'Tidak Mudah Calon Independen Menangkan Pilkada'

Rep: Eko Supriyadi/ Red: Bilal Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi melayangkan pernyataan kontroversial, usai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih maju sebagai cagub DKI lewat jalur independen. Edi menyebut, majunya Ahok melalui calon perseorangan merupakan bentuk upaya deparpolisasi.

"Tidak ada kaitannya antara majunya calon perseorangan dengan upaya deparpolisasi," kata peneliti politik LIPI Siti Zuhro, saat dihubungi, Rabu (9/3).

Menurut dia, UU Pilkada memberikan payung hukum pada parpol dan perseorangan untuk mengikuti pilkada. Bahkan, Pilkada DKI Jakarta pada 2012 menghadirkan dua pasangan calon perseorangan.

Artinya, lanjut dia, pilkada langsung memberikan peluang baik calon dari parpol/gabungan parpol mapun perseorangan. Justru, munculnya calon perseorangan dalam pilkada bisa menjadi motivasi bagi parpol, untuk secara serius merekrut kader-kader yang kompeten untuk diusung dalam pilkada.

Namun, Zuhro menilai pernyataan politikus PDIP itu dikeluarkan bukan lantaran kecewa terhadap pilihan politik Ahok. Sebagai Ketua DPRD, Prasetyo pastinya tahu perangai Ahok dan perilaku politiknya.

Sejak menjadi Gubernur DKI, Ahok nemutuskan hubungannya dengan partai pengusung. Dia juga sering berkata keras dan mengkritik pedas DPRD DKI. "Itu bisa menjadi salah satu indikasi Ahok lebih nyaman dengan calon perseorangan dan tak mau repot dengan partai maupun DPRD," ujarnya.

Zuhro juga menjelaskan, kalau belajar dari pilkada DKI Jakarta 2012, ada dua pasangan calon dan keduanya tidak menang. Di Indonesia hanya ada enam kapala daerah dari perseorangan dari 541 kepala daerah. "Artinya tidak mudah bagi perseorangan memenangkan pilkada," katanya.

Siti Zuhro: Kinerja Menteri BUMN Belum Terlihat

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai, kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena itu, Presiden Jokowi harus mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada menteri-menteri yang kinerjanya belum dirasakan masyarakat.

”Saya belum mendengar keberhasilan Kementerian BUMN, yang santer terdengar hanya cerita tentang rencana penjualan aset dan isu meremehkan Presiden,” kata Siti Zuhro saat wawancara dengan Kartoyo DS dari Suara Karya di Jakarta, Rabu (4/11). Berikut petikannya:

DPR menyetujui UU APBN 2016 disahkan, tapi dengan syarat usul penyertaan modal negara (PMN) ditolak. Menurut Anda?

Kalau DPR serentak menolak dan alasannya sangat rasional karena misalnya akan berdampak negatif terhadap kemampuan APBN, maka alasan ini harus dikemukakan dengan jelas agar publik juga paham.

Artinya, penolakan DPR tersebut harus ada argumen yang cukup supaya Menteri BUMN juga memahami dan mengetahui secara gamblang.

Sejauh ini, bagaimana penilaian Anda terhadap kinerja Menteri BUMN?

Kinerja Menteri BUMN kurang mengundang antusiasme publik, karena hasilnya belum dirasakan langsung. Yang terdengar justru kontroversi tentang rencana penjualan aset, rumor politik Menteri BUMN yang melecehkan Presiden dan permintaan suntikan dana untuk BUMN.

Ada pihak yang meminta Rini Soemarno diganti, wajarkah?

Mengganti menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Bila menterinya kurang dipercaya publik, maka Presiden perlu mengevaluasi supaya Kabinet Kerja bisa bekerja dengan baik.

Dari perspektif politik pemerintahan, menurut Anda apa Rini masih perlu dipertahankan?

Pada prinsipnya, menteri itu adalah pembantu Presiden. Kalau kinerja para menterinya baik, maka Pemerintahan Jokowi akan terdongkrak.

