JAKARTA, HALUAN — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengibaratkan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono ‘cerai gantung’ karena parpol anggota koalisi masih saja bersikap keras terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Siti, koalisi yang dinilai sebagian kalangan solid namun dalam kenyataannya tidak demikian. Hal tersebut diperlihatkan PKS dan Golkar sebagai anggota koalisi masih saja bersikap keras terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Kita gundah pada parpol yang ada dalam koalisi yang tidak solid. Ini bukan rujuk tapi ‘cerai yang digantung’ dan dipaksa solid walau sebenarnya tidak solid,” kata Siti dalam diskusi bertema ‘Golkar-PKS Diikat, Penuntasan Berbagai Kasus Mandeg’ di ruangan wartawan DPR, Kamis (24/3).
Dia mencontohkan penyataan dari Bambang Soesatyo (FPG) yang memprediksikan berbagai hal ke depan. “I sangat disayangkan dengan berbagai dan prediksi ke depan. Itu artinya tidak ada garansi dari Golkar untuk tidak nyaring untuk tetap kritis,” ujarnya.
Karena itu kata Siti, SBY selaku pimpinan di koalisi sudah seharusnya mengambil langkah-langkah yang tegas atau strategis untuk menyikapi perkembangan kondisi di koalisi. Sebab saat ini jika SBY terus mempertahankan kondisi koalisi yang kurang harmonis maka kerugian akan menghantui masyarakat. “Nah kalau kondisinya seperti ini terus lalu bangsa ini mau dibawa kemana? Jadi SBY harus berani membuat terobosan hingga koalisi yang ada benar-benar solid,” ujarnya.(sam)
Sementara Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menegaskan bahwa parpol anggota koalisi harus memegang teguh poin-poin yang telah disepakati dalam perjanjian koalisi. Diantaranya adalah mendukung semua program pemerintahan yang pro rakyat hingga tahun 2014. “PD disini berbicara trust, dan harapannya adalah kepada Golkar atau PKS setelah berkoalisi kita harus paham bagaimana aspek-aspek bekerjasama untuk kesejahteraan rakyat. Perbedaan hanya perbedaan cara pemenuhan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Mengenai PKS yang tak kunjung mendapatkan kesempatan bertemu dengan SBY, Jafar mengungkapkan bahwa hal itu hanya menunggu waktu saja. (sam)
Jumat, 25 Maret 2011
Senin, 21 Maret 2011
Siti Zuhro: Surat SBY Bukan Jaminan Gerindra Bakal Masuk Kabinet
JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Gerindra belum jadi jaminan partai pimpinan Prabowo Subianto itu mendapatkan kursi kabinet. Pasalnya, Peluang terjadinya reshuffle terbuka, namun reshuffle berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan UKP4, bukan karena Partai Gerindra akan bergabung masuk ke koalisi."Surat (dari SBY) bukan jaminan Gerindra masuk (koalisi)," kata Siti Senin (21/3/2011)
Namun, lanjut dia jika Gerindra bersedia bergabung SBY akan welcome. Jadi sebuah surat yang normatif dari SBY bukanlah suatu prediksi Gerindra bergabung. "Surat dari Gerindra terkait persyaratan koalisi tentu buat SBY berpikir amat dalam, apalagi platformnya tidak bertemu dengan Gerindra," ujarnya.
Yang pasti, surat dari SBY itu mengambarkan adanya keinginan SBY untuk mengakomodasi Gerindra dalam koalisi. "Posisi PKS yang masih fifty-fifty juga sebagai penentu. Inilah rumitnya masih liat posisi PKS."(ian/inil)
Sabtu, 19 Maret 2011
Pengamat: Dari Partai Dakwah, PKS Kini Berubah Jadi Partai Pragmatis
JAKARTA, RIMANEWS- Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai PKS tak ubahnya seperti partai-partai lain yang rentan mengalami kemelut dan menyimpan bara konflik di internal. Siti menyebut PKS bukan partai 'malaikat'.“Dengan konflik belakangan yang kian hebat, PKS tidak bisa dianggap sebagai partai ‘malaikat’. Ternyata PKS juga sama dengan partai lain, diisi gerombolan manusia politisi yang sarat dengan kepentingan dan konflik di dalamnya,” ujar Siti, Sabtu (19/3/2011).
