Sabtu, 01 Februari 2014

CAPRES DEMOKRAT: Peserta Konvensi Diminta Tiru Gita Wirjawan

GITA WIRJAWAN MUNDUR - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memasuki ruang untuk jumpa pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1). Gita Wirjawan mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menyusul keikutsertaannya dalam konvensi capres Partai Demokrat. (Antara)



JAKARTA (Suara Karya): Peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat yang memegang jabatan di pemerintahan dan lembaga negara diminta mengikuti jejak Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal yang mundur dari jabatannya. Dengan demikian, mereka bisa berfokus pada keikutsertaan dalam konvensi dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Peringatan ini disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro, pengamat politik Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Jakarta, Jumat (31/1).
Siti Zuhro mengimbau semua peserta konvensi capres Partai Demokrat yang kini menduduki jabatan publik maupun politik agar mengikuti sikap yang ditempuh Gita Wirjawan dan Dino Patti Djalal.
 "Kita tahu, peserta konvensi ini ada menteri, Ketua DPR, Ketua DPD, anggota DPR, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan gubernur. Agar mereka bisa berfokus pada kegiatan konvensi, sebaiknya mereka juga mundur dari jabatan-jabatan itu," kata Siti Zuhro kepada Suara Karya.
Menurut Siti, kalau saat ini banyak pejabat peserta konvensi yang tidak mau melepas jabatannya, hal itu dikarenakan aturan yang ditetapkan oleh Komite Konvensi Partai Demokrati tidak tegas.
"Harusnya panitia konvensi memberikan aturan yang tegas kepada peserta. Tapi, karena ketidaktegasan ini, akhirnya banyak yang tidak fokus. Mereka sibuk sosialisasi ke 34 provinsi. Akhirnya tugas inti sebagai pejabat negara terabaikan," kata Siti Zuhro.
Pendapat serupa disampaikan Hanta Yuda. "Ini contoh yang baik bagi menteri lain seperti Dahlan Iskan, termasuk peserta konvensi lain yang masih menduduki jabatan publik," ujarnya.
 Gita Wirjawan secara resmi telah mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Perdagangan di Jakarta, Jumat (31/1). Gita mundur dengan alasan ingin berfokus bertarung dalam konvensi capres Partai Demokrat.
Surat pengunduran dirinya sudah dilayangkan. Menurut Gita, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menyetujui. "Saya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Perdagangan Republik Indonesia efektif 1 Februari 2014," kata Gita.
Ia merupakan satu dari 11 peserta konvensi capres Partai Demokrat. Aktivitas politiknya belakangan ini kerap dikaitkan dengan kinerjanya sebagai Menteri Perdagangan.
Menurut Hanta, menteri yang ikut konvensi ditengarai memiliki akses fasilitas milik negara dan bersentuhan langsung dengan kinerja pemerintahan. Hal itu berbeda dengan para peserta konvensi yang berasal dari kalangan parlemen seperti DPR dan DPD.
Meski demikian, menurut Hanta, posisi Mendag yang dipegang Gita tidak mempunyai variabel positif untuk mendongkrak elektabilitasnya. Bisa dikatakan posisi menteri tak menjadi panggung strategis bagi Gita. Bahkan, saat ini ada sejumlah masalah yang membelit kementeriannya.
Ia menilai, mundurnya Gita tidak bisa disebut sebagai strategi untuk menaikkan popularitas. Karena, kondisi itu jauh berbeda dengan langkah SBY pada waktu itu mundur dari kabinet Megawati.
Hal berbeda disampaikan Arbi Sanit. Dia berpendapat, para bakal calon presiden sebaiknya tidak memanfaatkan jabatan publik untuk mencapai tujuan politiknya. "Jadi, alangkah baiknya mereka yang ikut konvensi untuk mundur saja. Itu pasti akan mendapat apresiasi karena lebih ideal bagi pembelajaran demokrasi," katanya.
Dia menambahkan, jika peserta konvensi tak mundur dari jabatan publik, akan memicu penurunan kinerja dan kemungkinan tergoda untuk memanfaatkan kekuasaan demi pemenangan "kampanye".
 Dia mengatakan, pejabat yang ikut konvensi mirip dengan seorang petahana (incumbent). "Mundur dari jabatan publik adalah risiko yang harus diambil ketika menjadi peserta konvesi. Dalam konteks ini, mereka yang ikut konvensi mirip dengan calon petahana yang kembali ikut dalam pemilu. Mereka punya akses luas terhadap infrastuktur jabatan untuk keuntungannya," katanya.
Sementara itu, jika sang pejabat tetap berkukuh tak mundur, muncul ketidakjelasan posisi. "Artinya, banyak pihak sulit membedakan kegiatan terkait jabatannya dengan aktivitas konvensi," ujar Arbi.
Julian Aldrin Pasha berharap keputusan yang sama dapat diambil Menteri BUMN Dahlan Iskan yang juga menjadi peserta konvensi. "Pak Gita kan bukan satu-satunya peserta konvensi Demokrat yang saat ini menjadi menteri. Seyogianya menteri lain yang ikut konvensi juga memiliki pertimbangan yang sama dengan Pak Gita," kata Julian.
Ia menegaskan, pengunduran diri Gita baru efektif setelah Presiden SBY mengumumkan menteri baru. "Sebelum diputuskan atau diumumkan penggantinya secara resmi, Pak Gita tetap menjabat Mendag," ujarnya.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi secara terpisah mengatakan, calon pengganti Gita menunggu keputusan Presiden SBY. "Ini adalah keputusan yang sudah diambil. Kita nanti tinggal menunggu keputusan Presiden terkait dengan Kementerian Perdagangan," ujar Bayu yang mendampingi Gita Wirjawan saat mengumumkan pengunduran diri sebagai Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (31/1).
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tidak berniat mengikuti langkah Gita mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dahlan tetap memilih melanjutkan tugasnya sebagai komandan perusahaan-perusahaan pelat merah.
Alasannya, Dahlan belum dipastikan sebagai calon presiden yang bakal diusung oleh partai bernomor urut tujuh itu. (Kartoyo DS/Feber S)

