padang Pariaman, Kota Padang, Serang, Pandeglang, Cianjur, Pamekasan, Jember, Tasikmalaya, Kota Batam, Depok, dan Indramayu. Sementara di tingkatan provinsi, ada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, DKI Jakarta dan Banten.
Ironisnya, kelahiran sejumlah perda syariat ini memunculkan keresahan di masyarakat. Banyak kisah salah tangkap yang muncul di berbagai wilayah akibat penerapan perda ini. Posisi perempuan pun, yang katanya akan “diselamatkan” dengan keberadaan perda ini justru semakin marginal.
Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfa Anshor secara tegas bahkan menyebut penerapan perda”syariat” ini merupakan kriminalisasi terhadap perempuan. “Hampir semua peraturan tersebut menjadikan perempuan sebagai objek,” ungkapnya.
Maria Ulfa menyebut, zaman jahiliah –sebelum Islam lahir- perempuan berada dalam posisi yang sangat tertekan dan tidak dihargai.Kondisi ini kemudian coba diatasi dengan munculnya Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, sesuatu yang diperjuangkan oleh Islam. Misi keadilan Islam ini termasuk membebaskan kondisi ketertekanan perempuan.

Politisasi Agama

Maria Ulfa juga melihat perda “syariat” ini sebagai upaya politisasi agama. Penerapan perda seolah-olah merujuk pada ajaran Islam. Padahal, ini murni masalah politisasi agama. “Indonesia kan bukan negara agama, sehingga kelompok mayoritas tetap tak bisa memaksakan kehendaknya,” katanya.
Sementara cendekiawan muslim, Yudi Latief, melihat penerapan perda “syariat” ini merupakan sindrom Victorian. Sejumlah besar birokrat dan pemimpin negeri ini mencoba memoles kepemimpinan mereka dengan berbagai peraturan dengan menyeret dalil-dalil agama. Padahal aturan yang berbalut dengan nilai-nilai agama tersebut tidak lebih dari sekadar cadar untuk menutupi buruknya kepemimpinan dan ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah-masalah nyata yang dihadapi warganya.
Ia yakin, upaya simbolik beberapa daerah membuat perda “syariat” dapat menjadi bumerang waktu jika pemerintah daerah setempat tidak mampu menjawab permasalahan nyata warganya.
“Ada titik jenuhnya. Ini boomerang efect jika perda- perda tersebut nantinya tidak membantu masyarakat keluar dari krisis,” katanya.
Menurutnya, komunitas agama seharusnya bergerak lebih maju dari sekadar formalitas dan bermain-main di tataran simbolik. Agama, menurutnya, harusnya hanya berkutat di dalam wilayah etik dan prinsip.
Uniknya, permainan di tataran formalitas ini tak hanya dilakukan komunitas Islam, tapi juga Nasrani. Di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan muncul perda serupa. Pemerintah kabupaten setempat mengeluarkan Perda No 10/2003 yang mengatur masalah ketertiban umum, seperti minuman keras, prostitusi dan judi. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana tersebut maksimal enam bulan kurungan dan denda Rp 3 juta. Sedangkan, pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan penyidikan adalah polisi pamong praja.
Menurut Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Perundang-undangan Kabupaten Alor, Melkson Beri, pihaknya sudah melakukan public hearing dan sosialisasi sebelum perda tersebut disahkan.
Hanya saja, berbeda dengan beberapa daerah yang telah menerapkan perda berdasarkan Syariat, perda di Alor tersebut tidak dapat dijalankan secara maksimal. Pasalnya, keberadaan perda tersebut berbenturan dengan tradisi masyarakat setempat yang menjadikan minuman keras sebagai sebuah minuman kehormatan dalam sebuah pesta. Begitu juga dengan perda yang mengatur soal prostitusi. Namun efektif atau tidaknya perda kesusilaan tersebut, implementasinya cukup meresahkan masyarakat dan telah menyeret-nyeret agama ke ranah politik.

