Politisi Kita Mabuk Kekuasaan?

Pemilu 2009 - R Ferdian Andi R


Susilo Bambang Yudhoyono[inilah.com/Raya Abdullah]

INILAH.COM, Jakarta – Dikenyam sekali, ketagihan seterusnya. Begitulah sifat kekuasaan. Maka tak mengherankan bila politisi yang hidup di pusat kekuasaan berambisi mempertahankannya sekuat tenaga. Dengan cara apa pun termasuk bila harus meninggalkan partai yang membesarkannya.

Nikmatnya kekuasaan selama hampir lima tahun di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, bagi sebagian menteri, sulit dilepaskan begitu saja. Mereka ingin berlanjut hingga 2014. Menariknya, menteri-menteri yang kepincut dengan pesona SBY adalah mereka berlatar belakang para petinggi partai politik.

Sebut saja Ketua MPP DPP PPP Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial KIB) yang pagi-pagi telah menegaskan dirinya bakal mendukung SBY untuk Pilpres 2009. Bachtiar tidak sendirian, Ketua Umum DPP PBB MS Kaban (Menteri Kehutanan KIB) juga mendukung SBY untuk lima tahun mendatang.

Di PKB juga demikian. Masuknya Sekjen DPP PKB Lukman Edy dan Ketua DPP PKB Erman Suparno di KIB juga menjadi pemulus bagi SBY untuk mendapat dukungan dari partai kaum santri tersebut. Meski hingga kini, PKB belum jelas mengusung siapa, diyakini akhir cerita dari manuver PKB seperti rencana konvensi, bakal berujung pada dukungan penuh terhadap SBY.

Kecenderungan para menteri atau partai pendukung pemerintah mendukung SBY kali kedua dalam periode 2009-2014 jelas bukanlah gratis. Konsensi politik menjadi pijakan dalam dukungan tersebut.

Menurut pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, dukungan partai tengah terhadap SBY seperti PBB, PPP, PKB dan beberapa partai politik lainnya, jelas berpijak pada hitung-hitungan politik. “Saya melihat SBY sedang menggalang kepastian dengan melakukan konsensi dengan partai politik menengah,” jelasnya kepada INILAH.COM, Jumat (16/1) di Jakarta.

Langkah cepat SBY ini, sambung Siti, penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya capres alternatif. Kondisi ini pula tampak ditangkap oleh elit partai tengah dengan melakukan dukungan sedini mungkin terhadap SBY dalam Pilpres 2009 mendatang. “Jadi sulit berharap capres alternatif dari partai kelas tengah, jika mereka sudah firm untuk mendukung SBY, meski tetap tergantung konsensinya,” tegasnya.

Kondisi ini juga dipengaruhi dengan popularitas dan elektabilitas SBY yang tercermin dalam survei politik terkini. Posisi SBY jauh di atas angin dari rival politiknya seperti Megawati Soekarnoputri, Sultan HB X dan tokoh lainnya. “Dengan perolehan ini, partai tengah berhitung dengan elektabilitas SBY saat ini. Apalagi, belum ada tokoh yang bisa menandingi SBY,” paparnya.

Jika merujuk beberapa peristiwa politik dan hukum yang menimpa beberapa elite partai tengah, memang sulit jika tidak menyandingkan dengan campur tangan kuasa SBY sebagai Presiden RI. Misalnya seperti kasus Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur dalam konflik PKB. Kemenangan ada di tangan Muhaimin. Banyak tuduhan dari kalangan Gus Dur, kemenangan Muhaimin adalah bentuk intervensi dari SBY.

Ada juga MS Kaban. Dia sempat berkali-kali bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan aliran dana BI sebesar Rp 31,5 miliar ke sejumlah anggota DPR periode 1999-2004. Ini terkait dengan dirinya sebagai anggota Komisi IX DPR.

Hingga kini, kasus Kaban tak lagi ramai diperbincangkan. Meski, untuk dua kasus tersebut, sulit membuktikan keterlibatan campur tangan SBY atas ‘kemenangan’ para pendukungnya.

Siti yakin, fenomena dukungan secara dini terhadap SBY oleh elit partai tengah tak terlepas dari upaya penjinakkan SBY terhadap elit partai di level ini. Apalagi, kata Siti, partai politik dan elite partai hanya memikirkan kepentingan dan kekuasaan. “Selama dipenuhi, konsensi jelas, maka akan seperti itu,” tegasnya.