Siti juga meragukan dengan penyebutan PKS sebagai partai dakwah, karena faktanya para politisi PKS juga sangat pragmatis dalam beberapa sikap politiknya.
“Tarik-menarik kepentingan di dalam terlalu kencang. Agaknya sudah luntur sebagai partai dakwah. Public sekarang sudah tak bisa membdakan antara PKS dengan partai politik yang lain karena sama-sama bersikap pragmatis,” terangnya.
Di mata Siti, PKS gagal menjaga soliditas kadernya, meski sebelumnya partai ini sempat sepi dari badai konflik. “PKS sudah menjadi partai yang gagal menjaga konflik internal. Karena di dalam memang sejatinya banyak faksi yang saling tarik-menarik. Ini ibarat menyimpan api dalam sekam,” tukasnya.
Siti juga menyebut PKS saat ini sudah mengalami kemerosotan moral para politisinya. Fenomena ini, katanya terlihat nyata sejak PKS berubah nama menjadi PKS dan memproklamirkan diri sebagai partai terbuka.
“Sekarang sudah mengalami kemerosotan moral. Memang di awal pendiriannya sewaktu bernama PK itu masih idealis sebagai partai dakwah. Tapi sejak berubah PKS sudah berubah drastis jadi partai pragmatis,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, Kamis (17/3/2011), Yusuf Supendi melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta ke Badan Kehormatan (BK) DPR dengan tuduhan pelanggaran etika dan penggelapan dana partai.
Tuduhan yang disangkakan Yusuf kepada Luthfi dan Anis tak tanggung-tanggung. Luthfi misalnya, anggota Komisi I DPR ini dituduh telah melakukan ancaman melalui pesan singkat (SMS).
Sementara Anis yang sekarang menduduki posisi Wakil Ketua DPR dituding menggelapkan dana Pemilukada DKI Jakarta Rp10 miliar. Uang itu merupakan sumbangan Adang Daradjatun yang mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2007.(ach/inl)
Senin, 14 Maret 2011
SBY Harus Kendalikan Sendiri Setgab, Demokrat Itu Pembohong!
JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai wacana memperbarui kontrak koalisi perlu direalisasi. Salah satunya peran kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono perlu dipertegas dalam Sekretariat Gabungan (Setgab)."Setgab dengan ketua harian Aburizal Bakrie itu telah gagal, karenanya harus SBY langsung yang memimpin Setgab," kata Siti Zuhro Jakarta, Senin (14/3/2011).
Menurut Siti Zuhro, leadership (kepemimpinan) SBY dalam Setgab akan dapat mempererat koalisi. Sebab partai Golkar dan PKS selalu mengatakan berkoalisi dengan SBY. "Jadi tidak ada lagi argumen parpol yang berstandar ganda. Itu harus dikunci dengan leadership SBY," ujarnya.
Jadi, lanjut dia MOU atau fakta koalisi jangan hanya sekedar catatan dalam kertas. "Jadi kualitas komunikasi tidak hanya berhenti pada MOU, justru pengalaman satu tahun sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih baik lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mengusulkan agar koalisi diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang mengatur tentang koalisi. Dengan aturan ini, koalisi bisa diatur sehingga anggotanya tidak saling berseberangan.
Partai Demokrat Pembohong
Politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan Partai Gerindra putus asa dan memilih untuk tidak lagi percaya pada SBY.
“Mengapa kami harus berharap lagi pada SBY dan tawarannya. Masa kita percaya dengan orang yang plintat-plintut?” kata politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa, Selasa (8/3/2011).
Menurut Desmon, Bola Reshuffle sudah berada di tangan SBY. SBY tinggal menendangnya.
Namun, keraguan berlebihan SBY menyebabkan Gerindra tidak bisa memahami semua keinginan Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra. “Kalau mau reshuffle sekarang, secepatnya. Jangan menunggu-nunggu,” tegasnya.
Dengan demikian, kata Desmon, Gerindra merasa semua keputusan soal berkoalisi dan tawaran menteri telah usai. Gerindra sudah tenang dan tidak lagi melakukan konsolidasi internal berlebihan untuk bahas soal koalisi dengan Demokrat.
