Mau jadi saksi, Anas diapresiasi

Oleh John Andhi Oktaveri - Bisnis Indonesia

JAKARTA: Sejumlah kalangan mengapresiasi keputusan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk memberikan keterangan sebagai saksi di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno mengatakan langkah yang diambil Anas tersebut perlu diapresiasi karena tidak sedikit politisi yang akan melakukan apapun untuk menghindari pemeriksaan hukum. Bahkan, menurut dia, tidak jarang pula pemeriksaan pejabat senior akan mengundang kontroversi dan kemarahan anggota partai.

"Sebagai Ketua umum Parpol terbesar, pemenang pemilu. Komitmennya untuk taat pada proses hukum harus diapresiasi," ujar Teguh kepada wartawan di Gedung DPR hari ini. Anas hadir di Gedung Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) sekitar pukul 10.00 WIB tanpa ditemani anggota fraksi Partai Demokrat maupun penasihat hukumnya.

Peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan sebagai ketua umum partai tebesar di pemilu 2009, sudah seharusnya Anas Urbaningrum menunjukkan leadership dan kepemimpinannya.

Menurut dia, kalau memang tak bersalah Anas harus berani menghadapi permintaan bersaksi di KPK dan menerangkan dengan bukti sehingga bisa menepis klaim-klaim yang disampaikan Muhammad Nazaruddin. "Kedatangan dia di KPK sangat positif. Ini merupakan pembelajaran reformasi parpol, bahwa ketua umum parpol memberi contoh pembelajaran dalam hal partisipasi serta public accountability," kata Siti saat dimintai pendapatnya.

Kedatangan Anas jelas menunjukkan bahwa seorang ketua umum partai tetap harus menghargai hukum, ujar Siti. "Tak ada yg immun alias kebal hukum. Menurut saya apa yang dia lakukan cukuip elegan dan gentle. Dia memang harus menonjolkan leadership yang elegan," ujarnya.(api)

PPP Tetap, Golkar Berbasis Kinerja

Soal Bantuan Dana APBN untuk Parpol

Jakarta, Padek— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai upaya parpol melakukan pendidikan politik terbatasi karena kurangnya bantuan anggaran. PPP mengusulkan agar bantuan APBN yang selama ini dialokasikan berdasarkan kursi, ditambah anggaran tetap untuk pendidikan politik.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy di Jakarta, kemarin (4/9). Menurut Romi, persoalan anggaran saat ini baru bisa tuntas jika ada perombakan sistem anggaran. ”Salah satunya memperbesar ruang pendanaan negara kepada parpol,” ujarnya.

Romi—sapaan akrab Romahurmuziy—menyatakan, fungsi pendidikan politik adalah amanat di undang undang. Namun, parpol saat ini direduksi oleh sekelompok tertentu, hanya difungsikan sebagai parpol yang bersifat elektoral. ”Hanya berfungsi untuk dapat suara, setelah itu tidak berfungsi lagi,” kata Romi.

Parpol dengan motif elektoral, kata Romi, hanya diisi kumpulan kepentingan. Ideologi parpol tidak jelas. Fungsi parpol yang sebenarnya harus dikembalikan dengan memberi dukungan melalui kontribusi negara. ”Parpol harus kembali menjadi muara dan kumpulan ideologi,” jelasnya.

Karena itu, dukungan dana APBN yang bersifat tetap harus ada untuk mendukung kerja parpol. Romi menyatakan, jumlah alokasi dana untuk pendidikan politik ini diberikan sama rata, kepada siapa pun parpol yang meraih kursi di DPR. Sementara, alokasi yang berbeda tetap bisa menggunakan bantuan APBN berdasarkan perolehan kursi. ”Jadi, ada dua variabel,” ujarnya.

Dukungan dana yang tetap, kata Romi, karena pendidikan politik kepada publik tidak memandang jumlah suara. Ini karena, berapapun jumlah suara yang diperoleh, parpol tetap memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan pendidikan politik. ”Kalau tetap menggunakan suara nanti akan bias dengan ketimpangan daerah dalam mendapat pendidikan politik,” tandasnya.

Berbeda dengan PPP, Kapoksi Fraksi Golkar di Badan Legislasi Taufiq Hidayat menilai, pendanaan parpol oleh rakyat sebaiknya berbasis kinerja. ”Kalau untuk pendidikan politik, sebenarnya itu bisa ditempuh tidak dengan membebani APBN,” kata Taufiq saat dihubungi.