Kepincutnya para elit partai tengah bukan tanpa soal. Di internal partai tengah kini terjadi riuh rendah yang berpotensi konflik menajam. Seperti Suryadharma Ali dan Bachtiar Chamsyah di PPP, dan Yusri Ihza Mahendra dengan MS Kaban. Mereka berbeda pendapat dalam soal kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2009 ini. Jika demikian terus berlanjut, sandera SBY bakal memakan korban! [I4]

PERPPU PEMILU: Perlu Payung Hukum Perbaiki Kinerja KPU

JAKARTA (Lampost): Kemunculan usulan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai akibat kinerja Komisi Pemilihan Umum yang buruk. Buruknya kinerja KPU itu kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik sehingga payung hukum berupa perppu diduga diperlukan.

Demikian disampaikan pengamat politik LIPI Siti Zuhro kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (6-1). "Kami memang sangat menyadari lemahnya pemilu kita. Dari awal KPU bermasalah sehingga payung hukum berupa perppu pemilu dianggap perlu karena tidak ada yang bisa menjamin peraturan KPU bisa konsisten," ujar Siti Zuhro.

Sebelumnya, usulan pembuatan perppu muncul karena belum diaturnya mekanisme pencontengan secara jelas, apakah menconteng dua kali pada kertas suara dianggap sah atau tidak. Selain itu, aturan penetapan caleg terpilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Siti Zuhro menyatakan pemilu legislatif makin dekat, tapi kepercayaan publik dan partai politik terhadap KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu justru makin berkurang. "Dengan makin banyaknya keputusan dan kebijakan yang kontroversial, rakyat dan parpol sangsi akan efektivitas dan akuntabilitas KPU," kata dia.

Meskipun demikian, Siti Zuhro mengakui sebenarnya perppu tidak perlu dibuat asalkan KPU benar-benar bisa meyakinkan publik bahwa persiapan pemilu dapat berjalan dengan baik.

"Usulan perppu ini memang lahir dari blunder rekam jejak KPU yang buruk. Oleh sebab itu, (KPU) perlu dikawal. Tidak perlu ada political breaktrough dengan pembuatan perppu, yang penting bagaimana kita menegakkan hukum terhadap setiap kebijakan dan aturan yang dibuat KPU," kata dia.

Senada dengan pernyataan Siti Zuhro, pakar politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago pun mengatakan perppu pemilu tidak diperlukan. Pasalnya, perppu pemilu dinilai mampu menimbulkan preseden negatif dalam sistem pemerintahan jangka panjang.

"Tidak perlu perppu pemilu, cukup petunjuk teknis saja dari KPU. Kalau perppu nanti preseden ke depan tidak bagus, apa-apa diserahkan kepada pemerintah," ujar Andrinof.

Menurut dia, pembuatan perppu akan menyebabkan KPU menjadi lembaga yang pasif padahal dalam undang-undang ditegaskan bahwa KPU berwenang membuat ketentuan dan peraturan pemilu. Terlebih, lanjut Andrinof, posisi pemerintah yang juga merupakan perwakilan partai politik peserta pemilu.

"Perppu dari segi manfaat, efektivitas, dan efek jangka panjang tidak bagus. Apalagi pemerintah adalah peserta pemilu juga, masak diberi kewenangan sebagai regulator pembuat aturan pemilu," kata dia. n K-3

Perppu Pemilu Muncul akibat Kinerja KPU Buruk

PEMILU UPDATE

JAKARTA--MI: Usulan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai muncul akibat kinerja Komisi Pemilihan Umum yang buruk. Buruknya kinerja KPU itu kemudian menyebabkan ketidakpercayaan publik, sehingga payung hukum berupa perppu diduga diperlukan.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik LIPI Siti Zuhro kepada Media Indonesia di Jakarta. "Kita memang sangat menyadari lemahnya pemilu kita. Dari awal KPU bermasalah sehingga payung hukum berupa perppu pemilu dianggap perlu karena tidak ada yang bisa menjamin peraturan KPU bisa konsisten," ujar Siti Zuhro.