Kaji Ulang

Kontroversi perda “syariat” ini telah membuat sejumlah kalangan mendesak pemerintah –dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri- untuk mengevalusi keberadaan perda-perda tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, keberadaan perda-perda ini bertentangan dengan UU di atasnya. Menurutnya, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sama sekali tidak mendelegasikan masalah hukum ke daerah. Perda dalam UU Pemda itu hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan. “UU Pemda memang memberikan keleluasaan, tapi tidak seleluasa itu. Ini kalau dibiarkan akan menimbulkan keresahan,” katanya. Dia mengatakan, pemerintah dapat mengkaji dengan menggunakan dua cara, yakni membentuk tim khusus maupun memanggil kepala daerah yang telah melaksanakan perda itu. Pembentukan tim dilakukan untuk membuat petunjuk tentang batas-batas pembuatan perda. Pilihan kedua dilakukan supaya para kepala daerah mengerti kesalahannya. Tujuannya untuk kebersediaan merevisi perda itu.
Dia menambahkan, daerah yang berhak menerapkan syariat Islam hanya Aceh. Pasalnya, penerapan Syariat di daerah tersebut secara tegas diatur melalui UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pengaturan ini nantinya juga akan diakomodasi dalam UU Pemerintahan Aceh (PA)
yang saat ini dibahas DPR.
Siti Zuhro juga menilai bahwa Aceh memiliki kekhususan, sementara daerah lain tidak. Untuk itu, dia berharap pemerintah melakukan intervensi terhadap munculnya perda-perda “syariat” tersebut. Selama dini, menurutnya, Depdagri hanya sibuk mengurus perda yang dianggap mengancam kepentingan pusat, misalnya soal retribusi dan Penerimaan Anggaran Daerah. Padahal, menurutnya, perda “syariat” juga tergolong perda bermasalah karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Namun Siti Zuhro menekankan bahwa DPRD bertanggung jawab terhadap evaluasi dari sejumlah perda yang akan disahkan. Jika tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten dan provinsi maka pemerintah pusat harus campur tangan. Ia juga mengusulkan ada pertemuan besar antara gubernur dan seluruh jajaran bupati di bawahnya untuk membahas sejumlah perda bermasalah. Jika hal-hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan memecah belah bangsa. Depdagri sendiri hingga saat ini mengaku sedang melakukan evaluasi terhadap sejumlah perda bermasalah. Apakah perda “syariat” termasuk bagian yang dievaluasi, jawabannya tak jelas. Pejabat di Depdagri mengaku bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap perda-perda syariat tersebut, sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Ma’ruf menjawab belum ada evaluasi.
(emmy kuswandari/tutut herlina)

Wali Nangroe sebagai arena pertempuran kekuatan politik lokal di Aceh

Dalam RUU (rancangan undang-undang) inisiatif otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam dikatakan bahwa di masa yang akan datang anggota DPRD I akan berjumlah 100 orang dan hukum Islam secara murni akan diterapkan. Selain itu akan dibentuk Wali Nangroe selain Gubernur/Wakil Gubernur. Bagi pengamat politik otonomi daerah LIPI, Dr R Siti Zuhro, MA fenomena Aceh memang lain dari yang lain. Doktor lulusan Australia ini tidak begitu yakin bahwa penerapan syariah Islam akan benar-benar dijalankan meskipun dalam beberapa waktu yang lalu hukuman cambuk akan benar-benar ditegakkan sebagai kompensasi dijalankannya hukum Islam secara resmi. Bagi ibu satu putra ini kebijakan yang cenderung top down kurang bisa mengena sehingga hal di atas tidak yakin diterapkan dalam tataran baik elit maupun di tingkat grass root.