“Sudah tidak ada lagi pertemuan-pertemuan internal. Sudah selesai. Bagi kami, Demokrat itu pembohong,” ujarnya.(ian/inil)
Sabtu, 12 Maret 2011
Penanganan Pajak Bakrie Bergaya Orde Baru
REPUBLIKA, JAKARTA—-Analisis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan, penanganan kasus pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie mencerminkan kondisi politik Indonesia yang masih bergaya Orde Baru. Ciri paling kental perpolitikan di masa pemerintahan Soeharto adalah menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru tanpa langkah tegas untuk mengakhiri masalah.
Kasus pajak Bakrie yang seharusnya diselesaikan pada jalur administratif mulai dipermainkan menjadi komoditas politik yang sengaja ditujukan untuk mempengaruhi opini publik. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senantiasa menggaungkan gaya pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis dengan mengedepankan penegakkan hukum, tranparansi, dan akuntabilitas publik.
“Walaupun tidak bisa dikatakan by design oleh pemerintahan yang sekarang, tapi harus diakui membuat masalah baru untuk menyelesaikan masalah yang lain adalah gaya Orde Baru yang masih mewarnai kehidupan politik kita sekarang,” papar Siti Zuhro pada diskusi bertema Politisasi Kasus Pajak di Jakarta, Kamis (11/3).
Kasus pajak tiga perusahaan milik Aburizal Bakrie muncul seiring dengan pembahasan rekomendasi Pansus Bank Century di DPR. Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar adalah pendukung pendapat yang menyalahkan langkah pemerintah melakukan bail out Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century. Berbarengan dengan rekomendasi pansus, masalah pajak di tiga perusahaam milik Ketua Umum Partai Golkar, yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin, mulai dipermasalahkan. Total nilai pajak perusahaan Bakrie yang dianggap bermasalah mencapai Rp 2,1 triliun.
Menurut Siti Zuhro, masalah pajak perusahaan Bakrie tersebut kini sudah dijadikan komoditas politik pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan kepentingannya. Tanpa menyebut pihak mana yang tengah melakukan politisasi pajak Bakrie, Siti Zuhro menyebutkan, masalah pajak Bakrie dimunculkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ‘politisi dan partai politik juga tidak sepenuhnya bersih’.
“Setelah rekomendasi Pansus Century kan ada anggapan jika sejumlah politisi dan partai politik itu pahlawan karena telah menyatakan kebijakan bail out salah. Nah, politisasi pajak Bakrie ini seakan menjadi tandingan untuk menggiring opini publik jika politisi dan parpol tidak lurus-lurus amat,” papar Siti Zuhro.
Sama dengan sikapnya yang dulu menolak pembentukan Pansus Century, Siti Zuhro berpandangan, langkah-langkah politisasi kasus-kasus hukum merupakan langkah tidak dewasa yang hanya mencari-cari masalah. “Ini sikap yang tidak jernih, apa pun sekarang dicari-cari masalahnya. Century itu menjadi leverage factor (faktor pengungkit) untuk mencari-cari masalah baru.”
Dikatakan, penyelesaian masalah gaya Orde Baru tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat menaruh kepercayaan terhadap penegakkan hukum oleh pemerintah. Lantaran tidak adanya kepastian hukum terhadap masalah yang terjadi, kata Siti Zuhro, maka masyarakat memilih jalur politik untuk menyuarakan aspirasi dan mencari keadilan. “Politik dijadikan kendaraan karena dianggap seksi, dinamis, dan sensasional,” ucap Siti Zuhro.
Pakar Pajak dari Universitas Indonesia, Profesor Gunadi, juga menyayangkan terjadinya politisasi kasus pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, kata Gunadi, penyelesaian mispersepsi tentang besaran pajak seharusnya diselesaikan melalui pengadilan. “Bukan ke jalur politik.”
Kasus mispersepsi besaran pajak seperti yang menimpa perusahaan Bakrie, lanjut Gunadi, sejatinya bermula pada ketidaksinkronan antara penentuan besaran pajak oleh pemerintah dengan besaran pajak hasil penghitungan si wajib pajak. Padahal dalam undang-undang jelas dikatakan jika penentuan besaran pajak dilakukan melalui mekanisme penilaian bersama antara wajib pajak dan penagih pajak. “Kalau besarannya tidak sama, ya tinggal dibawa ke pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali di MA. Tidak perlu dibawa ke jalur politik,” tandas Gunadi.