Sebaliknya, komando Jokowi yang tak diikuti para menteri membuat capaian yang ditargetkan meleset. Bila itu yang terjadi, maka menteri yang dinilai tak menimbulkan animo positif publik dan mendapatkan sorotan tajam banyak kalangan, patut dipertimbangkan kelanjutannya.

Apa ada parpol yang mengincar kursi Rini untuk kepentingan Pemilu 2019?

Semua fenomena tersebut perlu dipertimbangkan Jokowi. Karena, kalau gagal dalam memahami fenomena yang muncul akan menimbulkan gangguan terhadap pemerintahannya.

Hal yang nyaris sama terjadi pada Sri Mulyani pada era Pemerintahan Presiden SBY, sehingga akhirnya diganti oleh Agus Martowardoyo. ***

Siti Zuhro: Banyak Janji Jokowi yang Belum Terpenuhi

Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, masih banyak janji yang belum bisa direalisasikan. Hal yang sangat dirindukan masyarakat adalah terjaminnya kesejahteraan masyarakat.

Berikut wawancara wartawan Suara Karya, Rully Ariefandi, dengan pengamat LIPI, Siti Zuhro, di Jakarta kemarin.

Bagaimana kinerja pemerintahan Jokowi-JK?

Dari sisi ekonomi, memang belum optimal. Masyarakat menengah ke bawah masih sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, bidang ekonomi masih lemah.

Benarkah situasi politik yang gaduh mengganggu kinerja pemerintah?

Pasti ada dampaknya. Karena itu, Jokowi harus mampu mengelola kekuatan politik tidak hanya dari partai pendukung, tetapi juga di luar itu. Sesuai program Nawacita, pemerintah juga harus mampu membangun demokrasi dan pilar-pilarnya.

Apa yang harus dilakukan Jokowi ke depan?

Ke depan harus tetap berfokus pada perbaikan ekonomi lewat jalinan kemitraan yang baik dengan parlemen dan partai. Masih banyak janji Jokowi yang belum bisa dipenuhi. Pengharapan masyarakat masih sangat tinggi agar Jokowi bisa memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri.

Apakah perlu reshuffle?

Perombakan kabinet masih sangat dimungkinkan. Menata kabinet memang sangat dipengaruhi oleh kepiawaian Presiden. Dalam menata ulang Kabinet Kerja, Jokowi harus mempertimbangkan kinerja masing-masing menteri.

Jangan hanya bagi-bagi kekuasaan untuk partai pendukung. Ukuran untuk menilai atau me-reshuffle kabinet adalah kinerja dan latar belakang menteri terkait jabatannya saat ini. Dari situ, Presiden Jokowi akan sangat mudah membaca apakah kegagalan kabinet berasal dari sistem yang dibangun, atau justru datang dari pribadi masing-masing menteri.

Apakah program Nawacita akan bisa dijalankan sesuai target?

Memang masih banyak yang pesimistis program kerja Jokowi bisa berjalan baik. Bahkan jauh-jauh hari, ada pihak-pihak yang sudah menyangsikan Jokowi mampu menjalankan program kerjanya. Ke depan, masyarakat masih berharap sangat tinggi akan ada perubahan di pemerintahan Jokowi. ***

Siti Zuhro Kritik Kaderisasi Partai Politik

Pengamat politik Siti Zuhro mengkritik kaderisasi partai politik terkait adanya calon tunggal dan calon napi di beberapa daerah jelang pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang.

Siti Zuhro: Jokowi Lebih Dari Seorang Tokoh Partai

Joko Widodo, dianggap memberi efek pada Pilpres kali ini yang hanya memunculkan dua kandidat Capres. Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti zuhro, menilai bahwa efek Jokowi bukan pada pemilihan legislatif, namun lebih pada pembentukan koalisi partai peserta pemilu. Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda diskusi bertema "Kemana Arah Haluan Politik Indonesia Pasca Pilpres" yang diselenggarakan Maarif Institute, Jalan Tebet Barat Dalam II, jakarta Selatan, Selasa (15/7)