Selasa, 13 Oktober 2009

Menko Perekonomian dan Meneg BUMN Harus Punya Integritas

JAKARTA–- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengambil jumlah 34 menteri dalam kabinetnya mendatang. Khusus untuk posisi strategis di sektor ekonomi, pengamat politik meminta agar dipiliah orang yang memiliki integriats tinggi

“Jabatan menko perekonomian dan meneg BUMN misalnya, itu daerah yang terkenal basah. Jadi, butuh pakta integritas dari si calon menteri,” kata pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, Senin (12/11).

Dua kementerian startegis di sektor ekonomi tersebut, kata Siti, akan menjadi cerminan kinerja kabinet SBY dalam hal penerapan good coorporate governance (GCG). Karenanya, SBY harus memilih orang yang bebas dari kontroversi masalah integritas. Menurut Siti, ketika pengumuman nama calon menteri perekonomian dan meneg BUMN menuai kontroversi dari publik, SBY wajib segera mengganti calon tersebut.

Siti menilai kata kunci dari jabatan menko perekonomian dan meneg BUMN adalah pengabdian. Dua pos kementerian ini, tuturnya, harus dijabat orang profesional di luar partai politik. menteri perekonomian dan meneg BUMN, lanjut Siti, harus terbebas dari ikatan kepentingan politik partai mana pun. “Orang dari partai politik diberi pos menteri yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti menko kesra atau menteri sosial,” tambah Siti.

Adapun soal menteri politik dan keamanan (polkam), kata Siti, wajib diisi oleh orang dengan wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman terhadap NKRI, kata Siti, muncul dari dalam ketimbang dari luar negeri.

Ancaman disintegrasi datang atas tidak terpenuhinya realisasi otonomi daerah. “Calon menteri ini harus memiliki pemahaman basis teritorial yang kuat dan kemampuan berpolitik,” kata Siti.

Jika jabatan menko polkam boleh diisi dari kalangan militer, Siti meminta, jabatan menteri dalam negeri (mendagri) harus dari kalangan sipil. Tradisi sejak Orde Baru yang “mewajibkan” orang militer memegang jabatan mendagri, kata Siti, harus diakhiri. Kaum profesional diharapkan dapat menghapus tradisi birokrasi rumit di Depdagri. dri/rif

Senin, 12 Oktober 2009

Kabinet SBY Diprediksi Tetap "Gemuk"

Inggried Dwi W
Inggried Dwi Wedhaswary | mbonk |

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabinet baru SBY-Boediono diprediksi akan tetap "gemuk" seperti kabinet saat ini. Kabinet Indonesia Bersatu dibawah komando SBY-JK terdiri dari 34 orang menteri dan setingkat menteri. Hal itu diutarakan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, Senin (12/10), kepada Kompas.com.

Wanita yang akrab disapa Wiwik ini mengatakan, dengan melihat tujuh dari sembilan partai di parlemen memiliki kecenderungan koalisi, SBY mau tak mau harus mengakomodir kekuatan mitra koalisinya di kabinet.

"Kalau kita lihat kan tujuh partai cenderung koalisi, yang harus diakomodasi semuanya. Sehingga, kabinet akan tetap gemuk, tidak sesuai dengan usulan agar ada perampingan birokrasi," kata Wiwik.

Padahal, lanjut dia, kabinet yang ramping akan membuat kerja departemen lebih efektif dan efisien. Wiwik sendiri mengusulkan, jumlah menteri kabinet cukup 23 orang termasuk Jaksa Agung. Beberapa kementerian yang selama ini dinilai tak efektif, diusulkan agar digabungkan dengan kementerian lain.

"Tapi, kalau pun SBY tetap memilih 34 menteri, dilindungi UU karena ada payung hukum yaitu UU Kementerian Negara. Kalau jumlahnya dipangkas, SBY pasti akan khawatir ada resistensi, ada yang kecewa," ujarnya.

UU Kementerian Negara menentukan jumlah menteri di kabinet maksimal 34 orang. Sejumlah kementerian strategis, menurut Wiwik, bisa menjadi indikator komitmen SBY menegakkan reformasi birokrasi dan good governance.

Kementerian-kementerian tersebut diantaranya Departemen Dalam Negeri, Kementerian PAN, Kementerian Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Departemen Luar Negeri. "Kementerian-kementerian ini daerah yang basah atau strategis. Di sini kita bisa melihat apakah program atau kebijakan pemerintah pro rakyat atau tidak," kata Wiwik.

Selasa, 06 Oktober 2009

Pengamat: PDIP akan Bergabung di Kabinet SBY

JAKARTA – Terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR atas dukungan penuh Partai Demokrat dinilai sebagai sinyalemen akan gemuknya kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatang. Gemuk dalam artian SBY akan mengakomodasi partai besar termasuk PDIP. “Saya memperkirakan kabinet akan gemuk karena partai seperti Golkar dan PDIP kemungkinan akan ditampung Pak SBY,” kata pegamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, dihubungi Senin (5/10).