Sebelumnya, usulan pembuatan perppu muncul karena belum diaturnya mekanisme pencontrengan secara jelas, apakah mencontreng dua kali pada kertas suara dianggap sah atau tidak. Selain itu, aturan mengenai penetapa caleg terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Siti Zuhro menyatakan, pemilu legislatif makin dekat namun kepercayaan publik dan partai politik terhadap KPU sebagai lembaga independen penyelenggara pemilu justru semakin berkurang. "Dengan semakin banyaknya keputusan dan kebijakan yang kontroversial, rakyat dan parpol sangsi akan efektifitas dan akuntabilitas KPU," kata dia.

Namun demikian Siti Zuhro mengakui sebenarnya perppu tidak perlu dibuat asalkan KPU benar-benar bisa meyakinkan publik bahwa persiapan pemilu dapat berjalan dengan baik.

"Usulan perppu ini memang lahir dari 'blunder' rekam jejak KPU yang buruk. Oleh karenanya (KPU) perlu dikawal. Tidak perlu ada political breaktrough dengan pembuatan perppu, yang penting bagaimana kita melakukan penegakan hukum terhadap setiap kebijakan dan aturan yang dibuat oleh KPU," tukas dia.

Senada dengan pernyataan Siti Zuhro, pakar politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago pun mengatakan perppu pemilu tidak diperlukan. Pasalnya, perppu pemilu dinilai mampu menimbulkan preseden negatif dalam sistem pemerintahan jangka panjang.

"Tidak perlu perppu pemilu, cukup petunjuk teknis saja dari KPU. Kalau perppu nanti preseden ke depan tidak bagus, apa-apa diserahkan kepada pemerintah," ujar Andrinof.

Menurutnya, dibuatnya perppu akan menyebabkan KPU menjadi lembaga yang pasif padahal dalam undang-undang ditegaskan bahwa KPU berwenang membuat ketentuan dan peraturan pemilu. Terlebih, lanjut Andrinof, posisi pemerintah yang juga merupakan perwakilan partai politik peserta pemilu.

"Perppu dari segi manfaat, efektifitas, dan efek jangka panjang tidak bagus. Apalagi pemerintah adalah peserta pemilu juga, masak diberi kewenangan sebagai regulator pembuat aturan pemilu," cetus Andrinof. (*/OL-02)

Ani Dan Tutut Tersingkir PKS Award Nggak Politis

LEGISLATIF

Tidak Pengaruhi Perolehan Suara

Mbak Tutut dan Ibu Ani Yudhoyono tersingkir dari nominasi penerima PKS award. Acara penghargaan bertajuk 8 inspiring woman itu sepi peminat. Alhasil manuver politik itu, tak berhasil menggaet hati pemilih perempuan.

Harapan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendulang suara dari kaum hawa, melalui ajang PKS award tak terpenuhi.

Tersingkirnya nama besar perempuan Indonesia seperti, first lady Ibu Ani Yudhoyono dan putri mendiang Soeharto Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut, dari daftar calon unggulan penerima penghargaan membuat acara itu, jauh dari gaung politik.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penghargaan itu tak membawa dampak positif sama sekali, untuk mendongkrak perolehan suara PKS dari kaum perempuan.

"Kalau cuma acara seremonial, tanpa ada tindak lanjutnya, maka acara itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perolehan suara PKS dari kaum perempuan," ujar Siti Zuhro saat dihubungi Rakyat Merdeka melalui ponselnya, kemarin.

Apalagi, lanjut Siti Zuhro, media massa baik cetak atau elektronik tidak memblow up acara itu, maka dipastikan gawe PKS itu mubazir. Alhasil acara itu, kurang direspon masyarakat, karena hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui itu.

"Seharusnya acara itu dibantu juga lewat iklan, supaya masyarakat mengetahui dan menjadikan perempuan yang menerima penghargaan itu, menjadi motivator baginya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan DPP PKS, Leida Hanifa Amaliah membeberkan, perempuan penerima penghargaan PKS berasal dari bidang birokrasi, pendidikan, sosial-budaya dan lingkungan.

"Inspirasi itu tak mesti datang dari orang besar. Seringkali datang dari orang yang dianggap kecil oleh orang lain," katanya.