Menurut Taufiq, selama ini bantuan APBN kepada parpol dicairkan berbasis perolehan kursi. Jika pola pendanaan itu ditambah masih melalui APBN, hal itu justru akan membebani rakyat. ”APBN saat ini kan sudah berat, jangan ditambah lagi,” ujarnya.

Dia menyatakan, sudah saatnya dipikirkan pola pendanaan parpol dari rakyat berdasarkan kinerja. Pola semacam itu bisa dilakukan melalui mekanisme pajak alokasi. ”Sudah perlu dirintis pendanaan parpol melalui pajak alokasi,” kata Taufiq menegaskan.

Pola pendanaan ini, kata Taufiq, sudah diterapkan di Amerika Serikat. Dia menjelaskan, pendapatan parpol bisa didapat dari pajak berdasarkan persetujuan dari masyarakat. Jika parpol memiliki kinerja baik, maka masyarakat mengalokasikan pajak mereka untuk pendanaan parpol. ”Tolok ukurnya kepuasan masyarakat,” kata Taufiq.

Sebelum sumbangan masyarakat dari pajak itu disampaikan, terlebih dahulu parpol harus menyampaikan laporan kinerja tahunan. Dengan begitu, tidak semua parpol nantinya akan mendapatkan pendanaan dari rakyat. Hanya parpol yang kinerjanya pro rakyat yang nantinya mendapatkan sumber pendanaan. ”Kalau tidak perform, ya tidak mendapat apa-apa,” ujar Taufiq.

Pakar politik LIPI Siti Zuhro secara garis besar ikut mendukung agar pendanaan parpol diambilkan dari APBN. ”Saya setuju, sejak tahun lalu saya sudah ikut mendorong, sebab daripada mendapatkan dana APBN secara ilegal, lebih bagus legal dan itu akan relatif lebih kecil (alasan mencuri APBN, red),” ujar Siti Zuhro. (bay/dyn/jpnn)

[ Red/Redaksi_ILS ]

Pengamat: Parpol Dibiayai APBN, Penyelewengan Anggaran Bisa Diperkecil

JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro setuju apabila partai politik (parpol) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pendanaan parpol bisa transparan dan cara perolehannya semakin jelas.

"Sejak tahun lalu saya setuju, sebab daripada mendapatkan dana APBN secara ilegal, lebih bagus secara legal," Siti Zuhro, Sabtu (27/8), di Jakarta.

Jika dilegalkan, menurut dia, kemungkinan akan kecil terjadinya pemanfaatan APBN secara ilegal untuk membiayai parpol. "Itu akan relatif kecil," kata dia.

Siti menilai, alokasi dana partai di APBN itu logis, mengingat logika yang dibangun dilandasi argumentasi bahwa partai politik adalah alat pemersatu bangsa dan wadah kader birokrasi untuk menduduki instansi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. "Karena sebagai alat pemersatu, ya didanai," katanya.

Kendati demikian, Siti mengingatkan, supaya ada aturan dan pengawasan yang tegas terhadap kemungkinan partai kembali mencuri dana dari APBN lewat program dan proyek yang tak masuk akal.

Jangan sampai, kata dia, setelah diberi secara resmi, malah partai menghisap lagi uang APBN secara legal lebih banyak. "Kalau itu kita tidak sepakat," katanya lagi.[Ach/jpnn]

suap wisma atlet: Nazar Harus Buktikan Tuduhannya

Nazaruddin harus bisa membuktikan secara hukum apa yang dituduhkannya terhadap beberapa politisi yang pernah ditudingnya.

Jakarta, PelitaOnline - PENGAMAT Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, saat ini sebaiknya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin tidak menjadikan politisi bulan-bulanan, seperti yang dituduhkannya itu.

Sebabnya, bila kembali ke Tanah Air, Nazaruddin harus bisa membuktikan secara hukum apa yang dituduhkannya terhadap beberapa politisi yang pernah ditudingnya.

Seperti, pernyataanya di sejumlah media harus bisa dibuktikan secara hukum. “Pernyataan Nazar harus bisa dibuktikan secara hukum. Sehingga Nazar tidak terus menjadikan politisi bulan-bulanan atau rumor politik dengan tuduhan-tuduhan yang dilayangkannya,” kata Siti kepada Pelitaonline, Rabu 10/8).