Selasa, 21 Januari 2014

Siti Zuhro: 'Pileg 2014 Diundur akan Berdampak Buruk'


POLITIK


Metrotvnews.com, Jakarta: Meski mendukung Pilpres digelar lebih awal dari Pileg, Pakar Politik Siti Zuhro menilai mundurnya pelaksanaan Pileg 2014 akan berdampak buruk bagi dunia perpolitikan. Jika MK mengabulkan permohonan Yusril Ihza Mahendra, maka sebaiknya pemberlakuannya dilaksanakan pada Pemilu 2019 mendatang.

Editor: Imam Suwandi

Jumat, 10 Januari 2014

Konvensi Sulit Naikkan Suara Demokrat

home > Berita Aktual >> Nasional
10 Januari 2014 | 02:29 wib

JAKARTA, suaramerdeka.com - Hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, dinilai akan sulit mendongkrak elektabilitas partai. Apalagi, dalam prosesnya muncul masalah yang dihadapi oleh masing-masing peserta konvensi.
"Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, akan ikut mewarnai konvensi. Hal itu juga akan membuat animo masyarakat terhadap konvensi akan menurun," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro, Kamis (8/1).
Masalah dimaksud antara lain adalah persoalan kenaikan harga elpiji oleh Pertamina. Kebetulan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan adalah peserta konvensi. Belakangan, Dahlan Iskan dikabarkan berencana mengundurkan diri.
"Mengkontestasikan 11 orang calon dalam konvensi, bukanlah hal yang mudah. Apalagi tak semua peserta tersebut berasal dari Demokrat. Belum lagi munculnya kekhawatiran antar mereka, yang merasa tak memiliki kedekatan secara personal dengan pimpinan tertinggi partai," ujarnya.
Sehingga, semakin dekat menuju Pemilu Legislatif, kekhawatiran antar mereka tampaknya semakin mengerucut. Adapun munculnya nama calon yang dinilai menempati peringkat tinggi elektoralnya, seolah membenarkan asumsi awal publik.
"Sebab, sejak awal publik menilai konvensi akhirnya nanti hanya akan dimenangkan Pramono Edhi Wibowo, yang notabene adalah adik ipar Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono," tandasnya.
Sementara itu, Zuhro menganggap posisi tawar Demokrat akan ditentukan oleh hasil pileg. Bila hasil pileg menempatkan Demokrat di posisi partai dengan perolehan menengah, posisi tawarnya jelas akan melemah.
"Bila itu terjadi, maka Demokrat tidak lagi dalam posisi menentukan koalisi. Sehingga, dipinang atau tidaknya calon dari hasil konvensi Demokrat akan sangat tergantung dari seberapa besar perolehan suara yang diperoleh partai itu," tegasnya.
Meski demikian, para peserta konvensi tidak mungkin membatalkan keikutsertaannya dalam konvensi. Sebab, mereka sudah melakukan memorandum of understanding dengan Demokrat.
"Kecuali bila ada masalah serius, seperti adanya stigmatisasi terhadap calon sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri," imbuhnya.
( Saktia Andri Susilo / CN34 / SMNetwork )

