Kamis, 02 April 2009

[BUKU] Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi

Peran AktorPeran Aktor Dalam Demokratisasi

Penulis: R. Siti Zuhro, MA, dkk.

Kata Pengantar: Dewi Fortuna Anwar

314 hlm. (xxii + 256 + indeks)

Ukuran: 15,5 x 24 cm

Terbit: Maret 2009

ISBN: 602-8335-14-2

Harga : Rp. 65.000.

[BUKU] Demokrasi Lokal: Peran Aktor Dalam Demokratisasi

Peran AktorPeran Aktor Dalam Demokratisasi

Rabu, 01 April 2009

[BUKU] Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali

Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali
Budaya politik lokal
Penulis: R Siti Zuhro. dkk.
Prolog : Maswadi Rauf.
Epolog : Yudi Latif
314 hlm. (xviii + 296 + indeks) Ukuran: 15,5 x 24 cm
ISBN: 978-602-8335-09-6
Harga: Rp. -.

Sinopsis:

Buku ini pada dasarnya hendak memeriksa hubungan timbal balik antara ”budaya-demokrasi serta demokratisasi-budaya” menurut keragaman kelompok budaya-politik. Yang ingin dilihat bukan hanya bagaimana corak budaya lokal mempengaruhi proses demokratisasi, tetapi juga bagaimana perkembangan demokratisasi yang digulirkan, termasuk di dalamnya kebijakan otonomisasi, mempengaruhi budaya politik lokal. Dengan demikian, perkembangan budaya politik bisa dilihat sebagai proses dialektika antara kesinambungan dan perubahan. Juga bisa diidentifikasi unsur-unsur budaya mana yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, serta kebijakan politik macam apa pula yang bisa membawa perubahan yang signifikan bagi perkembangan budaya masyarakat. Dengan upaya seperti itu, diharapkan bisa diidentifikasi khasanah kebudayaan lokal macam apa yang bisa dipertahankan, dan unsur-unsur inovasi apa saja yang bisa didifusikan ke dalam proses belajar sosial secara kolektif, dalam usaha menyehatkan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Selasa, 31 Maret 2009

Peluncuran Buku Demokrasi Lokal

Alamat dan Agenda Peluncuran Buku Demokrasi LokalUndangan Peluncuran Buku Demokrasi Lokal

Hadirilah acara
Peluncuran Buku
Demokrasi Lokal:
Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal
& Peran Aktor dalam Demokratisasi
Presentasi: Dr. R. Siti Zuhro (Koordinator Tim Peneliti)

Pidato Kebangsaan
"Arah Konsolidasi Demokrasi Pasca Pemilu 2009"
oleh Bapak Bacharuddin Jusuf Habibie

Rabu, 1 April 2009 pukul 12.30 - 16.30 WIB
di The Occasion Dharmawangsa Square - the City Walk Lantai 3
(http://www.the-occasion.info)
Jl. Dharmawangsa VI & IX No. 64 Jakarta Selatan 12160

Rabu, 04 Maret 2009

Capres-Cawapres Satu Partai?

221730
R Siti Zuhro

Peneliti Utama LIPI


Pemilihan presiden (pilpres) rencananya akan digelar Juli 2009. Para calon presiden (capres) pun bermunculan, meskipun belum jelas berapa pasangan calon yang akan ikut berlaga nanti. Partai besar seperti PDIP akan mengusung ketua umumnya dalam kompetisi tersebut. Namun, Golkar belum secara resmi mengumumkan calonnya, meskipun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar sudah banyak yang menginginkan Jusuf Kalla (JK) tampil sebagai capres Partai Golkar.

Dinamika politik terus berjalan dan suhunya makin memanas. Antarpartai tak hanya saling menjajaki untuk mengadakan koalisi, tapi juga saling mengkritisi. Ironisnya, partai yang sedang berkoalisi di pemerintahan pun saling mengkritisi.

Sementara itu, partai oposisi melayangkan kritik kepada pemerintah. Tapi, pada saat yang sama kritikan pedas itu juga digunakan untuk komoditas politik pencalonannya. Pertanyaannya, apakah ingar-bingar politik (kampanye pemilu) tersebut sudah on the right track dan in line dengan semangat reformasi dan demokrasi?

Adalah jelas bahwa sebagian besar aktor politik (politisi) cenderung kurang memperhatikan nasib rakyat. Bila di masa kampanye sekarang ini banyak ditemukan iklan politik yang mengatasnamakan rakyat kecil, apakah ini bukan hanya pemanis bibir semata? Mengapa kemiskinan rakyat dan kesengsaraan mereka dieksploitasi dan dijadikan komoditas politik unggulan oleh partai politik di negeri ini? Di mana konsistensi mereka itu?

Adalah jelas bahwa konstruksi sistem politik Indonesia harus dibenahi dan penegakan sistem presidensiil perlu didukung penuh oleh aktor partai. Sebagai partai besar, Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dituntut menjadi teladan dan bisa terus mengawal realisasi pemerintahan presidensiil yang kuat dan efektif. Karena itu, sudah saatnya partai sebesar Golkar dan PDIP punya capres/cawapres sendiri dan tidak berada di bawah bayang-bayang kekuatan eksternal.

Seiring dengan itu, istilah "kabinet pelangi" mungkin sudah saatnya ditinggalkan. Ini karena tidak cocok dengan penguatan sistem presidensiil. Pengalaman selama 1999-2009 menunjukkan, meskipun kabinet yang terbentuk berasal dari berbagai partai pendukung, realitasnya dukungan riil partai-partai di kabinet terhadap pemerintah kurang tampak. Demikian juga dengan DPR, tidak jauh berbeda, bahkan lebih mengekspresikan seolah-olah sedang melaksanakan sistem parlementer.

Karena itu, orientasi atau mindset partai harus diubah. Penjaringan nama-nama capres yang dilakukan kedua partai besar (Golkar dan PDIP), misalnya, semestinya dimaknai sebagai bagian dari pencitraan diri partai yang positif dan dapat mengangkat wibawanya. Hadirnya banyak nama juga harus dimaknai sebagai berkah bahwa partai tersebut tak miskin kader.

Bila ini yang terjadi, maka Pemilu 2009 akan mampu menghasilkan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, yang mampu mengentaskan kesengsaraan rakyat dan memajukan Indonesia. Semoga. ***