Pengamat: Dari Partai Dakwah, PKS Kini Berubah Jadi Partai Pragmatis

JAKARTA, RIMANEWS- Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai PKS tak ubahnya seperti partai-partai lain yang rentan mengalami kemelut dan menyimpan bara konflik di internal. Siti menyebut PKS bukan partai 'malaikat'.

“Dengan konflik belakangan yang kian hebat, PKS tidak bisa dianggap sebagai partai ‘malaikat’. Ternyata PKS juga sama dengan partai lain, diisi gerombolan manusia politisi yang sarat dengan kepentingan dan konflik di dalamnya,” ujar Siti, Sabtu (19/3/2011).

Siti juga meragukan dengan penyebutan PKS sebagai partai dakwah, karena faktanya para politisi PKS juga sangat pragmatis dalam beberapa sikap politiknya.

“Tarik-menarik kepentingan di dalam terlalu kencang. Agaknya sudah luntur sebagai partai dakwah. Public sekarang sudah tak bisa membdakan antara PKS dengan partai politik yang lain karena sama-sama bersikap pragmatis,” terangnya.

Di mata Siti, PKS gagal menjaga soliditas kadernya, meski sebelumnya partai ini sempat sepi dari badai konflik. “PKS sudah menjadi partai yang gagal menjaga konflik internal. Karena di dalam memang sejatinya banyak faksi yang saling tarik-menarik. Ini ibarat menyimpan api dalam sekam,” tukasnya.

Siti juga menyebut PKS saat ini sudah mengalami kemerosotan moral para politisinya. Fenomena ini, katanya terlihat nyata sejak PKS berubah nama menjadi PKS dan memproklamirkan diri sebagai partai terbuka.

“Sekarang sudah mengalami kemerosotan moral. Memang di awal pendiriannya sewaktu bernama PK itu masih idealis sebagai partai dakwah. Tapi sejak berubah PKS sudah berubah drastis jadi partai pragmatis,” tandasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kamis (17/3/2011), Yusuf Supendi melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan Sekjen PKS Anis Matta ke Badan Kehormatan (BK) DPR dengan tuduhan pelanggaran etika dan penggelapan dana partai.

Tuduhan yang disangkakan Yusuf kepada Luthfi dan Anis tak tanggung-tanggung. Luthfi misalnya, anggota Komisi I DPR ini dituduh telah melakukan ancaman melalui pesan singkat (SMS).

Sementara Anis yang sekarang menduduki posisi Wakil Ketua DPR dituding menggelapkan dana Pemilukada DKI Jakarta Rp10 miliar. Uang itu merupakan sumbangan Adang Daradjatun yang mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2007.(ach/inl)

SBY Harus Kendalikan Sendiri Setgab, Demokrat Itu Pembohong!

JAKARTA, RIMANEWS - Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai wacana memperbarui kontrak koalisi perlu direalisasi. Salah satunya peran kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono perlu dipertegas dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Setgab dengan ketua harian Aburizal Bakrie itu telah gagal, karenanya harus SBY langsung yang memimpin Setgab," kata Siti Zuhro Jakarta, Senin (14/3/2011).

Menurut Siti Zuhro, leadership (kepemimpinan) SBY dalam Setgab akan dapat mempererat koalisi. Sebab partai Golkar dan PKS selalu mengatakan berkoalisi dengan SBY. "Jadi tidak ada lagi argumen parpol yang berstandar ganda. Itu harus dikunci dengan leadership SBY," ujarnya.

Jadi, lanjut dia MOU atau fakta koalisi jangan hanya sekedar catatan dalam kertas. "Jadi kualitas komunikasi tidak hanya berhenti pada MOU, justru pengalaman satu tahun sebagai pelajaran untuk meningkatkan kualitas komunikasi yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengusulkan agar koalisi diatur dalam sebuah undang-undang tersendiri yang mengatur tentang koalisi. Dengan aturan ini, koalisi bisa diatur sehingga anggotanya tidak saling berseberangan.


Partai Demokrat Pembohong

Politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan Partai Gerindra putus asa dan memilih untuk tidak lagi percaya pada SBY.