Redaktur: Krisman Purwoko
Kasus pajak Bakrie yang seharusnya diselesaikan pada jalur administratif mulai dipermainkan menjadi komoditas politik yang sengaja ditujukan untuk mempengaruhi opini publik. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senantiasa menggaungkan gaya pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis dengan mengedepankan penegakkan hukum, tranparansi, dan akuntabilitas publik.
“Walaupun tidak bisa dikatakan by design oleh pemerintahan yang sekarang, tapi harus diakui membuat masalah baru untuk menyelesaikan masalah yang lain adalah gaya Orde Baru yang masih mewarnai kehidupan politik kita sekarang,” papar Siti Zuhro pada diskusi bertema Politisasi Kasus Pajak di Jakarta, Kamis (11/3).
Kasus pajak tiga perusahaan milik Aburizal Bakrie muncul seiring dengan pembahasan rekomendasi Pansus Bank Century di DPR. Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar adalah pendukung pendapat yang menyalahkan langkah pemerintah melakukan bail out Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century. Berbarengan dengan rekomendasi pansus, masalah pajak di tiga perusahaam milik Ketua Umum Partai Golkar, yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin, mulai dipermasalahkan. Total nilai pajak perusahaan Bakrie yang dianggap bermasalah mencapai Rp 2,1 triliun.
Menurut Siti Zuhro, masalah pajak perusahaan Bakrie tersebut kini sudah dijadikan komoditas politik pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan kepentingannya. Tanpa menyebut pihak mana yang tengah melakukan politisasi pajak Bakrie, Siti Zuhro menyebutkan, masalah pajak Bakrie dimunculkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ‘politisi dan partai politik juga tidak sepenuhnya bersih’.
“Setelah rekomendasi Pansus Century kan ada anggapan jika sejumlah politisi dan partai politik itu pahlawan karena telah menyatakan kebijakan bail out salah. Nah, politisasi pajak Bakrie ini seakan menjadi tandingan untuk menggiring opini publik jika politisi dan parpol tidak lurus-lurus amat,” papar Siti Zuhro.
Sama dengan sikapnya yang dulu menolak pembentukan Pansus Century, Siti Zuhro berpandangan, langkah-langkah politisasi kasus-kasus hukum merupakan langkah tidak dewasa yang hanya mencari-cari masalah. “Ini sikap yang tidak jernih, apa pun sekarang dicari-cari masalahnya. Century itu menjadi leverage factor (faktor pengungkit) untuk mencari-cari masalah baru.”
Dikatakan, penyelesaian masalah gaya Orde Baru tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat menaruh kepercayaan terhadap penegakkan hukum oleh pemerintah. Lantaran tidak adanya kepastian hukum terhadap masalah yang terjadi, kata Siti Zuhro, maka masyarakat memilih jalur politik untuk menyuarakan aspirasi dan mencari keadilan. “Politik dijadikan kendaraan karena dianggap seksi, dinamis, dan sensasional,” ucap Siti Zuhro.
Pakar Pajak dari Universitas Indonesia, Profesor Gunadi, juga menyayangkan terjadinya politisasi kasus pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, kata Gunadi, penyelesaian mispersepsi tentang besaran pajak seharusnya diselesaikan melalui pengadilan. “Bukan ke jalur politik.”
Kasus mispersepsi besaran pajak seperti yang menimpa perusahaan Bakrie, lanjut Gunadi, sejatinya bermula pada ketidaksinkronan antara penentuan besaran pajak oleh pemerintah dengan besaran pajak hasil penghitungan si wajib pajak. Padahal dalam undang-undang jelas dikatakan jika penentuan besaran pajak dilakukan melalui mekanisme penilaian bersama antara wajib pajak dan penagih pajak. “Kalau besarannya tidak sama, ya tinggal dibawa ke pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali di MA. Tidak perlu dibawa ke jalur politik,” tandas Gunadi.
Redaktur: Krisman Purwoko
Langganan:
Postingan (Atom)