Menurut Zuhro, bagi Partai Demokrat dampak tertangkapnya Nazar akan sangat besar dan krusial. Melalui bukti-bukti yang disampaikan Nazar, keterlibatan ataupun ketidakterlibatan Partai Demokrat akan semakin jelas.

Bahkan, Partai Demokrat sendiri akan mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat bila tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games tersebut tak mampu membuktikan tuduhan-tuduhannya yang diumbar selama ini.

“SBY dan Demokrat akan tetap mendapatkan simpati rakyat dan legitimasi pemerintahan SBY akan relatif pulih,” jelasnya.

Namun jika tudingan Nazaruddin benar, kata dia, dan pada saat yang sama beberapa politisi Partai Demokrat terbukti bersalah, maka Partai Demokrat akan menyandang noktah hitam yang senantiasa lekat pada dirinya.

Sebut saja, seperti yang dialami Golkar, dan membuat partai berlambang pohon beringin itu kalah dalam pemilu 2009.


(Moh. Ilyas/Amril)

Siti Zuhro: Jangan Sampai Marzuki Alie Jadi Mr. Salah

Siti Zuhro (Helmi/dok)

Politikindonesia - Tak ada yang tidak mungkin dalam politik. Begitu pula dengan nasib Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie. Bisa jadi, dengan semakin kuatnya tuntutan mosi tidak percaya yang digalang sebagian anggota DPR, politisi Partai Demokrat itu bakal dilengserkan dari tampuk jabatan Ketua DPR.

Setidaknya demikian pandangan yang mengemuka dari peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) DR. R. Siti Zuhro MA. “Dalam dunia politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi,” kata dia.

Marzuki dituding dinilai sering mengeluarkan pernyataan kontroversial yang makin memperburuk citra DPR. Paling akhir, Marzuki melontarkan wacana tentang pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemberian maaf pada koruptor yang buron asal mengembalikan aset negara yang dirampok.

Dalam pandangan Doktor ilmu politik lulusan The Flinders University, Adelaide, Australia itu, ia tidak percaya dengan sinyalemen sebagian pihak bahwa pernyataan kontroversial dari Marzuki Alie ini, hanya sebagai pengalih isu-isu besar yang kini sedang mendera Partai Demokrat (PD).

“Saya tidak percaya tindakan ini hanya sebagai pengalih isu. Tindakan pengalihan isu seperti ini, merupakan tindakan yang tidak cerdas. Bagaimana, kader partai yang selalu mendengungkan slogan berdiri paling di depan dalam memberantas korupsi, malah ingin membubarkan KPK. Ini kan namanya tindakan bodoh,” ujar Zuhro.

Kepada Mirza Fichri dari politikindonesia.com, Siti mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana mestinya PD menyikapi persoalan yang sedang membelit kadernya tersebut. Ia juga menyarankan sejumlah langkah yang mesti diambil Marzuki demi menyelamatkan karir politiknya dan sekaligus menyelamatankan citra partainya yang kian terpuruk.

Berikut petikan wawancara melalui telepon seluler dengan perempuan kelahiran Blitar, 7 November 1959 itu, di Jakarta, Rabu (03/08).


Bagaimana Anda menilai pernyataan Marzuki Alie soal pembubaran KPK dan pemaafan para koruptor yang buron?

Saya sangat prihatin. Amat sangat disayangkan pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang politisi sekaliber Marzuki Alie. Kalaupun ada berbagai persoalan pemberantasan korupsi yang secara pribadi tidak sesuai dengan perspektif dia,tak semestinya ia melontakrkan pernyataan itu.

Seharusnya Marzuki lebih bijak karena yang melekat pada dirinya adalah status sebagai Ketua DPR dan Wakil Ketua Pembina PD tersebut. Sungguh tak dapat dipercaya ia melontarkan pernyataan seperti itu.

Dalam situasi dan kondisi di negara kita yang terbilang sebagai kondisi darurat korupsi seperti ini, pernyataan Marzuki itu malah membuat resah dan membingungkan. Bagaimana tidak, di tengah arus utama tuntutan pemberantasan korupsi oleh segenap komponen bangsa yang semakin gencar di negara ini, Marzuki justeru mengembangkan wacana sebaliknya.


Apa benar semua ini dilakukan hanya sebagai pengalihan isu saja?