Dukungan Demokrat kepada Taufik Kiemas ketimbang ke Hidayat Nur Wahid dari PKS, menurut Siti, sebagai bukti telah cairnya hubungan Demokrat dan PDIP. Siti menyadari cairnya hubungan Demokrat-PDIP itu baru pada tingkat parlemen belum resmi di level eksekutif. Namun, konstelasi politik di parlemen tersebut, lanjut Siti, semakin menunjukkan sinyal positif PDIP akan mendapat “jatah” di kabinet. “Sangat besar kemungkinan itu.”

LIPI sendiri mengharapkan kabinet SBY mendatang lebih rampng dari segi jumlah. Jika saat ini terdapat 37 kementrian, menurut Siti, demi efisiensi dan efektifitas SBY bisa merampingkan kabinet hingga hanya 23 kementrian. Namun, Siti mengaku pernah mendapat pernyataan langsung dari Mensesneg Hatta Rajasa kalau perampingan kabinet mendatang tidak dimungkinkan. Alasan Hatta kepada Siti, perampingan kabinet bisa menimbulkan gejolak politik. Atas penyataan Hatta tersebut, Siti berasumsi SBY memang berniat merangkul sebanyak mungkin partai politik dalam koalisi bersama Demokrat.

Bergabungnya PDIP dengan pemerintah, dikhawatirkan Siti akan menghapuskan mekanisme checks and balances dalam demokrasi di Indonesia. “Berarti wartawan harus bekerja 24 jam untuk mengawasi pemerintah dan DPR,” kata Siti setengah berkelakar.

Dihubungi terpisah, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, yakin Taufik Kiemas telah berhasil meyakinkan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri bahwa berkoalisi dengan Demokrat akan menguntungkan PDIP untuk jangka panjang. Menurut Burhanudin, Taufik kemungkinan memberikan garansi menawarkan Puan Maharani agar bisa masuk dalam kabinet SBY.

Memplot Puan duduk di salah satu kursi kabinet SBY adalah perhitungan jangka panjang agar Puan bisa bertarung dalam pemilihan Presiden tahun 2014. Menurut Burhanuddin, dengan menyodorkan nama Puan ke dalam kabinet SBY, hal itu mendukung upaya mempertahankan keturunan Soekarno sebagai pemimpin dalam partai berlambang kepala banteng tersebut. “Tapi hal ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas berpolitik Puan sendiri,” tambah Burhanuddin. dri/pur

Senin, 05 Oktober 2009

Golkar Harus Mereposisi Diri

REPUBLIKA, JAKARTA-– Musyawarah Nasional (Munas) ke VII Partai Golkar di Riau, Pekanbaru 5-8 Oktober 2009 akan menjadi penentu reposisi partai belambang beringin tersebut. Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih dalam Munas kali ini dinilai akan menentukan reposisi tersebut. “Kebutuhan Golkar sekarang adalah pemimpin yang bisa mereposisi partainya setelah terpuruk di Pemilu 2009,” kata peneliti Golkar dari LIPI, Siti Zuhro, dihubungi Republika, Ahad (4/10).

Menurut Siti, Golkar saat ini perlu direposisi untuk menghadapi Pemilu 2014. Posisi “menempel” dengan pemerintah, kata Siti, terbukti malah membuat Golkar terpuruk dan Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009. Golkar saat ini, lanjut Siti, harus melepaskan diri dari bayang-bayang Demokrat. Pilihan untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat, kata Siti, adalah pilihan yang sejalan dengan semangat kebangkitan Golkar yang diusung oleh para calon ketua umum.

Saat ini calon kuat Ketua Umum Partai Golkar adalah Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Keduanya, Siti menilai, memiliki visi yang sama yakni mengembalikan kejayaan Golkar di masa depan. Kejayaan masa depan itu, kata Siti, adalah dengan cara menjadikan Golkar menjadi dirinya sendiri tidak bergantung dengan partai lain. “Ke depan, Golkar harus berani untuk tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat,” tegas Siti.

Siti menilai Surya Paloh menjadi calon ketua umum yang memiliki inisiatif menjadikan Golkar tidak selalu “bergelayut” kepada kekuasaan. Inisiatif tersebut, saat ini lanjut Siti mengkristal lewat semboyan-semboyan seperti “Golkar mandiri” dan sebagainya. Dibanding Surya, Aburizial Bakrie yang akrab disapa Ical, dinilai akan mengambil cara menyokong pemerintah demi tujuan kebangkitan Golkar.

Demi terciptanya demokrasi seimbang, Siti mengharapkan, tetap akan ada partai yang menolak bergabung dengan pemerintah. Siti mengharapkan, Munas Golkar menghasilkan keputusan untuk mengawal demokrasi dengan tidak bergabung dengan koalisi SBY. Namun, pengamat politik lain, Burhanudin Muhtadi menilai, Golkar memiliki chemistry politik kuat dengan Demokrat. “Jadi menurut saya lebih mungkin SBY memilih berkoalisi dengan Golkar daripada PDIP atau Gerindra,” tambah Burhanudin. dri/kpo