Lebih lanjut, Leida melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka mengungkap, tersingkirnya nama Ibu Ani Yudhoyono, Mbak Tutut dan Mufidah Kalla dari daftar unggulan penerima penghargaan, bukan berarti lantaran mereka tidak menginpirasi perempuan Indonesia. Nama-nama itu tak muncul, lantaran dukungan mereka kurang kuat.

"Ini kan mekanismenya polling melalui SMS, jadi yang banyak dukungan, maka dialah yang tampil. Polling ini tidak ada keterpautan dengan PKS," katanya.

Ribuan pesan pendek yang diterima PKS dari perempuan Indonesia, hanya memilih delapan orang yakni, Marwah Daud Ibrahim, Neno Warisman, Nani Zulmarini, Edi Sedyawati, Bunda Iffet, Eniya Listiani Dewi, Maria M. Hartaningsih, dan Sri Wulandari.

Sekadar informasi, ke delapan nomine yang keluar itu, telah menerima penghargaan pada Jum'at (19/12). Acara malam penghargaan itu digelar di Ballroom Hotel Sari Pan Pacific.

Saat menerima penghargaan, Marwah Daud Ibrahim mengajak kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Rakyat Merdeka |

The Habibie Center dan Kepemimpinan Nasional

The Habibie Center (THC) pada tanggal 25 November 2008, bertempat di Ballroom Hotel Gran Melia, mengadakan rangkaian acara rutin tahunan berupa penganugerahan The Habibie Award dan Beasiswa S-3 serta seminar dengan tema "Pemilu 2009: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Kepemimpinan Nasional."

Dr. Ahmad Watik Pratiknya atas nama THC memberikan pengantar seminar berjudul "Krisis Kepemimpinan dan Kepemimpinan dalam Krisis: Refleksi THC tentang Kepemimpinan Nasional."

Beberapa hal menarik disampaikan dalam refleksi THC tentang kepemimpinan nasional antara lain: Pertama, sesungguhnya banyak potensi (muda) yang berkualitas di partai maupun sumber yang lain untuk jadi presiden, masalahnya adalah sedang terjadi "sumbatan" pada proses rekruitmen dan aktualisasi potensi calon.

Kedua, THC juga mencermati bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami sindrom kepemimpinan "semu" (quasi leadership syndrome). Attitude lebih sebagai politisi dari pada sebagai pemimpin (leader); Behavior lebih transactional daripada transformative; dan dalam action dan decision lebih simbolik (hadir secara fisik yang dirundung krisis, kunjungan ke lokasi bencana) daripada functional (aksi nyata berupa keputusan atau kebijakan yang tertata, terukur dalam mengatasi persoalan secara tepat dan cerdas).

Ketiga, banyak pemimpin melihat kekuasaan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat mencapai tujuan. Kepemimpinan transactional lebih diambil dengan pertimbangan "untung rugi" seperti perdagangan, bukan benar-salah atau tepat-melenceng; mengandalkan hard power seperti perintah, reward, hukuman dan kepentingan pribadi (self interest) sementara kepemimpinan transformative berorientasi pada perubahan demi mencapai tujuan, dengan melibatkan sebanyak mungkin pengikut serta lebih memanfaatkan soft power seperti; memberi contoh, memotivasi pengikut untuk memiliki idealisme dalam mencapai tujuan.

Keempat, Dr. Watik kemudian mengutip Karen Boehnke dkk (1998) yang melakukan penelitian lintas budaya dan menemukan bahwa pemimpin transformational memiliki kesamaan perilaku: Visioning (mampu memberikan rumusan masa depan, ke mana kita akan mengarah); Inspiring (mampu menimbulkan kegairahan); Stimulating (bisa merangsang minat); Coaching (bisa memberikan bimbingan) dan Team Building (mampu membangun tim kerja yang solid).

Kelima, dalam krisis urutan kriteria pemimpin menurut The Habibie Center adalah: 1) Kriteria Utama (decisive) yang berarti kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat waktu serta akurat serta mampu menjalankan keputusan dan mengelola perubahan secara sistemik; 2) Kriteria Dasar (kapabilitas) memiliki visi dan pandangan jauh kedepan, bisa mengarahkan dan memobilisasi rakyat mencapai tujuan, punya kecerdasan emosional dan bisa berempati serta kemampuan komunikasi, memahami dinamika daerah serta visi internasional dalam bentuk track record yang nyata; dan (integritas moral, kejujuran publik, adil, tak tersangkut KKN atau kasus asusila; 3) Kriteria Pendukung (akseptabilitas) atau bisa diterima atau dapat dukungan publik.