“Mengapa kami harus berharap lagi pada SBY dan tawarannya. Masa kita percaya dengan orang yang plintat-plintut?” kata politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa, Selasa (8/3/2011).

Menurut Desmon, Bola Reshuffle sudah berada di tangan SBY. SBY tinggal menendangnya.

Namun, keraguan berlebihan SBY menyebabkan Gerindra tidak bisa memahami semua keinginan Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra. “Kalau mau reshuffle sekarang, secepatnya. Jangan menunggu-nunggu,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Desmon, Gerindra merasa semua keputusan soal berkoalisi dan tawaran menteri telah usai. Gerindra sudah tenang dan tidak lagi melakukan konsolidasi internal berlebihan untuk bahas soal koalisi dengan Demokrat.

“Sudah tidak ada lagi pertemuan-pertemuan internal. Sudah selesai. Bagi kami, Demokrat itu pembohong,” ujarnya.(ian/inil)

Penanganan Pajak Bakrie Bergaya Orde Baru

REPUBLIKA, JAKARTA—-Analisis politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan, penanganan kasus pajak perusahaan milik Aburizal Bakrie mencerminkan kondisi politik Indonesia yang masih bergaya Orde Baru. Ciri paling kental perpolitikan di masa pemerintahan Soeharto adalah menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru tanpa langkah tegas untuk mengakhiri masalah.

Kasus pajak Bakrie yang seharusnya diselesaikan pada jalur administratif mulai dipermainkan menjadi komoditas politik yang sengaja ditujukan untuk mempengaruhi opini publik. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono senantiasa menggaungkan gaya pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis dengan mengedepankan penegakkan hukum, tranparansi, dan akuntabilitas publik.

“Walaupun tidak bisa dikatakan by design oleh pemerintahan yang sekarang, tapi harus diakui membuat masalah baru untuk menyelesaikan masalah yang lain adalah gaya Orde Baru yang masih mewarnai kehidupan politik kita sekarang,” papar Siti Zuhro pada diskusi bertema Politisasi Kasus Pajak di Jakarta, Kamis (11/3).

Kasus pajak tiga perusahaan milik Aburizal Bakrie muncul seiring dengan pembahasan rekomendasi Pansus Bank Century di DPR. Seperti diketahui, Fraksi Partai Golkar adalah pendukung pendapat yang menyalahkan langkah pemerintah melakukan bail out Rp 6,7 triliun terhadap Bank Century. Berbarengan dengan rekomendasi pansus, masalah pajak di tiga perusahaam milik Ketua Umum Partai Golkar, yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin, mulai dipermasalahkan. Total nilai pajak perusahaan Bakrie yang dianggap bermasalah mencapai Rp 2,1 triliun.

Menurut Siti Zuhro, masalah pajak perusahaan Bakrie tersebut kini sudah dijadikan komoditas politik pihak-pihak tertentu untuk menyampaikan kepentingannya. Tanpa menyebut pihak mana yang tengah melakukan politisasi pajak Bakrie, Siti Zuhro menyebutkan, masalah pajak Bakrie dimunculkan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa ‘politisi dan partai politik juga tidak sepenuhnya bersih’.
“Setelah rekomendasi Pansus Century kan ada anggapan jika sejumlah politisi dan partai politik itu pahlawan karena telah menyatakan kebijakan bail out salah. Nah, politisasi pajak Bakrie ini seakan menjadi tandingan untuk menggiring opini publik jika politisi dan parpol tidak lurus-lurus amat,” papar Siti Zuhro.

Sama dengan sikapnya yang dulu menolak pembentukan Pansus Century, Siti Zuhro berpandangan, langkah-langkah politisasi kasus-kasus hukum merupakan langkah tidak dewasa yang hanya mencari-cari masalah. “Ini sikap yang tidak jernih, apa pun sekarang dicari-cari masalahnya. Century itu menjadi leverage factor (faktor pengungkit) untuk mencari-cari masalah baru.”

Dikatakan, penyelesaian masalah gaya Orde Baru tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika masyarakat menaruh kepercayaan terhadap penegakkan hukum oleh pemerintah. Lantaran tidak adanya kepastian hukum terhadap masalah yang terjadi, kata Siti Zuhro, maka masyarakat memilih jalur politik untuk menyuarakan aspirasi dan mencari keadilan. “Politik dijadikan kendaraan karena dianggap seksi, dinamis, dan sensasional,” ucap Siti Zuhro.