Dalam salah satu butir peraturan RUU tersebut juga dibahas masalah perimbangan keuangan daerah dengan porsi 80% untuk daerah dan 20% untuk pusat. Bagi Siti Zuhro hal ini hanya akan terwujud jika pemerintah benar-benar ikhlas dan didukung adanya political will, political commitment dan law enforcement diantara pemerintah pusat dan daerah. Jika beberapa syarat tersebut tidak ada maka kemungkinan hanya akan membuat otonomi khusus berwajah banci katanya. Disamping itu perlu untuk melihat kondisi aceh paska tsunami yang membutuhkan tidak hanya double tapi tripple perhatian serta perbaikan menyongsong otonomi khusus. Perjanjian Helinsky dipandang positif membawa kondisi aman di Aceh sehingga segala rencana ke arah pelaksanaan otonomi khusus dapat kondusif dilaksanakan.

Menanggapi masalah pembentukan wali nangroe diharapkan siapapun yang jadi wali nangroe harus ada semacam mekanisme fit and propper test. Lewat mekanisme ini diharapkan orang yang terpilih benar-benar capable mewakili dan mengakomodir semua kekuatan yang ada di Aceh. Menilik tujuan dibentuknya wali nangroe adalah sebagai simbol pemersatu rakyat Aceh bak sultan di Yogyakarta. Tetapi jika menengok proses pemilihannya yang dilakukan oleh lembaga Ahlul Hali Wal Aqdi dengan anggota 99 orang yang terdiri dari DPRD, MPU (majelis permusyawarakat ulama) maupun tokoh adat maka tidak tertutup kemungkinan ini akan menjadi semacam struggle of power oleh partai-partai yang termanifestasikan di dalam DPRD. Hal ini akan semakin panas jika partai lokal benar-benar terbentuk disana. Partai lokal sebagai salah satu tuntutan GAM dan akan direalisasikan 18 bulan setelah penandatanganan MoU Helinsky.

Secara adat dan budaya diharapkan wali nangroe dapat mengakomodir semua elemen yang ada dalam masyarakat baik GAM, pemerintah Indonesia maupun rakyat di luar GAM dan pemerintah. Namun jika kita menengok ke belakang wali yang diibaratkan seperti posisi sultan di Yogyakarta ini dalam prakteknya belum kita temukan. Hal ini terlihat tidak adanya tokoh pemersatu yang mampu meredam (baca berwibawa,dituruti dan dihormati) dan jadi mediator diantara GAM dan pemerintah Indonesia. Siti Zuhro membenarkan bahwa Aceh sudah lama kehilangan leadership. Maka munculnya wali nagroe hanya akan menjadi ajang perebutan kekuatan politik lokal yang ada di Aceh jika wali ini dianggap mempunyai peran penting karena posisinya yang cenderung “paling atas” secara adat melebihi gubernur yang lebih merupakan simbol wakil pemerintah Indonesia. (septi satriani)

Hamid & Anas Kapan Disentuh?

Executive Summary
Rangkuman pemberitaan beberapa media masa yang terkait dengan KPK

Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya jangan pilih kasih. Siapa saja yang terindikasi hendaknya segera di jadikan tersangka, termasuk Hamid Awaluddin yang kini menjadi Menhuk dan HAM, serta Anas Urbaningrum yang menjadi Ketua DPP Partai Demokrat. Terobosan KPK yang sudah menetapkan lima orang yang jadi tersangka dan satu jadi tedakwa (lihat tabel), itu langkah hebat meskipun prosesnya terkesan lamban. Tapi lebih hebat lagi kalau semua yang terindikasi melakukan korupsi segera di jadikan tersangka. KPK di harapkan tidak pandang bulu untuk memeriksa anggota KPU, termasuk yang sudah keluar seperti Hamid Awaluddin dan Anas Urbaningrum. Hal ini dikatakan Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Hendardi dan Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin. (Rakyat Merdeka, 22 Juli 2005)

Kepala Daerah harus punya Sense of Innovation

Agus Yuwono, Kota Malang - Dalam acara seminar sehari dengan tema Menciptakan Daya Saing Perekonomian Daerah di Hotel Tugu tadi pagi, Siti Zuhro Pakar Otonomi Daerah dari The Habibie Centre menyatakan Desentralisasi sampai saat ini masih belum terlaksana secara maksimal.