Kamis, 09 Januari 2014

Jelang Pemilu Akan Ada Tiga-Empat Koalisi

Jelang Pemilu AKan Ada Tiga-Empat Koalisi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, memproyeksikan menjelang Pemilihan Presiden 2014 partai-partai akan membentuk koalisi, dan koalisi itu akan dipelopori oleh partai yang menduduki rangking tiga besar pemilihan pada April nanti.
Ditemui usai konfrensi pers hasil survei nasional Indo Barometer "Efek Jokowi dan Kinerja Parpol Tiga Bulan Jelang Pemilihan Legislatif," di Hotel Harris Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (09/01/2013), Siti Zuhro menilai dua partai yang kemungkinan besar lolos dalam tiga besar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar.
"Koalisi pasti dimulai dari partai yang menjadi tiga besar pemenang pemilu yakni PDI P, Golkar, dan kalau Gerindra menusuk menjadi tiga besar akan terbentuk satu koalisi lagi, minimal tiga-empat koalisi," ujarnya.
Siti Zuhro mengatakan kedekatan PDIP dengan Partai NasDem sudah bisa dibaca sejak lama. Pasalnya dua partai itu memiliki keterkaitan dan kesamaan dasar pemikiran.
"Sebenarnya kalau tidak pecah Megawati dan Prabowo, sebenarnya PDIP dan Gerindra itu cocok," terangnya.
Soal Partai Demokrat Siti mengaku masih sulit mengandaikan. Ia menganggap Partai Demokrat masih memiliki keinginan dengan sisa-sisa ketenarannya, namun sayangnya hingga kini elektabilitas partai tersebut tidak kunjung membaik.
"Demokrat itu tidak percaya diri dengan membentuk konvensi yang terdiri dari menteri, dubes dan tokoh nasional. Secara internal belum selesai masalahnya. Kondisi demokrat sangat berat," jelasnya.
Selanjutnya menurut Siti Partai Golkar terlihat tertarik untuk menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Partai Hanura juga tampak tengah membangun koalisinya sendiri.
Untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Siti mengaku masih sulit untuk meproyeksikannya, karena partai tersebut elektabilitasnya tengah turun drastis akibat kasus yang menimpa mantan presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq, namun masih memiliki kader yang setia.
"Diakui PKS memiliki pemilih tradisional yang memilih karena partainya. Hal itu tercermin dari Pemira yang dilakukannya," kata Siti.

Selasa, 07 Januari 2014

Siti Zuhro: Masyarakat Indonesia Terobsesi Punya Pemimpin Impian

Selasa, 07 Januari 2014 , 11:49:00 WIB

Laporan: Firardy Rozy


RMOL. Masyarakat di negara berkembang memiliki kecenderungan mengagumi pemimpin yang kharismatik dan populis.

"Tentunya masyarakat sangat menggandrungi tokoh yang mampu membaca tren kebutuhan masyarakat," kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (7/1).

Saat hedonisme dan oportunis yang tinggi baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak lagi amanah bahkan condong korupsi lalu muncullah sosok bersahaja dan sederhana seperti Joko Widodo yang lantas jadi idola masyarakat.

"Model mitos itu bukan baru di Indonesia, masyarakat Indonesia memang terobsesi memiliki pemimpin impian," jelas Siti.

Kegemilangan Jokowi, kata Siti, tidak muncul begitu saja. Ia punya kharismatik sama seperti Soekarno dan Soeharto.

"Endriartono paham betul soal itu, karena kan karier tentara dari bawah. Hanya politik saja yang bisa loncat, makanya dia sangat heran sekali (Jokowi), kok bisa jadi kutu loncat, dia juga bingung," tutur Siti mengomentari kritikan Endriantono Sutarto yang menyebut  kegemilangan Jokowi sebagai hal aneh.

Menurut peserta Konvensi Capres Partai Demokrat tersebut, seorang pemimpin wajib dilihat rekam jejaknya. Meski begitu, Siti juga mengingat kepada semua pemimpin Indonesia harus memiliki bekal yang cukup, tidak terpaku mitos belaka.

"Indonesia ini secara politiknya hobi memiliki mental asal terabas, seperti yang dibilang Mukhtar Lubis orang karbitan, tidak mau berkeringat, politik pencitraan yang menyesatkan," tukas Siti.[wid]