Pakar Pajak dari Universitas Indonesia, Profesor Gunadi, juga menyayangkan terjadinya politisasi kasus pajak. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, kata Gunadi, penyelesaian mispersepsi tentang besaran pajak seharusnya diselesaikan melalui pengadilan. “Bukan ke jalur politik.”

Kasus mispersepsi besaran pajak seperti yang menimpa perusahaan Bakrie, lanjut Gunadi, sejatinya bermula pada ketidaksinkronan antara penentuan besaran pajak oleh pemerintah dengan besaran pajak hasil penghitungan si wajib pajak. Padahal dalam undang-undang jelas dikatakan jika penentuan besaran pajak dilakukan melalui mekanisme penilaian bersama antara wajib pajak dan penagih pajak. “Kalau besarannya tidak sama, ya tinggal dibawa ke pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali di MA. Tidak perlu dibawa ke jalur politik,” tandas Gunadi.

Redaktur: Krisman Purwoko

Mantan Wakil RI Mega dan JK Tauladan Bangsa, Bila Bersaksi di KPK

JAKARTA, RIMANEWS - Mantan Presiden RI Megawati dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) ditengarai turut bertanggung jawab, atas dugaan kejahatan pidana korupsi yang dilakukan kader partainya.

Tersangka penerimaan traveler cheque (cek pelawat) dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom pada 2004 silam, sebagian besar adalah mantan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR), dari Fraksi Partai Golongan Karya (PG) dan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dugaan itu muncul dari keterangan para tersangka, yang menyatakan uang cek pelawat yang diterimanya mengalir hingga ke pimpinan partai mereka saat itu, yakni JK dan Mega.

Menindaklanjuti penyidikan kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun merencanakan agenda pemeriksaan saksi, terhadap JK dan Mega.

Kedua mantan pemimpin bangsa ini diharapkan mau memberikan keterangan saksi, terhadap kasus yang menyangkut kader partainya.

Tak sampai di situ, kesaksian JK dan Mega dinilai akan menjadi tauladan bagi bangsa, sebagai sikap pemimpin yang dapat dipercaya publik.

"Memang yang namanya Presiden dan Wakil Presiden berat. Tapi ini kan katanya harus ada tauladan, Indonesia butuh tauladan, baik pemimpin yang berkuasa maupun pemimpin partai, kalau memang konsisten memberantas korupsi," kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Senin (21/2/2011).

Dengan terjeratnya politisi partai dalam perkara korupsi, kata Zuhro, partai mengalami krisis kepercayaan dari publik dan konstituennya. Maka, hanya pimpinan partai lah yang mampu mengembalikan kepercayaan itu.

"Yang bisa menegakkan kepercayaan itu ya pengurusnya, pengurus inti, atau elit," imbuh Zuhro.(yus/inil)

Cita-cita SBY Hanya Bisa Dijawab PDIP?

JAKARTA, RIMANEWS- Reshuffle kabinet adalah salah satu cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mewujudkan keharmonisan dalam pemerintahan. Namun, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, perombakan kabinet itu masih menanti PDI Perjuangan.

"Dari Demokrat dan SBY mengajak Taufiq Kiemas sejak dulu dan itu terasa kencang sekali. Maunya SBY, reshuffle mengajak komposisi dari PDIP," ujar Siti Zuhro (Selasa, 15/2).

Kenyataannya, hingga kini kemauan untuk masuk ke koalisi pemerintah hanya milik Ketua Deperpu PDIP itu, bukan kehendak institusi partai banteng gemuk. Zuhro mengingatkan, karakter SBY memang sangat mencintai harmoni dalam pemerintahan. Karenanya, kebutuhan SBY mengajak sebanyak mungkin partai besar dengan asumsi banyaknya kekuatan besar yang masuk tidak akan mengganggu pemerintah.

"Tapi logika pikiran kita, dia dengan partai koalisinya pun tidak produktif atau efektif. Kan itu masalahnya, terbukti satu tahun terakhir penuh gonjang-ganjing saling kunci dan saling lepas," tegasnya. (ach/RM)