Saya kira, semua ini benar-benar murni kesalahan dari Marzuki Alie dalam menyampaikan statemennya di depan publik. Saya melihat kejadian ini bukan sebuah rekayasa politik yang bertujuan untuk mengalihkan isu-isu besar yang sedang menerpa PD, seperti isu korupsi yang ditudingkan Nazaruddin kepada sejumlah petinggi partai berkuasa tersebut.

Jika pun memang bertujuan untuk mengalihkan isu, tindakan yang diambil sangat tidak cerdas. Langkah pengalihan isu dengan cara seperti ini, merupakan blunder atau salah langkah yang fatal bagi perjalanan politik PD ke depan.


Lantas, bagaimana Anda melihat gencarnya arus penyampaian mosi tidak percaya sejumlah anggota dewan terhadap Marzuki?

Di tengah sedang melorotnya citra lembaga DPR di mata masyarakat, sikap yang diambil para angota dewan tersebut menyikapi pernyataan Marzuki Alie itu sudah tepat. Sebab, DPR sebagai lembaga politik sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi, sebagai wakil rakyat seharusnya Marzuki memiliki empati terhadap keinginan kuat rakyat dalam pemberantasan korpsi, bukan malah mengusulkan pembubaran KPK. Terlebih mengusulkan memberi maaf pada koruptor walau telah mengembalikan seluruh aset negara yang dirampoknya.


Mungkinkah dari gencarnya aksi mosi tidak percaya itu, akan dapat mendongkel Marzuki dari posisi Ketua DPR?

Dalam dunia politik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Artinya, tak menutup kemungkinan gejolak yang terjadi di DPR begitu kencang sehingga mendesak MPR/DPR melaksanakan sidang istimewa untuk mengganti pimpinan atau Ketua DPR. Itu bisa saja terjadi. Tapi, melihat gejala yang berkembang hingga hari ini, saya kira persoalan ini akan dapat diselesaikan secara politis.


Untuk dapat meredam persoalan tersebut, apa yang seharusnya dilakukan oleh PD maupun Marzuki?

Saya kira, PD yang menjadi wadah partai dari Marzuki harus dapat dengan cepat bertindak secara cerdas, agar persoalan ini tidak semakin menambah carut marut buruknya wajah PD di mata masyarakat umum, khususnya di depan konstituen partai pemenang pemilu tersebut. Setidaknya, ada tahapan langkah yang diambil untuk mendorong kadernya tersebut memperbaiki kesalahannya, kalau perlu mendorong Marzuki Ali untuk segera menyampaikan pertnyataan maaf secara terbuka tentang kesalahannya tersebut.

Kalau untuk Marzuki Alie secara pribadi, saya kira dia tak perlu lagi mempertahankan bahwa itu semua merupakan pendapat pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya sebagai Ketua DPR maupun sebagai petinggi di PD. Langkah tepat yang harus segera diambil Marzuki, yaitu meminta maaf secara gentle kepada masyarakat luas dan kepada berbagai kekuatan politik di DPR.


Apa implikasi pernyataan tersebut terhadap PD di 2014 kelak?

Yang pasti, citra Demokrat sebagai partai yang memiliki slogan perang terhadap tindakan korupsi di negeri ini semakin anjlok. Tentunya, prilaku kader partai demokrat, seperti yang dilakukan Marzuki ini, akan menambah catatan negatif rakyat terhadap PD, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014 nanti.


Ada hal lain yang ingin disampaikan?

Melihat sosok Marzuki ini, saya teringat dengan salah seorang pejabat negara di zaman Orba yang sempat dijuluki Mr. Salah. Soalnya, seringkali pejabat ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan salah di depan publik. Saya kira, Marzuki harus dapat berkaca dan belajar dari pejabat tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dapat meresahkan kehidupan perpolitikan nasional.

Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin mengingatkan Marzuki Alie bahwa ia tidak dapat melepaskan diri atau sosoknya sebagai Ketua DPR atau elite PD dalam memberikan pernyataan di depan publik. Oleh sebab itu, sebaiknya Marzuki Alie memperhatikan apa kata pepatah, yakni 'Mulutmu adalah Harimaumu'. Sebagai pejabat negara, hati-hatilah kalau berbicara di depan publik.

Sementara untuk dapat meredam persoalan ini, saya berharap Marzuki Alie secara gentle mau mengakui kesalahannya tersebut dan meminta maaf kepada segenap masyarakat dan berbagai kekuatan politik di DPR. Tak usah lagi mengelak, terlebih menyalahkan pihak lain.
(mz/kap)