Dr. R. Siti Zuhro (THC), mengingatkan bahwa makna pemilu bukanlah sekadar pembeda antara sistem demokrasi dan otoriter tapi merupakan sarana suksesi kepemimpinan secara demokratis, untuk mencari pemimpin yang berintegritas, kredibel, kapabel, akseptabel, akuntabel, visioner dan berani dan tegas dalam membuat dan menjalankan keputusan, memiliki jiwa kenegarawanan, solidarity maker, berwawasan daerah, nasional dan internasional, dan mampu menyelesaikan masalah mendasar bangsa dan bisa membawa perubahan.

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar (THC), mengingatkan bahwa presiden adalah icon yang tidak bisa didelegasikan. Perlu memahami kompleksitas global dan keterkaitan luar dan dalam negeri. Pemimpin nasional perlu mengartikulasikan kepentingan nasional dan pandangan tentang tatanan regional dan global di setiap panggung.

Prof. Dr. Sofian Effendi (THC) melihat pentingnya peran birokrasi, dan memberikan kriteria pemimpin nasional sbb: Integritas dan kepribadian tinggi, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas, akuntabilitas, visioner, pemberani, negarawan, solidarity maker dan berwawasan global. Ia juga mengingatkan bahwa saat ini ada 503 kabupaten/kota dengan sumber pembiayaan 90 persen dari pusat, dan 80 persen dari dana tersebut untuk kepentingan rutin pengelolaan pemerintahan, hanya 20 persen untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin nasional perlu mencermati hal ini secara khusus.

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Syarif Hidayatullah). Menyatakan bahwa kalau dulu Bung Karno political builder, Pak Harto economic builder, pemimpin sekarang harus menjadi cultural and education builder. Pemimpin yang diperlukan saat ini adalah civilization builder yang bisa mengkombinasikan ketiga kapasitas di atas, dengannya diharapkan mampu pula menyatukan pilar ekonomi, masyarakat, birokrasi, universitas dan media. Harus ada impian besar untuk mengikat kebersamaan.

Dr. Anis Baswedan menyatakan pemimpin Indonesia harus bisa memberikan optimisme. Adalah sebuah ironi bahwa dulu di Zaman Bung Karno penduduk mayoritas miskin dan tidak terdidik, sedang dijajah sehingga kita punya semua alasan untuk pesimis, tapi Bung Karno dan pejuang segenerasinya memunculkan sikap optimisme. Saat ini kita punya semua alasan untuk menjadi optimis tapi kita, termasuk media, dilanda oleh gelombang pesimisme kolektif. Jadi self defeating nation. Salah satu tugas pemimpin adalah menimbulkan optimisme.

Para pembicara mengingatkan bahwa Pemilu 2009, harus menjadi arena konsolidasi demokrasi. Dewi Fortuna menegaskan bahwa demokrasi bukan alat tapi nilai (values) yang harus diperjuangkan. Anis Baswedan mengingatkan agar kita tidak hanya sibuk memikirkan input tapi juga output delivery dan manfaat dan jelas serta rangkaian dan komponen arsitek demokrasi.

Prof. Ing. B.J. Habibie yang mengkuti dengan saksama dialog dan menjadi penanggap mengingatkan perlunya pemimpin fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Serta mengingatkan tentang pentingnya peran agama, budaya, dan iptek dalam proses pengembangan peradaban.

Kepemimpinan adalah faktor penting untuk mewujudkan Nusantara Jaya. Rangkaian studi dan seminar The Habibie Center telah membantu kita untuk melihat dengan perspektif yang lebih tajam dan luas. Tantangan kita adalah mencari, menemukan dan membentuk barisan kepemimpinan nasional yang tangguh dalam era tarikan globalisasi di satu ujung dan tarikan otonomi daerah di ujung yang lain.

Mari kita lakukan dengan hati. Salam Nusantara Jaya 2045.

www.marwahdaud.com dan marwahdi@yahoo.com