“Penyebab Desentralisasi itu masih belum bisa berjalan secara maksimal karena pelaksana birokrasi sampai saat ini masih belum tereformasi. Reformasi birokrasi yang diperlukan adalah reformasi secara kelembagaan yang diiringi dengan peranan Leadership lokal seperti pimpinan daerah. Pimpinan Daerah diharapkan harus bisa membuat terobosan yang bisa memancing masuknya investasi, yang memang saat ini dimungkinkan dengan sistem desentralisasi itu,” jelas R. Siti Zuhro.

Menurut R. Siti Zuhro, saat ini reformasi birokrasi yang dimaksudkan itu tergantung pada sense of innovation atau memiliki visi misi ke depan yang dimiliki seorang Kepala Daerah untuk bisa memajukan daerah yang dipimpinnya.

“Tindakan-tindakan riil yang bisa membuat sebuah daerah itu maju antara lain tentang pelayanan publik yang bagus, dan bagaimana menciptakan agar tidak terjadi High Cost Economy. Selama terobosan oleh Pimpinan Daerah itu untuk pelayanan dan kebaikan masyarakat, maka tidak akan bertabrakan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegas Siti. (AY)

Dialog Capres sebagai Ajang Kolusi

Jakarta, Sinar Harapan

Dialog pasangan calon presiden (capres) mulai Selasa (14/9) pukul 20.00 sampai Kamis (16/9) merupakan ajang yang kolutif karena sudah ada kompromi-kompromi dan rekayasa. Hal ini terlihat dari panelis yang tidak independen karena diajukan oleh pasangan capres, bukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Demikian pendapat pengamat bidang politik, birokrasi dan otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr R Siti Zuhro, PhD. Pengamat komunikasi politik, Viktor Manayang yang juga Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), ketika dihubungi secara terpisah menilai panelis dalam dialog nanti tidak independen.

Siti Zuhro yang dihubungi SH Selasa pagi, menegaskan bahwa dalam acara capres nanti malam tidak ada debat sehingga sama sekali tidak ada dinamikanya. Padahal kalau kedua pasangan capres-cawapres itu disandingkan, akan sangat menarik karena ada spontanitas jawaban dari para capres-cawapres dan ini memperlihatkan figur mereka, serta pengetahuan dan ketangkasan mereka.
“Saya tidak tahu mengapa berubah dari acara kampanye untuk pilpres putaran pertama dulu, yang saling menanggapi. Dengan acara monoton sekarang ini jadi sangat linier, tidak ada greget, hanya ungkapan yang semestinya lewat media massa juga bisa,” tambah Siti Zuhro.
Ia menilai pergeseran itu karena persoalan individu, karena dulu kedua capres yaitu Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada dalam satu kabinet. “SBY kan dulu pembantunya Megawati, jadi memang ada efek psikologis bagi Megawati; bagaimana, dia dulu bosnya masak pembantu disandingkan dengan bosnya. Tapi seharusnya persoalan ini dilepaskan saat mereka berdua menjadi capres. Nah, ini rancunya.”
Ia berpendapat, seharusnya kampanye capres seperti dulu, ada debat sehingga ada dinamika. Mengenai panelis, seharusnya menjadi wewenang bagi penyelenggara yaitu KPU untuk merekrutnya. Jadi kalau panelis ditunjuk oleh capres, berarti menjadi ajang yang kolutif, sudah ada kompromi dan rekayasa sedemikian rupa.
Oleh karena itu Siti Zuhro mengusulkan, di masa depan kalau sudah ada kesepakatan hubungan langsung antara pemilih dan yang dipilih, maka jangan setengah-setengah. Sebab seperti sekarang, demokrasi di Indonesia setengah-setengah, yakni tidak otoriter tapi juga tidak demokrasi penuh. “Debat juga, mestinya debat yang sesungguhnya. Tapi sekarang ini debat-debatan. Jadi percuma saja kalau sepert ini, tidak objektif.”

Viktor Manayang ketika dihubungi SH, Senin (13/9), mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, panelis yang tampil dalam acara “dialog penajaman visi, misi dan program pasangan capres dan cawapres” kurang independen, sebab panelis diajukan oleh pasangan capres-cawapres. “Kredibilitas dialog itu yang kurang, karena panelis diusulkan sendiri pasangan calon. Ya, dengan sendirinya independensinya berkurang. Seharusnya pasangan calon cukup mengajukan kriteria dari panelis.”
Dialog tersebut berlangsung selama tiga hari (14-16 September 2004) dengan dipandu oleh tiga moderator dan 24 panelis, di Hotel Hilton, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Kedua pasangan capres-cawapres tampil secara terpisah. Menurut Manayang, idealnya panelis diusulkan dan ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara, namun pasangan calon harus tetap diberi kesempatan untuk menolak panelis dengan alasan yang bisa diterima. “Kalau ada panelis yang diperkirakan akan menyudutkan pasangan calon tertentu, maka pasangan calon bisa menolak. Tapi kalau ikut menentukan panelis, itu akan menyebabkan kurang independen.”
Ia mengungkapkan, di berbagai negara maju, pasangan calon bisa menolak panelis yang dianggap memusuhi mereka, sehingga panelis itu bisa ditolak. Tapi yang terjadi di negara kita, panelis yang tampil justru sangat berpihak pada pasangan calon. “Bila panelis diusulkan pasangan calon, tentu yang dipilih merupakan yang berpihak,” tuturnya.
Mengenai argumen dari tim kampanye bahwa usulan panelis itu agar ada jaminan visi, misi dan program bisa digali lebih jauh, Manayang mengatakan, tentunya tim kampanye memikirkan agar pasangan calon yang didukung tetap aman. Jadi, sejauh sesuatu itu bisa dikontrol, maka tim kampanye akan berusaha mengontrol. “Memang ini akan menguntungkan pasangan calon, tapi sebenarnya merugikan publik.”

Massa Mengambang

Ditanya tentang efektivitas dialog selama tiga hari untuk meraih dukungan, Manayang menjelaskan, pasangan calon hanya bisa membidik massa mengambang, sebab sebagian besar pemilih sudah menentukan pilihan pada putaran pertama. Artinya, kedua pasangan calon hanya memperebutkan suara yang mendukung Amien Rais, Wiranto dan Hamzah Haz pada pilpres putaran pertama lalu.
“Kalau pada putaran pertama, mereka yang memilih Megawati atau SBY akan tetap memilih itu pada putaran kedua ini. Jadi, massa mengambang itu kian sedikit menjelang hari pencoblosan,” jelasnya. Ia juga memperkirakan dialog itu tidak akan membawa pengaruh besar untuk perolehan suara, karena dari berbagai kegiatan yang mirip kampanye selama ini pemilih sudah bisa menentukan pilihan.
“Kan sudah ada yang pilih golput, dukung calon ini atau itu. Jadi, tidak terlalu banyak pemilih yang bisa digoyahkan dengan dialog selama tiga hari itu,” kata Manayang. Selain itu, publik yang menyaksikan acara dialog itu tidak lagi menjadikan acara dialog sebagai satu-satunya referensi untuk menentukan pilihan pada 20 September 2004. “Tentu, dialog itu ada pengaruhnya, tapi saya kira tidak terlalu besar.”

Hal itu juga ditanggapi Siti Zuhro. Menurutnya, posisi Megawati sebelum terjadi bom Kuningan sudah baik, ini terlihat dari hasil jajak pendapat. Tapi setelah bom Kuningan, posisi Megawati tidak diuntungkan, karena ini menyangkut kinerja pemerintahan Megawati. “Bagaimanapun, rakyat melihat dari itu. Tapi masalahnya, bagaimana dia mengatasi masalah ini, bagaimana meyakinkan kembali kepercayaan masyarakat. Ini yang saya lihat belum dilakukan secara maksimal.” (ayu/ady)